Big Bang Hukum 2026: Prof. Harris Sebut Tahun Pembuktian Transformasi Indonesia

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa KUHP Baru dan reformasi KUHAP menandai era baru sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan relevan dengan dinamika masyarakat modern.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen penuh mendukung Pembaruan KUHAP Nasional, mewujudkan sistem hukum yang lebih modern, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan HAM.

Indonesia memasuki era baru hukum pidana dengan berlakunya KUHP dan KUHAP Baru pada 2 Januari 2026. Pembaruan ini menawarkan pendekatan humanis, namun tantangan implementasi menjadi kunci keberhasilannya.

Mulai berlaku 2 Januari 2026, KUHP Nasional memberikan batasan jelas antara kritik konstruktif dan tindakan penghinaan, melindungi kebebasan berekspresi sekaligus mencegah penyebaran fitnah.

Pemerintah Indonesia secara resmi memberlakukan KUHAP Baru (UU Nomor 20 Tahun 2025) mulai 2 Januari 2026, membawa perubahan signifikan dengan fokus pada keadilan restoratif, mekanisme pengakuan bersalah, hingga perekaman pemeriksaan menggunakan CCTV. Pemb

Dengan resmi berlakunya KUHP Nasional dan KUHAP baru mulai 2 Januari 2026, Menko Yusril Ihza Mahendra menyatakan penegakan hukum di Indonesia memasuki era baru yang lebih modern, manusiawi, dan berkeadilan.

Kejaksaan Agung menegaskan kesiapan penuh dalam pelaksanaan KUHP dan KUHAP baru yang berlaku efektif 2 Januari 2026, menandai era baru penegakan hukum di Indonesia.

Dengan berlakunya KUHAP Baru mulai hari ini, DPR RI berharap penegak hukum tidak lagi mengkriminalisasi rakyat, menandai era baru sistem hukum Indonesia yang lebih restoratif dan berkeadilan.

Pemerintah resmi memberlakukan KUHP Nasional dan KUHAP baru mulai 2026. Perkara lama tetap pakai aturan lama, transisi didukung puluhan regulasi turunan.

Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan menegaskan KUHP Baru yang akan berlaku pada 2 Januari 2026 akan memperkuat keadilan berbasis HAM, menandai reformasi hukum pidana yang humanis di Indonesia.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan Reformasi Hukum Pidana melalui KUHP dan KUHAP baru harus diiringi perubahan budaya hukum demi keadilan. Apa saja pilar utamanya?

Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menyoroti pentingnya perubahan paradigma penegakan hukum seiring berlakunya KUHP Baru, menandai kedaulatan hukum nasional dan keadilan restoratif.

Bupati TTU Yosep Falentinus Kebo dan Kemenkes menegaskan dukungan penuh terhadap upaya hukum keluarga dalam kasus kematian dr. Icha yang diduga akibat intimidasi oknum DPRD. Apa langkah selanjutnya?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus suap pengadaan barang dan jasa di Muara Enim, menyita sejumlah dokumen krusial untuk memperkuat bukti. Penyitaan dokumen kasus Muara Enim ini menjadi langkah penting dalam penyidikan.

Tim gabungan kejaksaan berhasil menangkap buronan penggelapan Surabaya, Bo Feng Mei alias Henny Melany, yang telah menjadi daftar pencarian orang (DPO) selama 14 tahun, mengakhiri pelariannya dari jerat hukum.

Sebanyak 83 narapidana di Jawa Tengah mendapatkan Remisi Waisak 2026 sebagai bentuk penghargaan. Siapa saja yang berhak menerima dan bagaimana prosesnya?

Direktur Utama Hanania Group, ASF, ditahan Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan umrah yang merugikan jemaah hingga Rp12,14 miliar. Simak detail kasusnya.

Satreskrim Polres Karawang berhasil mengungkap kasus pencabulan anak di bawah umur di Karawang, menangkap seorang sekuriti hotel berinisial S alias M yang kini dijerat pasal berlapis.

Dalam pembacaan Surat Pemegang Saham Seri A Dwiwarna pada forum RUPST, diumumkan susunan Dewan Komisaris perseroan yang baru.

Sosok akademisi sekaligus praktisi hukum dengan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang kepailitan.

Prof. Harris Arthur Hedar mendeklarasikan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Profesional di Jakarta, sebuah wadah baru yang berfokus pada mutu, etika, dan karakter untuk menjawab tantangan profesi advokat di era digital.

Harris menegaskan kegiatan sosial tersebut merupakan bentuk komitmen advokasi sosial organisasi.

Menurut dia, menjaga kedaulatan tidak cukup dengan reaksi emosional, melainkan dengan pemahaman komprehensif atas aturan main yang disepakati.

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menegaskan komitmennya untuk mencetak advokat berkualitas dan berintegritas melalui Ujian Profesi Advokat (UPA) Gelombang 2 Tahun 2025 yang digelar serentak di seluruh Indonesia.