Cegah Radikalisme, Disdik Cirebon Terapkan Pembatasan Ponsel di Sekolah

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (Disdik Kepri) akan memberlakukan kebijakan larangan ponsel di sekolah bagi siswa SMA/SMK mulai tahun 2027, mengacu pada regulasi nasional terkait perlindungan anak di ruang digital.

Densus 88 Antiteror Polri meluncurkan program "Ratakan Bali Pro Max" di 70 sekolah SLTA Bali untuk memperkuat ideologi Pancasila dan mencegah radikalisme di kalangan generasi muda, merespons ancaman intoleransi.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Cianjur mengambil langkah serius dengan memperketat pengawasan medsos pelajar untuk menekan angka tawuran yang meresahkan, sejalan dengan Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026.

Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat mengambil langkah tegas dengan pembatasan media sosial siswa, bertujuan melindungi generasi muda dari ancaman kekerasan seksual dan pedofilia di dunia maya.

Direktur Kewaspadaan Nasional, Aang Witarsa, menyampaikan bahwa ada empat pilar utama yang harus dibangun sekolah untuk menekan potensi ekstremisme.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan (Disdikbud Kalsel) memberlakukan pembatasan ponsel siswa di lingkungan sekolah mulai Februari 2026, bertujuan meningkatkan fokus belajar dan interaksi.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan resmi memberlakukan kebijakan **pembatasan telepon genggam di sekolah** jenjang SMA, SMK, dan SLB, bertujuan menjaga keseimbangan teknologi dan pembentukan karakter pesert

Densus 88 AT Polri semakin intensif melakukan pencegahan radikalisme digital yang menyasar anak-anak melalui media sosial dan game online. Simak bahaya dan upaya perlindungannya.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Papua menyerukan pelajar untuk bijak gunakan telepon seluler, sejalan dengan pembatasan penggunaan gawai di sekolah. Ini demi konsentrasi belajar dan pembentukan karakter di era digital.

Dinas Pendidikan Palangka Raya bersama Densus 88 Antiteror Polri bersinergi menguatkan pencegahan paham radikal di lingkungan sekolah, menyasar kepala SMP se-Kota Palangka Raya untuk membentengi generasi muda dari intoleransi dan kekerasan.

Pemerintah Kabupaten Cianjur mengambil langkah tegas dengan memberlakukan pembatasan ponsel pelajar Cianjur dan media sosial untuk mencegah aksi kekerasan serta tawuran antar siswa. Apa saja langkah konkretnya?

Dinas Pendidikan Jawa Timur (Dindik Jatim) siapkan langkah antisipatif untuk mencegah meluasnya paparan ideologi kekerasan anak di lingkungan sekolah, menyusul temuan Densus 88 tentang puluhan anak terpapar konten ekstrem.

Rakernis ini menjadi momentum merespons ancaman terorisme semakin kompleks dan multidimensional, khususnya di ruang digital menyasar anak-anak dan remaja.

Densus 88 Antiteror Polri dan PT Astra International berkolaborasi membekali 20 mantan napiter dengan keterampilan servis AC di Banten, wujud nyata program reintegrasi mantan napiter.

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar ponpes terbebas dari paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme (IRET).

Menteri PPPA Arifah Fauzi menekankan pentingnya pengawasan keluarga dan literasi digital sebagai benteng utama mencegah anak terpapar radikalisme, terutama melalui media sosial, menyusul kasus di Langkat.

Densus 88 Antiteror Polri mengidentifikasi 70 anak terpapar ekstremisme digital melalui komunitas daring, memicu kekhawatiran serius akan bahaya ideologi kekerasan pada anak di platform digital.

Dalam tayangan video yang dirilis Polri, seorang anak di Jepara terlihat memperagakan penggunaan senjata api di sekolah sebelum melakukan tindakan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rejang Lebong mengambil langkah serius untuk antisipasi geng motor pelajar, meningkatkan pengawasan dan pembinaan demi menjaga ketertiban umum di wilayah tersebut.

Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur (Disdik Kotim) instruksikan seluruh sekolah perketat Pengamanan Sekolah Libur Lebaran, cegah risiko kriminalitas dan kebakaran. Apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan?

Polres Bogor tengah mendalami kasus pencurian puluhan unit komputer dan perangkat digital lainnya di SDN Karadenan, Cibinong. Aksi pencurian komputer SDN Karadenan ini merugikan sekolah secara signifikan.

Polres Rejang Lebong aktif melakukan sosialisasi dan penyuluhan di sekolah untuk mencegah kasus perundungan, menekankan dampak buruk serta pentingnya peran semua pihak dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif.

Seorang pelajar Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Lumajang terluka di bagian paha akibat peluru nyasar saat jam istirahat. Polisi tengah menyelidiki insiden peluru nyasar ini untuk mengungkap asal tembakan misterius tersebut.

Kepolisian tengah mengusut tuntas kasus pencurian sekolah Bekasi yang menimpa SDN 03 Jayabakti, menyebabkan kerugian aset pendidikan hingga ratusan juta rupiah dan mengganggu kegiatan belajar mengajar.