LIVE

Bukan Sekadar Slogan: BPSDM Kemenkum Tegaskan Kebebasan Beragama Wajib Dikawal Supremasi Hukum

BPSDM Kemenkum menekankan bahwa kebebasan beragama harus dikawal supremasi hukum agar tidak hanya menjadi slogan. Ini adalah pilar keadilan yang menjamin implementasi hak beragama.

kemenkumham
BPSDM Kemenkum menekankan bahwa kebebasan beragama harus dikawal supremasi hukum agar tidak hanya menjadi slogan. Ini adalah pilar keadilan yang menjamin implementasi hak beragama.
BPSDM Kemenkum menekankan bahwa kebebasan beragama harus dikawal supremasi hukum agar tidak hanya menjadi slogan. Ini adalah pilar keadilan yang menjamin implementasi hak beragama. (Merdeka.com)

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum (Kemenkum) baru-baru ini menegaskan pentingnya supremasi hukum dalam mengawal kebebasan beragama. Penegasan ini disampaikan dalam acara Hybrid Upgrading Workshop Literasi Keagamaan Lintas Budaya di Jakarta. Gusti Ayu Putu Suwardani, Kepala BPSDM Hukum Kemenkum, menyatakan bahwa kebebasan beragama bukanlah konsep yang berdiri sendiri.

Menurut Gusti Ayu, kebebasan tersebut harus teredukasi dan terimplementasi dengan baik, bukan sekadar menjadi slogan tanpa makna. Oleh karena itu, supremasi hukum menjadi pilar utama untuk memastikan kebebasan beragama tetap berada dalam koridor keadilan dan tidak disalahgunakan. Pernyataan ini disampaikan pada Jumat, 19 September, di hadapan para peserta workshop.

Acara workshop tersebut bertujuan untuk meningkatkan literasi keagamaan lintas budaya di Indonesia. Penekanan pada supremasi hukum ini menjadi krusial mengingat kompleksitas masyarakat Indonesia yang multikultural. Kemenkum ingin memastikan bahwa setiap warga negara dapat menjalankan keyakinannya tanpa diskriminasi, namun tetap dalam batasan hukum yang berlaku.

Supremasi Hukum: Pilar Utama Kebebasan Beragama

Gusti Ayu menjelaskan bahwa filsuf hukum Albert Venn Dicey melalui teori rule of law telah menegaskan prinsip penting. Hukum harus berlaku sama bagi semua orang tanpa diskriminasi dan bebas dari kesewenang-wenangan. Prinsip ini menjadi landasan kuat dalam menjaga kebebasan beragama di tengah masyarakat.

Di Indonesia, prinsip rule of law sejalan dengan konsep negara hukum Pancasila. Negara hukum Indonesia tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga menekankan keadilan, substansi, dan kemanusiaan yang beradab. Hal ini membedakan antara rule by law, di mana hukum menjadi alat kekuasaan, dengan rule of law yang berfungsi sebagai penjamin keadilan bagi seluruh rakyat.

“Supremasi hukum adalah pilar yang memastikan kebebasan beragama tetap berada dalam koridor keadilan,” ujar Kepala BPSDM Hukum Kemenkum Gusti Ayu Putu Suwardani. Oleh karena itu, menciptakan kerukunan hidup antarwarga yang berbeda agama merupakan salah satu fungsi esensial negara modern, yang tujuan utamanya adalah mewujudkan kesejahteraan sosial.

Memperkuat Integrasi Nasional Melalui Pendekatan Komprehensif

Untuk memperkuat integrasi nasional dan mencapai kesejahteraan sosial, Gusti Ayu menyampaikan beberapa pendekatan strategis. Salah satunya adalah memperkuat ideologi Pancasila. “Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia harus terus diperkuat serta dihayati oleh seluruh masyarakat,” tuturnya.

Pendekatan kedua adalah mengedepankan dialog dan kerja sama antarkelompok masyarakat. Hal ini mencakup berbagai latar belakang, seperti suku, agama, ras, dan budaya. Kegiatan seperti forum dialog, pertukaran budaya, serta kegiatan sosial bersama dapat melibatkan partisipasi dari berbagai pihak untuk membangun pemahaman.

Selain itu, mewujudkan keadilan sosial ekonomi juga menjadi pendekatan krusial. Kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat dapat menyebabkan konflik dan perpecahan. Oleh karena itu, usaha meratakan pembangunan dan mengurangi kemiskinan sangat penting untuk memperkuat persatuan nasional.

