Beredar Surat Kasat Narkoba Polres Toraja Utara Bebas, Polda Sulsel Buka Suara

Dua Anggota Polri Polres Toraja Utara terbukti menerima uang narkoba sebesar Rp110 juta dari bandar. Simak fakta persidangan Komisi Kode Etik Polri yang berujung Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) bagi kedua oknum.

Selain itu, mereka juga dikenai sanksi penempatan khusus (patsus) selama 30 hari.

Dua perwira polisi dari Polres Toraja Utara diduga terlibat dalam kasus penerimaan uang narkoba dari bandar, yang terungkap dalam sidang kode etik Polri. Salah satu perwira telah mengakui perbuatannya, sementara yang lain membantah.

Keduanya diduga menerima setoran dari bandar sabu berdasarkan hasil pemeriksaan awal.

Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan telah melakukan Penempatan Khusus.

Keduanya kini menjalani Penempatan Khusus (Patsus) Propam Polda Sulsel.

Kejaksaan Tinggi NTB telah menerima SPDP Koko Erwin, bandar narkotika yang diduga menyuap AKBP Didik Putra Kuncoro, memicu penyelidikan lebih lanjut atas kasus suap narkotika ini.

Polri mengungkapkan bahwa meskipun Kapolres Bima Kota nonaktif telah ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba.

Sebelumnya, Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan AKBP Didik Putra Kuncoro dinonaktifkan dari jabatan Kepolres Bima Kota.

Menurut penuturan polwan terkait, ia hanya diminta dititipi uang yang akan ditransfer sebanyak Rp30 juta. Namun, Kapolda Sulawesi Selatan tak langsung percaya.

Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara (Sumut) itu dipecat berdasarkan sidang Komisi Kode Etik Polri.

Penyidik memberikan empat alasan penolakan yang didasarkan pada hasil gelar perkara yang telah dilakukan.

Bripka Dedy diduga berperan sebagai pengintai dalam jaringan tersebut.

AKP Deky Jonathan Sasiang, terseret kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan perkara peredaran narkoba.

Meski begitu, Bareskrim belum membeberkan nominal uang diduga diterima AKP Deky dari jaringan narkoba tersebut.

AKP Deky diduga terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari bisnis narkoba jaringan Ishak di Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Kasus ini diungkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim setelah menerima informasi pengiriman paket mencurigakan melalui jasa ekspedisi di Kalimantan Timur.

Putusan tersebut melalui sidang kode etik yang digelar oleh Bidang Propam Polda Sumut pada Rabu (6/5) sejak pukul 10.00 WIB - 17.00 WIB.

Budi juga menambahkan dalam pengungkapan industri narkoba rumahan (clandestine laboratory) itu, dua orang ditangkap.

Kasus ini kembali mencuat setelah video korban yang mencari keadilan viral di media sosial.

Perwira polisi itu kini masih diperiksa penyidik Propam Polda Sultra.

Di samping itu, Jenderal Sigit instruksikan anak buah respons cepat keluhan dari masyarakat.

Dari LHKPN itu tercatat AKBP Didik Putra memiliki harta cukup fantastis.