LIVE

Duduk Perkara Panitera PN Jaktim Diduga Terima Suap Rp1 Miliar Berujung Penahanan

RP ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pondok Bambu untuk 20 hari ke depan.

kasus suap
Hukuman bagi pelaku kejahatan berbeda-beda sesuai kebijakan negara. Salah satunya adalah hukuman penjara. Berikut hukuman penjara terlama di dunia.
Hukuman bagi pelaku kejahatan berbeda-beda sesuai kebijakan negara. Salah satunya adalah hukuman penjara. Berikut hukuman penjara terlama di dunia. (© 2023 merdeka.com)

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta melakukan penahanan terhadap panitera atau asisten majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) berinisial RP.

RP diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait eksekusi sita uang sejumlah Rp244,6 miliar, yang melibatkan objek tanah milik PT Pertamina di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jakarta Syahron Hasibuan menjelaskan, penahanan RP dilakukan hari ini. RP ditahan sebagai bagian dari upaya kejaksaan dalam menangani dan menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan aktor peradilan.

"Tersangka RP, yang berperan sebagai Panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 2020-2022, diduga menerima suap sebesar Rp1 Miliar dari terpidana AS," kata Syahron kepada wartawan, Senin (30/10).

Suap itu diberikan untuk mempercepat proses eksekusi atas Putusan Perkara Peninjauan Kembali (PK) Nomor 795.PK/PDT/2019, yang mengharuskan PT Pertamina membayar ganti rugi senilai Rp244.604.172.000 kepada ahli waris pemilik tanah, yakni terpidana AS.

Saksi DR menjadi perantara suap dalam bentuk cek kemudian dicairkan atas perintah RP. Suap diserahkan secara bertahap baik melalui transfer maupun tunai.

"Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta berkomitmen untuk mengusut perkara ini hingga tuntas. Tindakan tegas terhadap pelaku korupsi yang berperan dalam penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan merupakan bagian dari upaya menjaga integritas hukum," jelas dia.

Itu sebabnya, demi kepentingan penyidikan Kejati Jakarta menahan tersangka RP di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pondok Bambu untuk 20 hari ke depan.

Atas perbuatannya, tersangka RP diduga melanggar Pasal 12 huruf b, Pasal 11, dan Pasal 12 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Atas Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
LIa Harahap
Editor LIa Harahap
N
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Mahasiswa Asal Aceh Jadi Kurir Sabu, Dijanjikan Rp 40 Juta

{{caption}}
Viral Siswa di Depok Tak Habiskan MBG, Orang Tua Akui Rasanya Kurang Enak

{{caption}}
Oliver Tree: Profile of the American Musician Who Died in a Helicopter Crash in Brazil

{{caption}}
Polisi Wanti-Wanti Demonstran Tak Masuk Jalur Presiden Jerman

{{caption}}
Sidang Eks Bupati Pati Sudewo, Pendukung Datang dengan 17 Bus

{{caption}}
Cuaca Indonesia Hari Ini, BMKG: Mayoritas Bakal Hujan

Topik Terkait
{{caption}}
Mantan Kepala PUPR Sumut Topan Ginting Divonis 5,5 Tahun Penjara Kasus Korupsi Proyek Jalan

Mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Ginting, dijatuhi vonis 5 tahun 6 bulan penjara atas kasus korupsi penerimaan suap dan commitment fee proyek infrastruktur jalan, mengguncang kepercayaan publik.

Vonis Korupsi
{{caption}}
Kejati Jateng Tahan Pegawai Bank Korupsi Purworejo, Rugikan Negara Rp4,2 Miliar

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menahan seorang pegawai bank di Purworejo terkait dugaan korupsi Rp4,2 miliar. Modus 'layanan prioritas' palsu jadi pemicu kerugian negara.

Kejati Jateng
{{caption}}
Potret Uang Rp70 Miliar Disita Kejari Tanjung Perak dalam Kasus Korupsi Pelabuhan

Kepala Kejari Tanjung Perak, Ricky Setiawan menegaskan bahwa penyitaan tersebut bertujuan untuk memperkuat pembuktian dan memulihkan kerugian negara.

