Kapolri Tegaskan Pentingnya Sinergitas Polri dan Buruh Hadapi Dinamika Global

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyerukan seluruh elemen bangsa untuk bersatu menjaga kamtibmas demi stabilitas nasional dan mendukung program Presiden Prabowo Subianto, sebagai kunci utama pertumbuhan ekonomi dan visi Indonesia Emas 2045.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengajak buruh bersatu dengan pemerintah untuk memperkuat kolaborasi demi mewujudkan Indonesia Emas 2045 di tengah tantangan global.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya sinergi buruh, termasuk KSBSI, dalam menjaga persatuan dan stabilitas kamtibmas demi pertumbuhan ekonomi nasional, terutama di tengah situasi global yang tidak kondusif.

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Kapolri menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian, demi menjaga Independensi Polri dan stabilitas keamanan nasional.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo kini menjabat Ketua Dewan Penasihat KSPSI, menunjukkan komitmennya yang kuat pro pada perjuangan buruh dan kesejahteraan pekerja di Indonesia.

Rudi menyebut Jawa Barat merupakan salah satu daerah dengan jumlah buruh terbesar di Indonesia.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo menerima kunjungan Sekjen ITUC dan ITUC Asia Pacific, membahas kolaborasi dalam perlindungan dan peningkatan kesejahteraan buruh.

Dua konfederasi buruh terbesar, KSPSI dan KSPI, kompak menyuarakan dukungan buruh untuk Kapolri Sigit Prabowo, menolak upaya penggantian. Mengapa mereka begitu yakin pada kepemimpinan Polri?

Acara pekan olahraga ini juga menjadi salah satu rangkaian kegiatan menjelang Hari Bhayangkara yang jatuh pada 1 Juli 2025 mendatang.

Inisiatif ini diharapkan mampu menjadi solusi dalam menyelesaikan sengketa antara perusahaan dan pekerja, sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional.

Kegiatan penyampaian pendapat oleh masyarakat sipil di muka umum sebagai bentuk keterbukaan dan bebas berekspresi.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) sepakat membahas Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan secara mendalam sebelum diajukan ke pemerintah, demi regulasi yang adil dan implementatif.

Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Monas dan meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk pada Mei 2026, menandai pengakuan penting terhadap perjuangan buruh di Indonesia.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memaparkan peran aktif Pemerintah Indonesia dalam menjaga perdamaian global di tengah konflik, serta upaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh program Presiden Prabowo Subianto, menegaskan keberpihakan Kepala Negara kepada buruh Ind

Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, menyatakan bahwa Prabowo sering menjalin komunikasi informal dengan perwakilan serikat buruh.

Tiga konfederasi buruh terbesar menyatakan Dukungan Buruh Prabowo untuk kesejahteraan rakyat, menolak penempatan Polri di bawah kementerian, serta mendesak pengesahan UU Ketenagakerjaan baru. Simak tuntutan lengkapnya!

Pemerintah Kota Mojokerto intensifkan pengawasan perizinan usaha dan standar operasional untuk menciptakan iklim investasi yang tertib dan berdaya saing, sekaligus melindungi konsumen.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia aktif mendorong regulasi bongkar muat yang jelas dan efisien untuk menciptakan iklim investasi kondusif, menekan biaya logistik, serta menjamin perlindungan tenaga kerja di pelabuhan.

Indonesia berupaya memperkuat iklim investasi melalui Integrated Tax Certainty Framework (ITCF) di tengah dinamika global dan domestik yang menantang. Pahami bagaimana kerangka ini menjamin kepastian pajak dan menarik modal asing.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pembatalan 14 Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tambang zirkon, menata ulang perizinan untuk kepastian hukum dan iklim investasi yang lebih baik.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulawesi Selatan mencatat realisasi investasi Sulsel 2025 mencapai Rp19,54 triliun, melampaui target dan menunjukkan kepercayaan investor yang tinggi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pencabutan izin tambang Martabe menjadi bagian fundamental upaya pemerintah memperbaiki iklim investasi nasional dan memberantas praktik ilegal.