Fakta Mengejutkan: KSPSI dan KSPI Bersatu Beri Dukungan Penuh untuk Kapolri Sigit, Apa Alasannya?
Dua konfederasi buruh terbesar, KSPSI dan KSPI, kompak menyuarakan dukungan buruh untuk Kapolri Sigit Prabowo, menolak upaya penggantian. Mengapa mereka begitu yakin pada kepemimpinan Polri?
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) secara terang-terangan menyatakan dukungan penuh mereka. Pernyataan ini ditujukan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Jakarta pada Senin, 15 September. Mereka mengapresiasi kepemimpinan Kapolri yang dinilai sangat peduli terhadap berbagai isu perburuhan di Indonesia.
Dukungan buruh untuk Kapolri Sigit ini muncul di tengah isu pergantian Kapolri yang beredar luas, bahkan setelah Presiden Prabowo Subianto disebut mengirimkan surat presiden ke DPR. Kedua konfederasi buruh ini menegaskan bahwa reformasi kepolisian harus fokus pada perbaikan institusi. Bukan sebatas upaya untuk mengganti pimpinan tertinggi Polri secara individu.
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dan Presiden KSPI Said Iqbal sepakat menolak upaya politisasi jabatan Kapolri. Mereka menekankan pentingnya stabilitas nasional serta perlindungan hak-hak buruh. Sikap ini menunjukkan solidaritas kuat dari serikat pekerja terhadap institusi kepolisian saat ini.
Komitmen Kapolri Sigit Terhadap Isu Buruh
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menegaskan bahwa tuntutan reformasi kepolisian seharusnya diarahkan pada perbaikan lembaga secara menyeluruh. Ia secara tegas menolak upaya menyerang individu pimpinan Polri. Menurutnya, "Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap buruh dan jangan ada pihak manapun yang mencoba menekan hak prerogatif Presiden dalam hal penentuan pimpinan Polri," ujarnya.
Andi Gani juga menekankan bahwa KSPSI akan selalu berada di garis terdepan dalam menegakkan supremasi sipil. Ini termasuk mendukung langkah Polri dalam menangani tindakan anarkis yang terjadi selama demonstrasi pada 25-31 Agustus 2025 di Jakarta dan sejumlah daerah. Namun, "ruang restorative justice tetap harus dibuka, sebab demokrasi kita wajib dijaga," katanya.
Senada, Presiden KSPI Said Iqbal mengingatkan semua pihak agar tidak mencari kambing hitam dengan mengatasnamakan reformasi kepolisian. Ia menilai reformasi tidak boleh dimaknai sempit hanya sebagai pergantian Kapolri. Iqbal bahkan mengungkapkan bahwa Polri di bawah kepemimpinan Sigit telah menunjukkan kepedulian nyata terhadap buruh.
Sebagai contoh, masalah di salah satu perusahaan tekstil yang bertahun-tahun tidak selesai, kini telah ditangani dengan baik berkat peran Polri. Selain itu, Polri juga berperan aktif menjembatani dan memfasilitasi isu omnibus law. "Itu semua tidak lepas dari jasa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang menjembatani kepentingan buruh dengan Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto," tuturnya.
Menolak Politisasi dan Menjaga Stabilitas Nasional
Andi Gani Nena Wea juga mewanti-wanti adanya pihak-pihak yang menunggangi situasi dengan kepentingan tertentu. Beberapa tokoh, menurutnya, mengatasnamakan rakyat padahal ujung-ujungnya diarahkan pada upaya penggantian Kapolri. "Kami menegaskan buruh berada di sisi demokrasi yang konstitusional," ucapnya.
Supremasi sipil harus berdiri di atas segala-galanya, tanpa ada intervensi politik yang berbahaya bagi stabilitas bangsa. Dukungan buruh ini akan diikuti oleh KSPSI di berbagai daerah seperti Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan. Hal ini menunjukkan soliditas dukungan dari organisasi buruh.
Said Iqbal menambahkan bahwa isu reformasi Polri tidak boleh dijadikan alat demoralisasi. Reformasi harus dimaknai sebagai perbaikan kelembagaan melalui jalur yang benar dan konstruktif. Diskusi publik, seminar, atau focus group discussion (FGD) adalah cara yang tepat, bukan dengan metode destruktif.
Iqbal menilai kepolisian saat ini masih mampu mengendalikan keamanan dan menjaga stabilitas bangsa secara efektif. Polri juga berperan penting dalam mengembalikan moral publik dengan cara yang berkeadilan. "Buruh Indonesia percaya, TNI dan Polri akan tetap menjaga Presiden Prabowo Subianto, menjaga demokrasi, melindungi rakyat serta memastikan stabilitas nasional untuk kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan buruh," ujarnya.
Sumber: AntaraNews