Cegah Praktik Monopoli, Dewan Pers dan KPPU Teken MoU Penguatan Persaingan Usaha Sehat di Ekosistem Pers Digital

Pemerintah menegaskan komitmen untuk menjaga keberlanjutan usaha media massa dan memastikan masyarakat mendapat informasi publik akurat melalui pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Publisher Rights.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menekankan krusialnya **peran pers di era AI dan disinformasi** sebagai penjaga integritas informasi dan ruang publik yang sehat, bukan pilihan.

Perubahan lanskap media di era digital memunculkan persoalan mendasar terkait kepercayaan publik terhadap informasi.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menekankan bahwa perlindungan terhadap persaingan usaha adil adalah fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyoroti pentingnya Peran PWI di tengah tantangan digitalisasi dan hoaks, menegaskan relevansinya bagi bangsa dan negara.

Hadi menuturkan komite tersebut akan bekerja secara independen tanpa adanya dominasi dari pemerintah.

11 Anggota komite yang telah ditetapkan tersebut akan mulai melaksanakan tugas mulai 1 September 2024.

Anggota Dewan Pers Yadi Hendriana menyebut, ada perbedaan mendasar antara KPI dengan Dewan Pers

Ada tiga rekomendasi yang diberikan untuk pemerintah dalam pembentukan komite publisher rights.

Dia menjelaskan, Perpres ini bahkan tidak mengatur konten yang disebut jurnalisme berkualitas. Definisi konten berkualitas akan ditentukan oleh perusahaan pers.

AMSI dan AJI merupakan dua organisasi dari Indonesia yang terlibat dalam perumusan prinsip global tersebut.

Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menyoroti krusialnya Peran Pers Jaga Kualitas Informasi, menegaskan bahwa media massa adalah garda terdepan penjaga kualitas berita di tengah banjirnya informasi digital.

Indonesia dan Malaysia bertukar pengalaman peran Dewan Pers dalam menjaga independensi dan etika jurnalisme. Dewan Pers Indonesia jadi acuan Majlis Media Malaysia perkuat regulasi mandiri.

Momentum Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026 menjadi pengingat penting akan Profesionalisme Pers dan tanggung jawab sosial media di tengah derasnya arus disrupsi informasi digital.

Dirut Perum LKBN ANTARA Benny Siga Butarbutar menegaskan keunggulan media mainstream tetap kuat di tengah gempuran digital. Profesionalisme menjadi kunci utama.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan pentingnya peran pers sebagai garda terdepan dalam melawan hoaks dan disinformasi, menekankan akurasi di tengah kecepatan informasi pada peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia 2026.

Menteri Komdigi Meutya Hafid dan Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat menyoroti peran jurnalis yang kian krusial dalam menjaga kebenaran informasi di tengah arus digital yang cepat dan tak terverifikasi, menekankan akurasi sebagai prioritas utama.

Dalam pertemuan itu, KPPU juga bertukar pandangan terkait strategi peningkatan efektivitas persaingan usaha.

Konsultan dan Perencana Keuangan Elvi Diana CFP mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperketat pengawasan industri pinjaman online menyusul putusan KPPU terkait dugaan praktik kartel suku bunga, demi melindungi konsumen.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi denda total Rp755 miliar kepada 97 perusahaan pinjaman daring karena praktik kartel bunga pinjaman, menegaskan komitmen penegakan hukum persaingan usaha. Keputusan sanksi KPPU pinjaman daring ini.

Rangkuman Berita Ekonomi Sepekan menghadirkan beragam peristiwa penting, mulai dari langkah Kemendag musnahkan pakaian bekas impor hingga rencana pengaturan transaksi daring.

Darmadi tidak ingin KPPU menjadi iblis bagi pelaku usaha.

Polda DIY serius mengusut dugaan keterlibatan oknum Polairud dalam distribusi BBM ilegal di Pantai Sadeng, Gunungkidul, menegaskan siapa pun yang terlibat akan ditindak tegas.