Bermasker dan Berbatik Cokelat, Bupati Pati Sudewo Penuhi Panggilan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Bupati Pati nonaktif Sudewo terkait dua perkara dugaan korupsi yang menjeratnya, Kamis (12/02/2026).

Bupati Pati Sudewo menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, terkait dugaan korupsi pengisian jabatan perangkat desa.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Bupati Pati, Sudewa alias Sudewo, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (22/9/2025).

KPK merampungkan pemeriksaan terhadap Bupati Pati, Sudewo sekira pukul 15.30 WIB.

Sudewo sudah hadir sekira pukul 10.00 WIB. Dia langsung memasuki lobi gedung KPK dan menuju ruang penyidik untuk diperiksa.

Setelah tiba di depan Gedung Merah Putih KPK, massa segera melaksanakan selawatan.

Sudewo diperiksa lembaga antirasuah sebagai saksi dalam kasus dugaan suap mengenai pengkondisian proyek jalur kereta api

Sudewo diperiksa kurang lebih selama 6,5 jam dari sekira pukul 09.42 Wib hingga 16.25 Wib.

KPK meyakini Sudewo memiliki pengetahuan soal pengadaan pembangunan jalur kereta api di Wilayah Jawa Tengah/Solo Balapan

Bupati Pati Jawa Tengah Sudewo memenuhi panggilan KPK di Jakarta, Rabu (27/08/2025).

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, Sudewo bersedia menghadiri pemeriksaan hari ini setelah pemanggilan sebelumnya dijadwalkan ulang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Ilham Akbar Habibie dan Bupati Pati Sudewo meminta penjadwalan ulang saksi.

KPK memanggil 7 kepala desa dan sejumlah warga sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo.

KPK semakin dalam mengusut aliran uang calon perangkat desa yang diduga diserahkan kepada Bupati Pati Sudewo, mengungkap praktik pemerasan dalam pengisian jabatan yang meresahkan.

Ada angka berbeda terhadap masing-masing jabatan diperjualbelikan.

Jion adalah satu dari empat pihak yang berstatus tersangka dalam kasus rasuah jual-beli jabatan di Kabupaten Pati.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memeriksa Ahmad Husein, seorang pengunjuk rasa yang sempat berdamai dengan Bupati Pati Sudewo, terkait dugaan aliran uang dalam kasus korupsi yang menjerat Sudewo.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan apresiasi tinggi kepada warga Pati atas dukungan mereka dalam penanganan kasus korupsi Bupati Sudewo, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

Keduanya akan diperiksa di gedung Merah Putih Jakarta namun statusnya masih dalam konfirmasi apakah hadir hari ini atau meminta penjadwalan ulang.

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan uang tunai pemilu. Langkah ini diharapkan mampu memurnikan suara rakyat dan mendorong transparansi.

KPK dan ACC Sulawesi membekali pemuda dengan Pendidikan Antikorupsi via YIC. Ini untuk tingkatkan peran masyarakat berantas korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa yang rentan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya regulasi pembatasan uang tunai pemilu guna meminimalisir praktik politik uang yang kerap terjadi dalam demokrasi elektoral.

Regulasi ini dinilai penting sebagai langkah strategis untuk menekan praktik politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti lemahnya sistem kaderisasi partai politik sebagai akar masalah praktik mahar politik yang berpotensi memicu korupsi. Simak usulan KPK untuk perbaikan Kaderisasi Partai Politik.