DPRD Bogor dan Kemenkumham Bahas Harmonisasi Raperda Lingkungan: Sampah dan Sumber Daya Air Jadi Prioritas

DPRD Kabupaten Bogor bersama Kemenkumham Jabar gelar rapat penting membahas Harmonisasi Raperda Lingkungan terkait pengelolaan sampah dan sumber daya air. Bagaimana dampaknya bagi masyarakat?

DPRD Kabupaten Bogor dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Barat baru-baru ini menggelar rapat penting. Pertemuan ini berfokus pada harmonisasi dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) krusial yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Kedua Raperda yang dibahas adalah mengenai pengelolaan sampah dan pengelolaan sumber daya air. Rapat ini berlangsung secara hybrid pada Senin, 10 November, di Ruang Ismail Saleh Kanwil Kemenkumham Jabar, Kota Bandung.

Inisiatif ini diambil sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan tata kelola lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Bogor.

Fokus Harmonisasi Raperda Pengelolaan Sampah

Pembahasan Raperda pengelolaan sampah menjadi agenda utama dalam rapat harmonisasi ini. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (P3H) Kemenkumham Jabar, Funna Maulia Masaile, menjelaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan urusan wajib pemerintah daerah.

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012. Regulasi tersebut secara tegas memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam berbagai aspek pengelolaan sampah.

Kewenangan tersebut mencakup pengumpulan, pengangkutan, hingga pendaurulangan sampah. Proses ini bahkan dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak swasta, membuka peluang inovasi dan efisiensi.

Funna Maulia Masaile menegaskan, “Tata kelola sampah yang baik tidak hanya soal kebersihan lingkungan, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan nilai ekonomi dan sosial bagi masyarakat.” Pernyataan ini menyoroti dimensi lebih luas dari pengelolaan sampah yang efektif.

Pengaturan Raperda Sumber Daya Air dan Kewenangan Daerah

Selain sampah, rapat harmonisasi juga menyinggung Raperda tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Raperda ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 yang memberikan kerangka hukum yang jelas.

Regulasi tersebut memberikan wewenang signifikan kepada pemerintah daerah. Kewenangan ini meliputi penetapan kebijakan pengelolaan, penentuan kawasan lindung sumber air, serta perizinan penggunaan sumber daya air.

Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga berwenang dalam pengelolaan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA). Hal ini memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya air dapat diatur secara adil dan berkelanjutan.

Pengaturan ini diharapkan dapat menjaga ketersediaan dan kualitas air bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Ini juga menjadi bagian penting dari upaya Harmonisasi Raperda Lingkungan Bogor.

Pentingnya Keselarasan Hukum dan Implementasi Efektif

Menurut Funna, harmonisasi Raperda ini sangat penting untuk dilakukan. Tujuannya adalah agar setiap pasal dalam Raperda selaras dengan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional.

Proses ini juga bertujuan untuk menghindari potensi tumpang tindih kewenangan antar tingkatan pemerintahan. Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan akan memiliki dasar yuridis yang kuat dan konsisten.

Perwakilan DPRD Kabupaten Bogor menambahkan bahwa kedua Raperda ini merupakan respons terhadap kebutuhan nyata masyarakat. Mereka berharap tata kelola lingkungan yang lebih baik dapat segera terwujud.

Rapat harmonisasi ini menjadi bagian integral dari proses pembentukan peraturan daerah. Ini memastikan bahwa setiap produk hukum daerah dapat diimplementasikan secara efektif dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat.

Sumber: AntaraNews