Publisher Rights

Komite Publisher Rights menegaskan komitmennya untuk memperkuat Kebebasan Pers di Papua melalui peringatan World Press Freedom Day (WPFD) 2026 di Jayapura, menyoroti tantangan dan keberlanjutan media.

Pemerintah menegaskan komitmen untuk menjaga keberlanjutan usaha media massa dan memastikan masyarakat mendapat informasi publik akurat melalui pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Publisher Rights.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menekankan krusialnya **peran pers di era AI dan disinformasi** sebagai penjaga integritas informasi dan ruang publik yang sehat, bukan pilihan.

Dewan Pers menerima hingga 10 aduan setiap hari terkait sengketa pemberitaan. Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mendesak media perkuat profesionalisme dan etika media pers agar kepercayaan publik tidak luntur.

Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menegaskan perusahaan AI wajib membayar royalti atas penggunaan karya jurnalistik. Langkah ini krusial untuk melindungi hak cipta dan menjaga keberlangsungan industri pers nasional di era digital.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyoroti disrupsi AI jurnalisme yang mengubah lanskap media global, menghadirkan tantangan serius bagi profesi wartawan dan keberlanjutan industri pers.

Hadi menuturkan komite tersebut akan bekerja secara independen tanpa adanya dominasi dari pemerintah.

11 Anggota komite yang telah ditetapkan tersebut akan mulai melaksanakan tugas mulai 1 September 2024.

Timsel juga menjalankan amanah dari Kemenko Polhukam untuk juga membantu proses publikasi dan penggalangan calon kandidat melalui pelibatan beberapa lembaga.

Media saat ini harus bisa menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman untuk terus dapat eksis.

Ada tiga rekomendasi yang diberikan untuk pemerintah dalam pembentukan komite publisher rights.

Dia menjelaskan, Perpres ini bahkan tidak mengatur konten yang disebut jurnalisme berkualitas. Definisi konten berkualitas akan ditentukan oleh perusahaan pers.

Perpres “Publisher Rights” menitikberatkan pada upaya mewujudkan jurnalisme berkualitas.

Jokowi mengatakan, dirinya sudah membahas publisher rights sejak lama bersama para pemangku kepentingan