LIVE

DPR: Berapapun Orang Dipenjara, Kurang Makna Kalau Uang Korupsi yang Dikembalikan Tak Signifikan

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan tujuan utama pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) adalah penyelamatan keuangan negara.

habiburokhman
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/6/2024). (Foto: Liputan6.com/Delvira Hutabarat).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/6/2024). (Foto: Liputan6.com/Delvira Hutabarat). (@ 2024 merdeka.com)

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan tujuan utama pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) adalah penyelamatan keuangan negara.

"Sebetulnya di bidang tipikor ini pada akhirnya tujuan utama pemberantasan korupsi adalah bagaimana penyelamatan keuangan negara, yaitu the real asset recovery. Tujuan utamanya itu," kata Habiburokhman pada pemaparan Catatan Akhir Tahun Komisi III DPR. di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (27/12).

Oleh karena itu, kata Habiburokhman, meski banyak koruptor masuk penjara, namun tanpa ada uang kembali ke negara maka hal itu akan sia-sia belaka.

"Jadi berapa banyak pun orang dipidanakan, dipenjarakan, akan kurang maknanya kalau kembalinya uang yang dikorupsi, uang yang dicuri ke negara itu tidak signifikan, karena yang paling penting itu sebetulnya itu, enggak boleh diabaikan," ujarnya.

"Misalnya, dalam expose suatu perkara, declare di awal total kerugian negaranya cukup besar, kita melihat di akhirnya seperti apa, berapa yang pada akhirnya bisa masuk ke kas negara dari pemberantasan korupsi tersebut,” sambungnya.

Catatan Evaluasi KPK

Oleh karena itu, dalam catatan akhir tahun, Komisi III DPR memberikan catatan khusus atau evaluasi untuk KPK.

“Dalam hal penanganan perkara, Komisi III DPR RI mendorong agar penanganan perkara di KPK dapat berfokus pada penyelematan keuangan negara dan pengembalian kerugian negara, secara lebih efektif, efisien, dan kolaboratif bersama Polri dan Kejaksaan,” ujar Habiburokhman.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Raynaldo Ghiffari Lubabah
Editor Raynaldo Ghiffari Lubabah
D
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Seskab Teddy: Jusuf Kalla Minta Bertemu Prabowo

{{caption}}
Nanik Menghadap Prabowo, Bawa Kabar Gembira soal MBG

{{caption}}
Pramono Klarifikasi soal Rencana Tarif Transjabodetabek Naik hingga Rp 15 Ribu

{{caption}}
Penjualan Tiket Konser BTS Dibuka, Promotor Wanti-Wanti soal Penipuan Bermodus Ordal

{{caption}}
Pramono Ancam Cabut KJP Pelaku Perundungan Bocah hingga Koma

{{caption}}
Kondisi Terkini Bocah yang Sempat Koma Akibat Kesetrum di Tiang Listrik usai Dibully

Topik Terkait
{{caption}}
Anggota Komisi III DPR Desak KPK Bongkar Kasus Mega Korupsi yang Mangkrak di Era Jokowi

Benny mempertanyakan secara terbuka apa sebenarnya hambatan terbesar yang dihadapi KPK.

KPK
{{caption}}
Hakordia, Apresiasi untuk Aparat Penegak Hukum namun Ingatkan Jangan Ada Kriminalisasi

Hakorida menjadi momentum refleksi bahwa korupsi tetap menjadi ancaman besar bagi pembangunan sosial dan ekonomi.

Hakordia 2025
{{caption}}
DPR Desak Kejagung Kejar Aset Koruptor Lain Usai Sita Duit Triliunan dari Kasus CPO

Langkah ini disebutnya menunjukkan komitmen Kejagung dalam mengembalikan kerugian negara dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

DPR
{{caption}}
DPR Dukung Prabowo Minta Koruptor Kembalikan Uang Korupsi: KPK dan Kejagung Punya Tugas Berat

DPR mendukung sikap politik Presiden Prabowo Subianto yang meminta para koruptor tobat dan mengembalikan uang rakyat yang telah dicuri.

Prabowo
{{caption}}
DPR Apresiasi Kejagung Mampu Kembalikan Uang Negara Senilai Rp82 Triliun

ICW menyebutkan jumlah uang pengganti yang dituntut jaksa Kejagung lebih besar dibanding KPK.

