Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Prabowo: Saya Akan Investasi Besar-besaran di Pendidikan

{{caption}}
Penerima Manfaat Tembus di Atas 60 Juta, Prabowo: Banyak Negara Belajar MBG ke Kita

{{caption}}
Hasil Semen Padang vs Madura United: Laskar Sape Kerrab Keluar Zona Degradasi

{{caption}}
Prabowo: Indonesia Tak Mau jadi Sawah dan Ladang Negara Lain

{{caption}}
Prabowo Targetkan Swasembada Energi 2029

{{caption}}
Hasil Persik vs Borneo FC: Pesut Etam ke Puncak Klasemen BRI Super League

Topik Terkait
{{caption}}
Terima 39 Laporan PPATK, KPK Ungkap Ada soal Aliran Dana Pemilu

Laporan tersebut dalam kurun waktu 1 Januari hingga 28 Juni 2024.

KPK
{{caption}}
Fantastis! Segini Perputaran Uang saat Pemilu 2024, Lebih dari Rp70 T

Ivan juga menyampaikan rekomendasi kepada Komisi III terkait dana Pemilu

{{caption}}
PPATK Ungkap Temukan Aktivitas Keuangan Ilegal Selama Pemilu 2024, Libatkan Parpol hingga Pejabat Aktif

Hal itu disampaikan saat rapat dengan Komisi III DPR

{{caption}}
Bongkar Dugaan Transaksi Mencurigakan Peserta Pemilu, PPATK Tegaskan Tak Ikut Politik Praktis

Tidak hanya meningkat, PPATK juga menemukan transaksi tak sesuai dengan profil dan di luar kebiasaan.

{{caption}}
Mahfud Desak Penegak Hukum Usut Tuntas Transaksi Janggal Bendahara Parpol

Mahfud memastikan akan mengikuti perkembangan dugaan kasus tersebut dalam kapasitasnya sebagai Menko Polhukam.

{{caption}}
KPK Tindaklanjuti Laporan PPATK soal Transaksi Janggal Dana Kampanye

KPK menyatakan data tersebut tak bisa sembarangan disampaikan karena masuk dalam kategori data intelijen.

{{caption}}
Bawaslu Ingatkan Partai Serius Laporkan Dana Kampanye, Ini Sanksinya

Data dari PPATK bisa dijadikan peringatan oleh seluruh peserta Pemilu.

{{caption}}
Terima Surat dari PPATK soal Transaksi Janggal pada Masa Kampanye, Bawaslu: Bersifat Rahasia

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengaku pihaknya telah menerima surat dari PPATK terkait transaksi janggal pada masa kampanye.

{{caption}}
Soal Temuan PPATK, Mahfud Khawatir Pembiayaan Kampanye Pakai Hasil TPPU

Temuan PPATK harus didalami karena disebut mengalir ke bendahara partai politik.

{{caption}}
PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2024, Ganjar: Ini Peringatan untuk Semua

PPATK menemukan transaksi mencurigakan untuk pembiayaan Pemilu 2024. Transaksi ini diduga mengalir ke sejumlah partai politik.

{{caption}}
Jokowi Pastikan Ada Proses Hukum soal PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol Jelang Pemilu

Merespons itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua yang ilegal dicek sesuai aturan hukum.

{{caption}}
PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol, Ganjar: Kalau Sumbernya Haram Tracingnya Lebih Gampang

Ganjar mengatakan, jika benar ada pelanggaran harus segera ditindak.

{{caption}}
Alih Fungsi Rumah Dinas Sekda Tangerang Jadi Kantor Bawaslu, Perkuat Pengawasan Pemilu

Bekas rumah dinas Sekretaris Daerah Kota Tangerang kini resmi dialihfungsikan menjadi Kantor Bawaslu Kota Tangerang, langkah strategis ini bertujuan memperkuat pengawasan Pemilu dan integritas demokrasi.

{{caption}}
Perkuat Demokrasi, Bawaslu Gorontalo Utara Matangkan Konsolidasi Demokrasi di Luar Tahapan Pemilu

Bawaslu Gorontalo Utara memperkuat Konsolidasi Demokrasi di luar tahapan pemilu, membahas isu strategis seperti politik uang dan hoaks demi kualitas demokrasi yang lebih baik.

{{caption}}
Tahukah Anda? Bawaslu Sulsel Perkuat Digitalisasi Pengawasan Pemilu, Siap Hadapi Tantangan Era Teknologi!

Bawaslu Sulsel perkuat digitalisasi pengawasan pemilu dan sinergi Sentra Gakkumdu untuk penegakan hukum kepemiluan yang lebih efektif di era transformasi teknologi. Apa saja tantangannya?

{{caption}}
Bawaslu RI Terima Kritik Pedas: Mengapa Evaluasi SDM Bawaslu di Sulsel Jadi Kunci Pengawasan Pemilu?

Bawaslu RI serius melakukan Evaluasi SDM Bawaslu di Sulawesi Selatan, menerima kritik demi perbaikan pengawasan pemilu. Apa saja poin penting yang disoroti?

{{caption}}
KPK Tindak Lanjuti Dugaan Korupsi Fantastis Ketua Bawaslu RI, Apa Kata Rahmat Bagja?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serius menindaklanjuti dugaan korupsi yang menyeret Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja terkait proyek Command Center dan renovasi gedung. Akankah terbukti?

{{caption}}
Bawaslu Mentawai Diminta Cepat Olah Data Pemilih, Mengapa Wilayah Kepulauan Punya Tantangan Unik?

Bawaslu RI mendesak Bawaslu Mentawai segera olah Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan rapikan arsip. Tantangan geografis Kepulauan Mentawai memerlukan perhatian khusus dalam pengawasan.

{{caption}}
PPATK: Pencucian Uang Global Tembus USD 2 Triliun

PPATK mencatat pencucian uang global mencapai USD 2 triliun. Laporan masuk mencapai 150 ribu per hari, dengan tantangan baru dari AI.

{{caption}}
KPK dan PPATK Sasar Jantung Masalah Pengurusan Cukai Rokok, Ungkap Praktik 'Beternak Pita Cukai'

Langkah agresif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menelusuri dugaan penyalahgunaan pengurusan cukai rokok di Jawa Timur mengungkap praktik "beternak pita cukai" dan jaringan kejahatan ekon

{{caption}}
LPSK Buka Kanal Pengaduan Online bagi Korban Penipuan PT DSI, Permudah Proses Restitusi

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah membuka kanal pengaduan daring bagi para korban kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI), memfasilitasi proses restitusi dan verifikasi.

{{caption}}
PPATK Perkuat Komunikasi Publik, Studi Banding ke Bidhumas Polda Metro Jaya

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan studi banding ke Bidhumas Polda Metro Jaya untuk memperkuat strategi komunikasi publik PPATK di era digital yang dinamis.

{{caption}}
KPK Dalami Kerja Sama S&P Law Office dengan PT Karabha Digdaya dalam Kasus Suap Hakim Depok

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kerja sama S&P Law Office dengan PT Karabha Digdaya terkait kasus dugaan suap hakim Pengadilan Negeri Depok, memicu pertanyaan mengenai peran firma hukum dalam kasus tersebut.

{{caption}}
OJK Tegaskan Bahaya Jual Beli Rekening, Pemilik Tetap Bertanggung Jawab Penuh

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik jual beli rekening karena berisiko tinggi dan dapat menyeret pemiliknya ke ranah hukum.