Peran lembaga swasta, instansi pemerintah, dan masyarakat sipil juga perlu ditingkatkan. Sinergisitas antara ketiganya berperan penting dalam memperkuat persatuan bangsa. “Sinergisitas antara ketiganya berperan untuk membuat program-program yang berperan untuk mendorong kerukunan dan pendidikan tentang bangsa, sehingga nilai-nilai persatuan dan kesatuan negara dapat ditanamkan dengan baik,” ucap Gusti Ayu.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Di Balik Dugaan Teror Molotov Rumah Advokat

{{caption}}
Roy Suryo Ajukan Praperadilan Lagi

{{caption}}
HUT Kostrad Diramaikan dengan Ajang Lari dan Pameran Alutsista

{{caption}}
Sulardi Curiga Rumahnya Sudah Diintai Sebelum Dilempar Molotov

{{caption}}
Teror Diduga Bom Molotov Sasar Rumah Advokat

{{caption}}
Pemotor Mengaku TNI Lawan Arah di Depok Ternyata Karyawan Marketing

Topik Terkait
{{caption}}
Perkuat Produk Hukum Daerah, Kemenkum NTT dan BPIP Bersinergi Selaraskan Nilai Pancasila

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Nusa Tenggara Timur dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI bersinergi memperkuat produk hukum daerah yang selaras dengan nilai Pancasila. Inisiatif ini memastikan regulasi di daerah berkeadilan dan ber

Pancasila
{{caption}}
Wamenko Otto Hasibuan: KUHP Nasional Perkuat Jaminan Kebebasan Beragama dan Hak Asasi Manusia

Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan menegaskan KUHP Nasional menjadi tonggak penting dalam menjamin kebebasan beragama dan HAM, serta perlindungan korban di era digital, mendorong pemahaman publik untuk implementasi hukum yang humanis dan berkeadilan.

Indonesia
{{caption}}
Wamenag: Insan Kementerian Agama Kunci Penjaga Harmoni Keumatan Nasional

Wakil Menteri Agama Romo Raden Muhammad Syafii menegaskan peran krusial ASN dan PPPK sebagai pilar utama penjaga harmoni keumatan, memastikan citra positif Kementerian Agama di masyarakat.

Kementerian Agama
{{caption}}
Menteri Agama Tegaskan Kerukunan Umat Beragama Bukan Pilihan, Tapi Keharusan

Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, menyebutnya sebagai keharusan, bukan pilihan. Simak selengkapnya!

Kerukunan Umat Beragama
{{caption}}
Menag Nasaruddin Umar Serukan Pentingnya Kerukunan Umat Beragama: Bukan Pilihan, Tapi Keharusan

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa **kerukunan umat beragama** adalah keharusan mutlak di tengah masyarakat majemuk Indonesia, mendorong Walubi menjadi pelopor toleransi.

menteri agama
{{caption}}
Pancasila Jadi Fondasi Transformasi Digital Kemenkum Menuju Indonesia Emas 2045

BPSDM Hukum Kemenkum tegaskan Pancasila bukan sekadar simbol, tapi fondasi utama transformasi digital. Bagaimana nilai luhur ini membentuk ASN beretika menuju Indonesia Emas 2045?

Pancasila
{{caption}}
BPIP Harap Masyarakat Tak Mudah Dipecah Belah Perbedaan Budaya dan Agama

Romo Benny menyampaikan harapannya agar Indonesia tidak mudah dipecah belah oleh perbedaan kebudayaan atau keagamaan.

Kerukunan Antar Beragama
{{caption}}
Hayati Nilai Pancasila & Perkuat Toleransi untuk Hindari Benturan di Masyarakat

Sifat tenggang rasa adalah modal sosial yang telah diwariskan sejak nenek moyang bangsa.

Pancasila
{{caption}}
"Ajaran Agama dan Pancasila Memiliki Kaitan Sangat Erat"

Nilai toleransi yang diamanahkan jika dipegang teguh bisa menjaga keutuhan masyarakat.

