LIVE

Derita ART di Indonesia, Kekerasan Seksual hingga Gaji Tidak Dibayar

Kasus dengan jam kerja yang lebih panjang juga banyak dialami oleh para pekerja rumah tangga.

pembantu
Komnas Perempuan
Komnas Perempuan (Antara)

Komnas Perempuan mencatat laporan sebanyak 2.000 kasus berbeda-beda yang dialami oleh para pekerja rumah tangga (PRT) sepanjang lima tahun belakangan baik secara langsung maupun melalui jaringan yang tersedia.

"Di Komnas Perempuan, kami mencatat terdapat kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan mengenai kondisi PRT baik langsung lapor ke Komnas maupun dari jaringan, pada lima tahun terakhir ini mencapai lebih dari 2.000 kasus," kata Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani di Gedung DPR RI Jakarta, dilansir Antara, Selasa (3/9).

Menurut dia, kasus yang merugikan para PRT itu tidak seragam terdapat beberapa laporan yang diantaranya adalah unsur kekerasan, kekerasan seksual hingga gaji yang tidak dibayarkan maupun keterlambatan pembayaran.

Tidak hanya itu saja, menurut dia, kasus dengan jam kerja yang lebih panjang juga banyak dialami oleh para pekerja rumah tangga yang ada di Indonesia.

"Yang banyak dilaporkan adalah gaji yang tidak dibayarkan. Ketika kita pelajari, jam kerja yang panjang sekali juga marak terjadi. Karena kan mereka sudah beres-beres rumah sebelum majikan bangun, kalau majikan pulang jam 12 atau 1 malam, diharapkan mereka juga membantu lagi, jadi waktu mereka bekerja jadi lebih panjang," jelas dia.

Ia menilai dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), diharapkan dapat menciptakan kenyamanan dan juga keamanan bagi para PRT di Tanah Air.

Dengan disahkannya RUU PPRT ini juga diyakini dapat menciptakan hubungan kerja yang lebih baik antara PRT maupun majikan yang menggunakan jasa mereka.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengatakan bahwa bola panas RUU PPRT ada di tangan pimpinan DPR RI, sebab Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) dan menunjuk perwakilan pemerintah untuk membahasnya bersama DPR.

Pada Maret 2023, DPR RI telah menetapkan RUU PPRT sebagai RUU Inisiatif DPR. Presiden juga telah mengirimkan daftar inventaris masalah (DIM) RUU PPRT ke pimpinan DPR dan menunjuk kementerian yang mewakili pemerintah untuk melakukan pembahasan RUU tersebut bersama DPR.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Eko Prasetya
Editor Eko Prasetya
E
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Daftar 5 Wilayah Indonesia dengan Suhu Terpanas Sepanjang April Berdasarkan Data BMKG

{{caption}}
Sempat Diamankan, 101 Orang Diduga Penyusup Demo Buruh di Jakarta Sudah Dipulangkan

{{caption}}
Prabowo Pangkas Setoran Ojol ke Aplikator, Grab Indonesia Buka Suara

{{caption}}
Momen Prabowo di Hari Buruh: Naik Maung Putih, Joget Silat, hingga Lepas Kemeja Safari

{{caption}}
Ngos-ngosan Dapat Rp150 Ribu, Driver Ojol Menanti Janji Potongan 8 Persen

{{caption}}
Prajurit TNI Diduga Cabuli Bocah SD di Konawe Selatan, Kabur Saat Diperiksa

Topik Terkait
{{caption}}
KemenPPPA: UU PPRT Dukung Kerja Perawatan Bernilai Ekonomi, Tingkatkan Hak PRT

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyatakan UU PPRT akan mengangkat nilai ekonomi kerja perawatan, memberikan hak dan pelatihan layak bagi Pekerja Rumah Tangga.

UU PPRT
{{caption}}
RUU PPRT Disahkan, Legislator PDIP: Jadi Wadah Perlindungan Bagi Pekerja Rumah Tangga

Perempuan yang juga anggota Komisi VIII DPR RI itu menekankan pengesahan UU PPRT menjadi kemerdekaan bagi seluruh lapisan masyarakat.

UU PPRT
{{caption}}
Akhir Perjuangan Panjang Serikat Pembantu Rumah Tangga Mendapat Perlindungan Usai UU PPRT Disahkan

Regulasi ini dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat perlindungan sekaligus mencegah kekerasan dan diskriminasi terhadap pekerja rumah tangga.

UU PPRT
{{caption}}
UU PPRT Disahkan, Puan Serukan Stop Kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga

DPR akhirnya mengesahkan UU PPRT setelah 22 tahun diperjuangkan, yang diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pekerja rumah tangga.

Ketua DPR
{{caption}}
Dua Dekade Penantian RUU PPRT: DPR Ambil Langkah Penting Menuju Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Setelah dua dekade, DPR resmi menetapkan RUU PPRT sebagai usul inisiatif. Langkah krusial ini membuka jalan bagi pengesahan RUU PPRT, mengakhiri kerentanan jutaan pekerja rumah tangga di Indonesia.

RUU PPRT
{{caption}}
RUU PPRT: DPR Tegaskan Komitmen Lindungi Hak Pekerja Rumah Tangga dan Pemberi Kerja

DPR RI melalui Badan Legislasi (Baleg) menegaskan komitmennya dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk melindungi hak PRT sekaligus pemberi kerja, memastikan hubungan yang profesional dan adil.

RUU PPRT
{{caption}}
Usulan Krusial dalam RUU PPRT: Upah Layak hingga Jaminan Sosial untuk Pekerja Rumah Tangga

Pembahasan RUU PPRT terus bergulir di DPR RI, membawa harapan baru bagi pekerja rumah tangga. Berbagai usulan krusial, mulai dari upah layak hingga jaminan sosial, siap direalisasikan dalam upaya perlindungan komprehensif.

RUU PPRT
{{caption}}
Menteri KemenPPPA Dorong Penguatan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Melalui RUU PPRT

Peringatan Hari Perempuan Internasional menjadi momentum bagi Menteri KemenPPPA untuk menyerukan penguatan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang rentan, melalui RUU yang sedang digodok demi keadilan dan martabat.

Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
{{caption}}
Menteri Kemen PPPA Dorong Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Hari Perempuan Internasional

Menteri Kemen PPPA Arifatul Choiri Fauzi menekankan urgensi perlindungan pekerja rumah tangga, mayoritas perempuan, melalui pengesahan RUU PPRT pada momen Hari Perempuan Internasional.

Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
{{caption}}
Hari Perempuan Internasional: KemenPPPA Perkuat Komitmen Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Peringatan Hari Perempuan Internasional menjadi momentum penting bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk memperkuat komitmen terhadap Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang lebih adil dan inklusif.

Hari Perempuan Internasional
{{caption}}
PRT Sumbang Rp253 Triliun Devisa, RUU Perlindungan PRT Tertahan 22 Tahun

Menurut data Bank Indonesia, remitansi yang dikirim oleh pekerja migran Indonesia pada tahun 2024 mencapai sekitar USD 15,7 miliar atau sekitar Rp253 triliun.

Rieke Diah Pitaloka
{{caption}}
Komnas Perempuan Desak Pengesahan RUU PPRT: Lindungi Pekerja Rumah Tangga dari Kerentanan Sistemik

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera mengesahkan RUU PPRT, menyoroti kerentanan sistemik yang dihadapi Pekerja Rumah Tangga (PRT) perempuan akibat absennya perlindungan hukum.

Hak asasi manusia