Fantastis! Segini Perputaran Uang saat Pemilu 2024, Lebih dari Rp70 T

Laporan tersebut dalam kurun waktu 1 Januari hingga 28 Juni 2024.

Hal itu disampaikan saat rapat dengan Komisi III DPR

PPATK menemukan dugaan transaksi mencurigakan di masa Pemilu 2024

Dengan dibukanya data temuan itu harapannya tidak lagi ada tuduhan-tuduhan.

Tidak hanya meningkat, PPATK juga menemukan transaksi tak sesuai dengan profil dan di luar kebiasaan.

Bareskrim Polri berkoordinasi dengan PPATK soal temuan transaksi mencurigakan mengalir ke caleg dan partai politik.

Nusron mengingatkan jika PPATK hanya memiliki hak untuk mentracing, bukan melakukan penindakan.

Ganjar memutuskan irit bicara terkait adanya temuan PPATK tersebut. Kenapa?

Mahfud memastikan akan mengikuti perkembangan dugaan kasus tersebut dalam kapasitasnya sebagai Menko Polhukam.

KPK menyatakan data tersebut tak bisa sembarangan disampaikan karena masuk dalam kategori data intelijen.

Merespons itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua yang ilegal dicek sesuai aturan hukum.

Ghufron menyebut akan mendalaminya usai menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Diketahui ada dua ormas terlibat kasus penguasaan lahan yakni Ormas PP menduduki lahan parkir RSUD Tangsel dan ormas GRIB Jaya duduki lahan BMKG.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, membantah bahwa rekening aktif masyarakat menjadi target pemblokiran.

Hal itu dikatakan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.

Ivan menyampaikan, masyarakat tak perlu khawatir jika rekening terblokir. Sebab, mereka bisa langsung mengaktifkan ulang di bank yang terblokir.

Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana ke Istana Merdeka Jakarta.

Dalam pelaksanaannya, bank memiliki wewenang untuk menghentikan sementara transaksi pada rekening yang dianggap tidak aktif.

Simak kumpulan kata-kata bijak pemilu damai untuk menginspirasi dan memotivasi berikut ini.

Walaupun tidak mendapatkan kursi di DPR, PSI tetap memiliki kontribusi dalam kemenangan Presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024 silam.

Ganjar menyebut, demokrasi mesti dijaga dengan cara mengikuti konstitusi hingga aturan main yang ada.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memerintahkan PSU di 24 daerah di Indonesia sebagai tindak lanjut atas sengketa hasil Pilkada 2024.

Adie menilai, jika pengawasan Bawaslu berjalan dengan lancar maka PSU tak mungkin terjadi.

Walaupun banyak guncangan, namun tidak menggetarkan kesetiaan beberapa kader Demokrat yang hingga kini masih bergabung.