Revisi UU ITE

Menkominfo meyakinkan revisi UU jilid II, bukan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menyampaikan kritik dan pendapat.

Aturan ini diteken Jokowi pada 2 Januari 2024. Revisi UU ITE ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Revisi UU ITE kedua dianggap sebagai momentum perlidungan hak anak di ruang digital.

Pengesahan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-10 masa sidang II tahun sidang 2023-2024.

Berikut alasan yang disampaikan pemerintah merevisi UU ITE yang kedua.

DPR dan pemerintah menyepakati revisi UU ITE dalam pengambilan keputusan tingkat pertama.

Seluruh fraksi menyetujui hasil rancangan revisi UU ITE yang dibahas oleh Komisi I DPR dengan pemerintah.

Cak Imin bakal mengevaluasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Anies Baswedan mengatakan, kritik jangan dianggap sebagai tindakan kriminal.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat RI menyepakati pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengusulkan tujuh materi perubahan materi dalam Revisi Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Apa saja?

Pimpinan DPR menyerahkan kepada Komisi I yang membidangi komunikasi dan informatika untuk melakukan pembahasan. Di Komisi I ini, UU ITE sebelumnya dilahirkan.

Willy yakin dengan dicabutnya pasal pencemaran nama baik dan penghinaan akan memudahkan jalannya revisi UU ITE.

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus menjelaskan alasan revisi UU ITE baru akan dimulai meski pemerintah telah meminta sejak tahun lalu. Dalam setahun belakangan, DPR memilih fokus merampungkan RUU Perlindungan Data Pribadi yang akhirnya telah disahkan.

Majelis Hakim Wahiduddin Adams menjelaskan, permohonan serupa pernah diputus sebelumnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008. Maka, MK tetap pada pendiriannya menolak gugatan tersebut.

DPR telah menerima surat presiden terkait usul pemerintah merevisi UU ITE. Surpres ini sedang diproses oleh pimpinan.

Revisi UU ITE sudah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2022. Pemerintah sudah menyampaikan surat presiden kepada DPR untuk membahas revisi ini.

Kejaksaan Agung menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap tersangka UU ITE, M Jafar Bin Tulet. Permohonan penghentian tersebut langsung disetujui oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana.

Komnas HAM merekomendasikan agar UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) direvisi. Komnas HAM meminta revisi yang dilakukan secara menyeluruh dengan selaras standar norma pengaturan tentang hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Jokowi menugaskan Menteri Komunikasi dan Informasi serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mewakili pemerintah dalam membahas RUU tersebut.