DPR
{{caption}}
Sahroni: Perlu Optimalkan Pengembalian Kerugian Negara dalam Penanganan Korupsi

Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni menyebut, dibutuhkannya pendekatan berbeda dalam menyelesaikan perkara korupsi.

DPR
{{caption}}
Jokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!

Jokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR

RUU Perampasan Aset
{{caption}}
Sahroni: Pengembalian Nilai Kerugian Negara dari Kasus Korupsi Masih Kecil

Selama ini, kata dia, penanganan kasus korupsi terlalu mengedepankan hukum pidana sebagai alat penyelesaiannya.

DPR
{{caption}}
Saat Habiburokhman Sebut Prasetyo Hadi Sosok Mensesneg era Presiden Soeharto yang Disempurnakan

Salah satu agenda rapat paripurna tersebut ialah pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang perubahan ketiga atas UU No.2 Tahun 2002.

habiburokhman
{{caption}}
Di Rapat Paripurna DPR, Habiburokhman Puji Listyo Sigit sebagai Kapolri Terbaik

Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman dalam rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

berita update
{{caption}}
RUU Polri Disahkan Hari Ini, Pemerintah dan DPR Sepakat Bawa ke Rapat Paripurna

Sebelum keputusan diambil, Habiburokhman menjelaskan Panja Komisi III DPR RI telah menyelesaikan seluruh pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM).

habiburokhman
{{caption}}
Gerindra Sentil Dino Patti Djalal: Cuma 3 Bulan jadi Wamenlu, Sekarang Sok Paling Kemlu?

Setelah Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, kini giliran Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman yang menanggapi kritikan Dino.

berita update
{{caption}}
DPP Gerindra Bakal Sidang Ahmad Syahri, Anggota DPRD Jember Merokok dan Main Gim Saat Rapat Dewan

Menurut Habiburokhman, pemanggilan Syahri dilakukan untuk disidang karena sudah melanggar kode etik.

berita update
{{caption}}
Komisi III DPR: Hampir Seluruh Hasil Kerja Tim Reformasi Polri Sudah Terangkum KUHAP Baru

Menurut Habibrokhman, inti keluhan masyarakat terhadap kinerja Polri adalah soal potensi kesewenang-wenangan dalam hukum acara pidana sudah masuk.

berita update
{{caption}}
Trivia: Rp2,2 Miliar Kembali ke Kas Daerah, Kejari Bondowoso Serahkan Uang Pengembalian Korupsi ke Pemda

Kejaksaan Negeri Bondowoso berhasil mengembalikan Rp2,2 miliar uang hasil korupsi ke Pemkab Bondowoso. Dana **pengembalian uang korupsi Bondowoso** ini akan digunakan untuk infrastruktur, bagaimana detailnya?

abdul hamid wahid
{{caption}}
VIDEO: Penampakan Tumpukan Uang Rp11,8 Triliun Disita Kejagung Kasus Korupsi CPO Wilmar Group

Lembaran uang pecahan Rp100 ribu bernilai total Rp2 triliun dipertontonkan di halaman Gedung Bundar Jampidsus, Kejaksaan Agung (Kejagung), Selasa (17/6).

berita update
{{caption}}
FOTO: Penampakan Uang 2 Triliun Rupiah, Sitaan dari Wilmar Group di Kejagung Jakarta

Uang 2 triliun rupiah yang disita dari korporasi PT Wilmar Group di Aula Gedung Bundar Jampidsus, Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (17/06/2025).

berita foto
{{caption}}
Ketua DPD Kini Usul Uang Korupsi Koruptor untuk Makan Bergizi Gratis: Prabowo Bisa jadi Robin Hood

Ketua DPD RI Sultan Najamuddin menyampaikan, mengusulkan agar uang hasil korupsi dari para koruptor bisa digunakan untuk pendanaan program Makan Bergizi Gratis

berita update
{{caption}}
Penjelasan Lengkap Menko Yusril soal Alasan Prabowo Maafkan Koruptor asal Kembalikan Uang Korupsi

Yusril Ihza Mahendra merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto, yang akan memaafkan koruptor jika mengembalikan uang hasil korupsi.

berita update