Fakta 18 Korban Jiwa, DPR Serukan Penanganan Pascabanjir Bali Komprehensif: Mitigasi Jangka Panjang Mendesak!

Pemerintah mengerahkan seluruh kekuatan nasional untuk percepatan penanganan bencana Sumatra pasca banjir dan longsor, termasuk persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Presiden Prabowo Subianto langsung meninjau lokasi bencana di Bali, memastikan respons cepat banjir Bali dan pemulihan bagi warga terdampak, termasuk jaminan pariwisata tetap aman.

Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung Penanganan Banjir Bali yang menelan 17 korban jiwa, memastikan bantuan dan perbaikan segera dilakukan untuk warga terdampak.

Hingga saat ini, tercatat 18 orang meninggal dunia dan 5 orang masih dalam pencarian.

Setelah banjir surut total, Mitigasi Banjir Bali kini berfokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi. BNPB laporkan 17 korban jiwa, 5 masih hilang. Bagaimana upaya pemulihan ini berjalan?

Prabowo ingin memastikan instruksi yang diberikan kepada jajarannya terkait penanganan bencana banjir di Bali terlaksana dengan baik.

Banjir Bali menyisakan duka mendalam dengan 18 korban tewas dan 5 hilang. Kodam IX/Udayana mengerahkan ratusan prajurit untuk evakuasi, distribusi logistik, dan pemulihan. Bagaimana upaya mereka membantu warga terdampak?

Puan juga meminta distribusi bantuan darurat berupa makanan, air bersih, obat-obatan, pakaian, serta kebutuhan bayi, anak, dan lansia dipercepat.

Ketua DPR Puan Maharani mendesak percepatan pemulihan Bali pasca banjir bandang yang melanda tujuh wilayah, menyoroti pentingnya dukungan komunitas dan citra pariwisata Indonesia.

Ketua DPR Puan Maharani mendesak pemerintah segera menyalurkan bantuan banjir Bali yang menelan korban jiwa. Apa saja kebutuhan mendesak para korban dan langkah mitigasi jangka panjang?

Tragedi Banjir Bali menelan 14 korban jiwa dan ratusan warga terpaksa mengungsi. Simak data terkini dari BNPB mengenai dampak dan upaya penanganan bencana alam ini di Pulau Dewata.

"Korban yang hilang sebanyak dua jiwa teridentifikasi di Kota Denpasar."

DPRD Gorontalo Utara menyalurkan bantuan banjir Gorontalo Utara untuk ribuan warga terdampak di Kecamatan Biau, sebagai bentuk kepedulian dan upaya meringankan beban pascabencana.

Pemkab Bungo sigap mendirikan dapur umum untuk penuhi kebutuhan pangan ribuan korban banjir di tiga kecamatan. Upaya penanganan Dapur Umum Banjir Bungo ini kolaboratif dan cepat.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meninjau langsung lokasi terdampak Banjir Bone dan menyerahkan bantuan kedaruratan senilai Rp1 miliar untuk penanganan pascabencana.

Warga terdampak banjir di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, dilaporkan telah kembali ke rumah masing-masing setelah air surut. BPBD setempat terus melakukan penanganan pascabanjir.

Banjir Afghanistan telah merenggut nyawa lebih dari 40 orang dalam sepekan terakhir. Bencana ini juga menyebabkan kerusakan parah pada ratusan rumah dan lahan pertanian, menimbulkan kerugian besar di berbagai provinsi.

Menjelang Idul Fitri 1447 H, 31 kepala keluarga korban banjir bandang di Jembatan Kembar, Sumatera Barat, menerima Bantuan Warga Jerman senilai Rp93 juta. Kisah kemanusiaan ini berawal dari keprihatinan seorang warga Jerman yang tergerak melihat dampak be

Menurutnya, penugasan tersebut hanya dapat dilakukan apabila ada permintaan dari kementerian atau lembaga yang membutuhkan.

Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman dalam rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

DPR meminta pemerintah daerah tetap memenuhi kewajibannya terhadap para pegawai.

Anggota DPR RI mengusulkan Bali menjadi percontohan Sistem Imigrasi Terintegrasi. Hal ini penting untuk meningkatkan pengawasan WNA dan investasi di Pulau Dewata yang memiliki mobilitas tinggi, sekaligus menjaga kedaulatan negara.

Anggota DPR RI Nurdin Halid dukung penuh pembentukan UU Sistem Ekonomi Nasional. Ini krusial untuk mengukuhkan Ekonomi Pancasila, komitmen Presiden Prabowo Subianto sesuai konstitusi.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan percepatan Undang-Undang Ketenagakerjaan Baru tidak hanya bergantung pada parlemen, melainkan juga rumusan serikat pekerja dan Apindo. Hal ini menjadi kunci dalam penyelesaian regulasi ketenagakerjaan yan