Dewan Pers Tetapkan 11 Anggota Komite Perpres Publisher Rights

Pemerintah menegaskan komitmen untuk menjaga keberlanjutan usaha media massa dan memastikan masyarakat mendapat informasi publik akurat melalui pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Publisher Rights.

Tingkat kepatuhan perusahaan platform digital disebut rendah, terutama dalam perannya mendukung jurnalisme berkualitas dan kerja sama dengan perusahaan pers.

Nota kesepahaman ini menjadi langkah krusial untuk memastikan kemerdekaan pers tidak terancam oleh praktik persaingan usaha tidak sehat di ranah digital.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyoroti pentingnya Peran PWI di tengah tantangan digitalisasi dan hoaks, menegaskan relevansinya bagi bangsa dan negara.

Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, merasa terhormat karena Provinsi Kalsel terpilih menjadi tempat pelaksanaan sosialisasi.

Hadi menuturkan komite tersebut akan bekerja secara independen tanpa adanya dominasi dari pemerintah.

Media saat ini harus bisa menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman untuk terus dapat eksis.

Ada tiga rekomendasi yang diberikan untuk pemerintah dalam pembentukan komite publisher rights.

Dia menjelaskan, Perpres ini bahkan tidak mengatur konten yang disebut jurnalisme berkualitas. Definisi konten berkualitas akan ditentukan oleh perusahaan pers.

Perpres “Publisher Rights” menitikberatkan pada upaya mewujudkan jurnalisme berkualitas.

AMSI dan AJI merupakan dua organisasi dari Indonesia yang terlibat dalam perumusan prinsip global tersebut.

Komite Publisher Rights menegaskan komitmennya untuk memperkuat Kebebasan Pers di Papua melalui peringatan World Press Freedom Day (WPFD) 2026 di Jayapura, menyoroti tantangan dan keberlanjutan media.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menekankan krusialnya **peran pers di era AI dan disinformasi** sebagai penjaga integritas informasi dan ruang publik yang sehat, bukan pilihan.

Dewan Pers menerima hingga 10 aduan setiap hari terkait sengketa pemberitaan. Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mendesak media perkuat profesionalisme dan etika media pers agar kepercayaan publik tidak luntur.

Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menegaskan perusahaan AI wajib membayar royalti atas penggunaan karya jurnalistik. Langkah ini krusial untuk melindungi hak cipta dan menjaga keberlangsungan industri pers nasional di era digital.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyoroti disrupsi AI jurnalisme yang mengubah lanskap media global, menghadirkan tantangan serius bagi profesi wartawan dan keberlanjutan industri pers.

Timsel juga menjalankan amanah dari Kemenko Polhukam untuk juga membantu proses publikasi dan penggalangan calon kandidat melalui pelibatan beberapa lembaga.

Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menyoroti krusialnya Peran Pers Jaga Kualitas Informasi, menegaskan bahwa media massa adalah garda terdepan penjaga kualitas berita di tengah banjirnya informasi digital.

Indonesia dan Malaysia bertukar pengalaman peran Dewan Pers dalam menjaga independensi dan etika jurnalisme. Dewan Pers Indonesia jadi acuan Majlis Media Malaysia perkuat regulasi mandiri.

Momentum Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026 menjadi pengingat penting akan Profesionalisme Pers dan tanggung jawab sosial media di tengah derasnya arus disrupsi informasi digital.

Dirut Perum LKBN ANTARA Benny Siga Butarbutar menegaskan keunggulan media mainstream tetap kuat di tengah gempuran digital. Profesionalisme menjadi kunci utama.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan pentingnya peran pers sebagai garda terdepan dalam melawan hoaks dan disinformasi, menekankan akurasi di tengah kecepatan informasi pada peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia 2026.

Menteri Komdigi Meutya Hafid dan Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat menyoroti peran jurnalis yang kian krusial dalam menjaga kebenaran informasi di tengah arus digital yang cepat dan tak terverifikasi, menekankan akurasi sebagai prioritas utama.