BPJS Kesehatan: Keaktifan Peserta JKN Blora Masih di Bawah Target Nasional

Keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Blora baru mencapai 68 persen per Januari 2026, jauh dari target nasional. Apa dampaknya bagi layanan kesehatan dan bagaimana upaya BPJS Kesehatan Blora?

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Blora, Jawa Tengah, mencatat bahwa tingkat keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayahnya masih berada di angka 68 persen per Januari 2026. Angka ini menunjukkan tantangan serius dalam mencapai target nasional yang telah ditetapkan. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak terkait agar masyarakat dapat merasakan manfaat JKN secara optimal.

Mulianto, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Blora, menyatakan bahwa capaian tersebut masih jauh di bawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. RPJMN menargetkan minimal 80 persen keaktifan peserta JKN secara nasional. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa banyak peserta yang terdaftar namun belum aktif menggunakan layanan JKN.

Pemerintah Kabupaten Blora bersama BPJS Kesehatan terus berupaya keras untuk mengatasi selisih ini. Konsolidasi dan dukungan penuh dari pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan keaktifan di berbagai klaster kepesertaan. Tujuannya adalah memastikan masyarakat Blora semakin merata dalam merasakan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional.

Tantangan Pencapaian Target Nasional dan UHC

Tingkat keaktifan peserta JKN di Blora yang baru mencapai 68 persen per Januari 2026 menjadi sorotan utama. Angka ini masih berada di bawah target RPJMN Nasional 2025–2029 yang menetapkan minimal keaktifan peserta sebesar 80 persen. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih intensif untuk mengedukasi dan mendorong peserta agar tetap aktif dalam program JKN.

Selain keaktifan, cakupan kepesertaan JKN di Blora juga belum sepenuhnya memenuhi target. Berdasarkan data kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Pati, cakupan JKN di Blora telah mencapai 96,8 persen. Namun, angka ini belum memenuhi ambang batas Universal Health Coverage (UHC) 2025 sebesar 98,6 persen, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025.

Kabupaten Blora masih memiliki selisih sekitar 12 persen untuk mencapai target keaktifan peserta JKN. Sementara itu, untuk memenuhi target cakupan UHC, Blora membutuhkan peningkatan sebesar 1,8 persen lagi. Kesenjangan ini memerlukan strategi komprehensif dari BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Blora agar tujuan kesehatan nasional dapat tercapai.

Rincian Data Kepesertaan JKN Blora

Per Januari 2026, jumlah peserta JKN di Kabupaten Blora terbagi dalam beberapa kategori. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) merupakan kelompok terbesar dengan 371.364 jiwa. Selanjutnya, Peserta Bukan Penerima Upah yang didaftarkan Pemda (PBPU Pemda) tercatat sebanyak 62.381 jiwa, menunjukkan peran aktif pemerintah daerah dalam menjamin kesehatan warganya.

Kategori Pekerja Penerima Upah (PPU) juga memiliki kontribusi signifikan. PPU swasta berjumlah 81.140 jiwa, sedangkan PPU negeri mencapai 55.028 jiwa. Selain itu, terdapat peserta PBPU dan Bukan Pekerja (mandiri) sebanyak 74.330 jiwa yang secara mandiri mendaftarkan diri dalam program JKN.

Mulianto menjelaskan bahwa perbedaan antara cakupan kepesertaan dan tingkat keaktifan menunjukkan adanya peserta yang terdaftar namun tidak dalam status aktif. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi akses layanan kesehatan ketika peserta membutuhkan pelayanan medis. Oleh karena itu, penting bagi setiap peserta untuk memastikan status kepesertaannya selalu aktif.

Strategi BPJS Kesehatan Blora untuk Peningkatan Keaktifan

BPJS Kesehatan Kabupaten Blora terus melakukan konsolidasi intensif dengan berbagai pihak terkait. Upaya ini bertujuan untuk mendorong peningkatan keaktifan di seluruh klaster kepesertaan JKN. Melalui pendekatan yang terkoordinasi, diharapkan setiap segmen masyarakat dapat memahami pentingnya status kepesertaan yang aktif.

Dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Blora menjadi salah satu kunci utama dalam mencapai target ini. Kolaborasi antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah sangat krusial untuk menyosialisasikan pentingnya JKN. Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target keaktifan peserta JKN di Blora.

Mulianto menegaskan bahwa pihaknya berupaya keras agar masyarakat Blora semakin merata dalam merasakan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dengan peningkatan keaktifan peserta, akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas akan semakin terjamin. Ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan kesehatan yang lebih baik bagi seluruh warga Blora.

Sumber: AntaraNews