Pancasila
{{caption}}
Imigrasi Ngurah Rai Hadirkan Layanan Pasporia, Permudah Akses Keimigrasian di Bali

Kantor Imigrasi Ngurah Rai meluncurkan Layanan Pasporia untuk mendekatkan pelayanan paspor dan izin tinggal kepada masyarakat serta WNA. Inovasi ini bertujuan memberikan kemudahan akses di tengah tingginya aktivitas keimigrasian di Bali.

bali
{{caption}}
Menkumham Pastikan Percepatan Kewarganegaraan Anak Stateless

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memastikan percepatan proses permohonan kewarganegaraan anak stateless yang memenuhi syarat, memberikan harapan baru bagi mereka yang tak memiliki status hukum.

hukum
{{caption}}
Ditjenpas NTT Tingkatkan Pembinaan WBP Kefamenanu, Bekal Warga Binaan Berdaya di Masyarakat

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur (Ditjenpas NTT) terus tingkatkan pembinaan WBP Kefamenanu dengan program produktif. Simak bagaimana warga binaan dipersiapkan untuk kembali berdaya di tengah masyarakat.

ditjenpas ntt
{{caption}}
Imigrasi Banda Aceh Hadirkan Layanan Paspor di Car Free Day, Permudah Warga Urus Dokumen

Kantor Imigrasi Banda Aceh meluncurkan inovasi Layanan Pasporia di Car Free Day, solusi praktis bagi warga yang ingin mengurus paspor tanpa kendala waktu kerja.

aceh
{{caption}}
Tim Gabungan Gagalkan Penyelundupan Narkotika Jaringan Rusia 7,8 Kg di Bali

Tim gabungan berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jaringan Rusia seberat 7,8 kilogram di Bali, mengungkap modus operandi yang melibatkan WNA dan perjalanan lintas pulau. Pembaca akan penasaran bagaimana jaringan ini terungkap.

bea cukai
{{caption}}
Pemerintah Belum Berencana Isi Kekosongan Wamen Imipas Usai Silmy Karim Terjerat Korupsi

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah belum memiliki rencana untuk mengisi kekosongan Wamen Imipas pasca-terjeratnya Silmy Karim dalam kasus dugaan korupsi pemerasan, memicu pertanyaan kapan posisi penting ini akan terisi.

evaluasi jabatan
{{caption}}
Rektor ITB Ajak Generasi Muda Pikirkan Warisan Ilmu ITB untuk Masa Depan Bangsa

Dalam peringatan 106 tahun Pendidikan Tinggi Teknik di Indonesia, Rektor ITB Tatacipta Dirgantara mengajak generasi muda merenungkan Warisan Ilmu ITB yang akan mereka tinggalkan, menekankan pentingnya kolaborasi dan inovasi berkelanjutan.

inovasi indonesia
{{caption}}
Wakil Ketua DPRD Jateng Dorong Nalar Kritis Mahasiswa di Era Digital, Hindari Hoaks

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh menekankan pentingnya Nalar Kritis Mahasiswa di tengah gempuran informasi digital, agar tidak mudah terpengaruh hoaks dan konten provokatif.

agen perubahan
{{caption}}
PM Anwar Ibrahim Soroti Semangat Bung Hatta dalam Rapat Koperasi Malaysia, Dorong Keadilan Ekonomi Rakyat

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyoroti semangat Bung Hatta dalam rapat koperasi di Putrajaya, menekankan pentingnya partisipasi rakyat dan keadilan sosial dalam pembangunan ekonomi.

anwar ibrahim
{{caption}}
PLN Bangun PLTS di Pulau Nuse dan Landu, Perkuat Akses Listrik Bersih di PLTS Pulau Terluar NTT

PT PLN (Persero) menyiapkan pembangunan PLTS di Pulau Nuse dan Landu, NTT, untuk memperluas akses listrik bersih di PLTS Pulau Terluar dan mendorong pemerataan pembangunan wilayah 3T.

energi terbarukan
{{caption}}
Menata Arus Digital Nomad: Menjaga Stabilitas Harga dan Keadilan Sosial di Destinasi Wisata Indonesia

Fenomena Digital Nomad membawa peluang ekonomi sekaligus tantangan stabilitas harga di destinasi wisata Indonesia. Artikel ini membahas bagaimana kebijakan fiskal dapat menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial bagi masyarakat lokal.

bali
{{caption}}
Surabaya Uji Coba Perlinsos Digital: Transformasi Penyaluran Bantuan Sosial Lebih Akurat dan Berkeadilan

Kota Surabaya menjadi percontohan Program Perlinsos Digital, sebuah inovasi yang menjanjikan akurasi penyaluran bantuan sosial melalui integrasi data digital untuk keadilan sosial yang lebih baik.

bantuan sosial