Kejari Surabaya
{{caption}}
Terungkap! Tersangka Ketiga Kasus Korupsi Kapal Tunda Pelindo Senilai Rp135 Miliar Ditahan Kejati Sumut

Kejati Sumut kembali menahan tersangka ketiga dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kapal tunda Pelindo senilai Rp135,81 miliar. Siapa sosok RS dan apa perannya?

Kejati Sumut
{{caption}}
Eks Ketua PN Jaksel Arif Nuryanta Kembalikan Uang Rp6,9 Miliar Suap Vonis Lepas Kasus Korupsi CPO

Arif Nuryanto merupakan salah satu tersangka kasus suap vonis lepas terdakwa korporasi CPO Wilmar Grup, PT Permata Hijau Grup, dan Musim Mas Grup.

kasus suap vonis cpo
{{caption}}
Tiga Majelis Hakim PN Jakpus Vonis LepasTerdakwa Korupsi Minyak Goreng Diperiksa Kejagung

Hakim Djuyamto sendiri sempat mengabarkan ke awak media terkait kedatangannya ke Kejagung usai penetapan dan penahanan tersangka

Kejagung
{{caption}}
Bertabur Dolar AS & Singapura hingga Mobil Balap, Ini Deretan Barang Bukti Kasus Suap Ketua PN Jaksel

Barang bukti ditemukan Kejaksaan Agung (Kejagung) usai menggeledah sejumlah tempat di Jakarta dan luar Jakarta.

Kasus Suap
{{caption}}
Ketua PN Jaksel Jadi Tersangka Suap Ekspor Minyak Sawit Rp60 Miliar, Begini Duduk Perkaranya

Dalam perkara ini, MS dan AR melakukan menyuap Rp60 miliiar melalui perantara WG untuk diberikan kepada MAN.

Kasus Suap
{{caption}}
Susul Harvey Moeis, Vonis Bos PT RBT Suparta Diperberat jadi 19 Tahun Penjara Terkait Kasus Korupsi Timah

Hal itu dibacakan dalam amar putusan langkah hukum banding jaksa.

vonis banding harvey moeis
{{caption}}
Kejagung Tetapkan Eks Ketua PN Surabaya Tersangka Suap Vonis Bebas Ronald Tannur

Kejagung menggeledah dua lokasi yakni di kediaman Rudi Suparmono kawasan Jalan Cempaka, Jakarta Pusat dan Kota Palembang.

Gregorius Ronald Tannur
{{caption}}
Ini Sosok Titin, Anggota BPK Sumsel Terjaring OTT KPK Kasus Suap Smart TV Bupati Muara Enim

Dia adalah Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel), Titin Rita Lestari.

berita update
{{caption}}
Pengusaha Rokok Haji Her Bantah Kenal Tersangka Kasus Bea Cukai

Pengusaha rokok Khairul Umam alias Haji Her menegaskan tidak mengenal para tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, usai diperiksa KPK. Simak selengkapnya pernyataan Haji Her terkait kasus Bea Cu

direktorat jenderal bea cukai
{{caption}}
KPK Dalami Penyerahan Uang Pendaftaran Perangkat Desa di Pati, Libatkan Bupati Nonaktif Sudewo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami proses penyerahan uang pendaftaran perangkat desa di Pati, terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati nonaktif Sudewo.

kasus suap
{{caption}}
KPK Bantah Intimidasi Istri Ono Surono dalam Penggeledahan Rumah Wakil Ketua DPRD Jabar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah adanya intimidasi terhadap istri Ono Surono saat penggeledahan rumah Wakil Ketua DPRD Jabar. KPK menegaskan proses berjalan lancar dan CCTV dimatikan sukarela oleh keluarga.

budi prasetyo
{{caption}}
KPK Bawa 13 Orang Terkait OTT Bupati Cilacap ke Jakarta untuk Pemeriksaan Lanjut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa 13 dari 27 orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman ke Jakarta untuk pemeriksaan intensif terkait dugaan korupsi.

jawa tengah
{{caption}}
Kejati NTB Apresiasi Dukungan Masyarakat dalam Pengusutan Kasus Suap DPRD NTB

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengapresiasi dukungan publik untuk menindaklanjuti dugaan suap yang melibatkan 15 anggota DPRD NTB, memicu pertanyaan tentang penegakan hukum dalam kasus suap DPRD NTB.

aliansi rakyat menggugat