Cak Imin mengatakan, kenegarawanan hakim konstitusi tengah diuji.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengaku heran syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden masih digugat di Mahkamah Konstitusi. Karena kata dia pemilu 2024 sudah dekat, tetapi ada yang membuat ribet.
"Ya hakim MK punya otoritas untuk memutuskan. Tapi mbok ya pemilu sudah dekat gini kok masih aja bikin ribet aja," kata Cak Imin di kediamannya, Widya Chandra, Jakarta, Rabu (27/9).
Cak Imin mengatakan, kenegarawanan hakim konstitusi tengah diuji. Menurutnya tidak pas pemilu tinggal beberapa hari lagi tetapi ada aturan yang diubab.
kata Cak Imin
Bakal Cawapres Koalisi Perubahan ini mengaku memang sudah terdengar rumor akan segera diputuskan. Tetapi, ia belum tahu apakah akan dikabulkan atau tidak.
"Katanya mau diumumkan, rumornya. Saya sendiri enggak tau, baru rumor. Belum tau itu rahasia hakim," kata Cak Imin.
Mahkamah Konstitusi belum mengagendakan pembacaan putusan terhadap uji materiil UU Pemilu terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.
Salah satu alasannya, MK masih terus menerima permohonan terkait batas usia capres-cawapres.
"Perkara yang sedang ditangani MK saat ini cukup banyak, termasuk permohonan pengujian materiil soal batas usia capres-cawapres dalam UU Pemilu, masih terus masuk," ujar Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, Selasa (26/9).
MK masih membutuhkan waktu untuk mencermati permohonan uji materiil terkait batas usia capres dan cawapres. Karena semua pihak diminta untuk bersabar menunggu putusan.
"Semua permohonan dan perkara dicermati secara seksama untuk kemudian diputus, belum diputus. Mohon semua pihak bersabar," ujar Fajar.
Karena itu, MK sampai hari ini belum bisa memastikan kapan akan digelar agenda pembacaan putusan perkara tersebut.
"Sekiranya sudah siap, pasti akan segera diagendakan pengucapan putusan, termasuk untuk perkara dimaksud," kata Fajar.
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gugatan batas usia capres cawapres dilayangkan PSI, Partai Garuda, dan sejumlah kepala daerah.
Baca Selengkapnya
Mahfud menyebut, MK seharusnya tidak bisa menerima gugatan soal batas usia capres dan cawapres.
Baca Selengkapnya
Alasan MK menolak gugatan nomor 92 itu karena telah kehilangan objek, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
Baca Selengkapnya
Pernyataan tersebut terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan ulang batas usia capres-cawapres dengan nomor perkara 141/PUU-XXI/20
Baca Selengkapnya
Gugatan batas usia Capres Cawapres memasuki babak baru
Baca Selengkapnya
Pembatasan usia maksimal agar bakal calon yang maju tidak itu-itu saja.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi