Sorot
{{caption}}
CFD Rasuna Said Mulai Efektif 1 Juni, Jam Operasionalnya Beda dari Sudirman

{{caption}}
Hasil Man Utd vs Nottingham Forest: Pakai Jersey Baru, Setan Merah Amankan Peringkat 3

{{caption}}
PPIH Atur Ulang Tenda Jemaah di Arafah dan Mina Jelang Puncak Haji 2026

{{caption}}
Sikat Genoa, AC Milan Naik ke Peringkat 3 Liga Italia

{{caption}}
Hasil Genoa vs Milan: I Rossoneri Perbesar Peluang Lolos Liga Champions

{{caption}}
Jemaah Haji Lansia Tak Perlu Nginap di Muzdalifah, Ini Skema yang Disiapkan PPIH

Topik Terkait
{{caption}}
Pemkab Badung Perketat Pengawasan Pengelolaan Sampah Kawasan Wisata, Fokus Horeka

Pemerintah Kabupaten Badung serius tingkatkan pengawasan pengelolaan sampah kawasan wisata, khususnya di sektor hotel, restoran, dan kafe (horeka) demi pariwisata berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

{{caption}}
DPRD Jabar Sinkronkan Raperda dengan UU Pemajuan Kebudayaan, Dorong Pelestarian Budaya Lokal

DPRD Jawa Barat terus mengupayakan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, demi efektifitas pelestarian warisan budaya di Bumi Pasundan.

{{caption}}
DPRD Jabar dan KBB Perkuat Regulasi Sampah Bandung Barat di Kawasan Penyangga Wisata

DPRD Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat berkolaborasi memperkuat regulasi sampah Bandung Barat, khususnya di kawasan penyangga wisata, demi keberlanjutan lingkungan dan pariwisata yang terus meningkat.

{{caption}}
Perkuat Pariwisata Berkelanjutan, Pemkab Lombok Timur Terbitkan Perda Baru

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur serius menggarap potensi Pariwisata Berkelanjutan dengan Perda baru, diharapkan mampu mendongkrak ekonomi dan melestarikan budaya.

{{caption}}
DPRD Bogor dan Kemenkumham Bahas Harmonisasi Raperda Lingkungan: Sampah dan Sumber Daya Air Jadi Prioritas

DPRD Kabupaten Bogor bersama Kemenkumham Jabar gelar rapat penting membahas Harmonisasi Raperda Lingkungan terkait pengelolaan sampah dan sumber daya air. Bagaimana dampaknya bagi masyarakat?

{{caption}}
Diskusi Strategis 28 Oktober 2025: Kemenpar Genjot Sinkronisasi Kebijakan Pariwisata Nasional dan Daerah

Kementerian Pariwisata menggelar diskusi penting pada 28 Oktober 2025 untuk mempercepat Sinkronisasi Kebijakan Pariwisata antara pusat dan daerah, demi pembangunan sektor yang lebih efektif dan berkelanjutan.

{{caption}}
Tahukah Anda? Wagub Banten Dukung Penuh Raperda Ekonomi Kreatif dan Lingkungan untuk Kemajuan Daerah

Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menyatakan dukungan terhadap Raperda Ekonomi Kreatif dan Lingkungan yang strategis untuk pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan daerah. Apa saja poin pentingnya?

{{caption}}
DPRD dan KPID Jabar Desak Revisi UU Penyiaran: Lindungi Generasi Muda dari Konten Digital

DPRD dan KPID Jawa Barat mendesak DPR RI segera rampungkan Revisi UU Penyiaran untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif konten digital yang belum terawasi.

{{caption}}
DPRD Jabar Dorong Kelanjutan Program Rumah Panggung Anti Banjir Bekasi untuk Warga Terdampak

Legislator Jabar mendesak Pemprov Jabar melanjutkan program Rumah Panggung Anti Banjir Bekasi bagi warga Pondok Gede Permai, mengingat masih banyak kepala keluarga yang belum tersentuh bantuan dan wilayah tersebut langganan banjir.

{{caption}}
DPRD Jabar Serahkan Aspirasi Pencabutan Moratorium Pemekaran Daerah ke DPD RI

DPRD Jabar serahkan aspirasi pencabutan moratorium pemekaran daerah ke DPD RI. Ini demi percepatan pembangunan dan pelayanan publik di provinsi berpenduduk terbesar di Indonesia.

{{caption}}
Demo di Depan DPRD Jabar Sore Ini, Massa Bakar Ban

Aksi itu dalam rangka memperingati Hari Buruh atau Mau Day.

{{caption}}
DPRD Jabar Dorong Kemudahan Perizinan IKM untuk Tembus Pasar Ekspor Global

Komisi II DPRD Jabar serius mendorong pemerintah mempermudah aspek perizinan bagi Industri Kecil Menengah (IKM) agar produk lokal mampu menembus pasar ekspor. Ini kunci Kemudahan Perizinan IKM Ekspor.

{{caption}}
DPRD Jabar Dorong Percepatan Pemekaran Desa: Optimalkan Dana dan Sejahterakan Warga

DPRD Jawa Barat mendesak percepatan pemekaran desa di tingkat kabupaten/kota. Langkah ini dinilai strategis untuk optimalkan serapan dana desa dan tingkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.