Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Dana Nasabah Rp 28 Miliar Dikembalikan Besok

{{caption}}
Dudung Abdurrachman Diminta Menghadap Prabowo: Mungkin Beliau Mau Minta Saran

{{caption}}
Sosok IDS, Pelajar Yogyakarta yang Dikeroyok Brutal Gerombolan Pemuda hingga Luka Parah dan Tewas

{{caption}}
Kondisi Tragis Pelajar SMA di Yogya Korban Kebrutalan Gerombolan Pemuda, Dokter Sampai Ragu Operasi

{{caption}}
Peringatan Rano Karno ke Eks Kepala Dinas LH DKI Jakarta Sebelum jadi Tersangka Longsor Bantargebang

{{caption}}
Motif Pengeroyokan Brutal Pelajar SMA di Yogyakarta berujung Meninggal Dunia

Topik Terkait
{{caption}}
Terima 1.500 Dugaan Pelanggaran Pilkada Termasuk Isu Parcok, Bawaslu Buka Suara

Bawaslu melaporkan sudah menerima 1.500 laporan dugaan pelanggaran Pilkada 2024 per 1 Desember.

{{caption}}
KPU Rancang Aturan Penundaan Pelantikan Bila Calon Kepala Daerah Tidak Lapor Dana Kampanye

Aturan main itu dibuat untuk pasangan calon yang tidak menyampaikan Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye.

{{caption}}
Terima 39 Laporan PPATK, KPK Ungkap Ada soal Aliran Dana Pemilu

Laporan tersebut dalam kurun waktu 1 Januari hingga 28 Juni 2024.

KPK
{{caption}}
Fantastis! Segini Perputaran Uang saat Pemilu 2024, Lebih dari Rp70 T

Ivan juga menyampaikan rekomendasi kepada Komisi III terkait dana Pemilu

{{caption}}
PPATK Ungkap Temukan Aktivitas Keuangan Ilegal Selama Pemilu 2024, Libatkan Parpol hingga Pejabat Aktif

Hal itu disampaikan saat rapat dengan Komisi III DPR

{{caption}}
Mahfud Desak Penegak Hukum Usut Tuntas Transaksi Janggal Bendahara Parpol

Mahfud memastikan akan mengikuti perkembangan dugaan kasus tersebut dalam kapasitasnya sebagai Menko Polhukam.

{{caption}}
Bawaslu Jadikan Temuan PPATK untuk Verifikasi Sumber Dana Kampanye

Setiap pasangan calon diperbolehkan menerima sumbangan dari sejumlah pihak.

{{caption}}
KPK Tindaklanjuti Laporan PPATK soal Transaksi Janggal Dana Kampanye

KPK menyatakan data tersebut tak bisa sembarangan disampaikan karena masuk dalam kategori data intelijen.

{{caption}}
Terima Surat dari PPATK soal Transaksi Janggal pada Masa Kampanye, Bawaslu: Bersifat Rahasia

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengaku pihaknya telah menerima surat dari PPATK terkait transaksi janggal pada masa kampanye.

{{caption}}
Bawaslu Tegaskan Dana Kampanye Tidak Bisa Pakai Inisial Hamba Allah

Laporan dana kampanye itu harus jelas dan tidak adanya sumbangan dari hamba Allah.

{{caption}}
PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2024, Ganjar: Ini Peringatan untuk Semua

PPATK menemukan transaksi mencurigakan untuk pembiayaan Pemilu 2024. Transaksi ini diduga mengalir ke sejumlah partai politik.

{{caption}}
Jokowi Pastikan Ada Proses Hukum soal PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol Jelang Pemilu

Merespons itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua yang ilegal dicek sesuai aturan hukum.

{{caption}}
Alih Fungsi Rumah Dinas Sekda Tangerang Jadi Kantor Bawaslu, Perkuat Pengawasan Pemilu

Bekas rumah dinas Sekretaris Daerah Kota Tangerang kini resmi dialihfungsikan menjadi Kantor Bawaslu Kota Tangerang, langkah strategis ini bertujuan memperkuat pengawasan Pemilu dan integritas demokrasi.

{{caption}}
Perkuat Demokrasi, Bawaslu Gorontalo Utara Matangkan Konsolidasi Demokrasi di Luar Tahapan Pemilu

Bawaslu Gorontalo Utara memperkuat Konsolidasi Demokrasi di luar tahapan pemilu, membahas isu strategis seperti politik uang dan hoaks demi kualitas demokrasi yang lebih baik.

{{caption}}
Tahukah Anda? Bawaslu Sulsel Perkuat Digitalisasi Pengawasan Pemilu, Siap Hadapi Tantangan Era Teknologi!

Bawaslu Sulsel perkuat digitalisasi pengawasan pemilu dan sinergi Sentra Gakkumdu untuk penegakan hukum kepemiluan yang lebih efektif di era transformasi teknologi. Apa saja tantangannya?

{{caption}}
Bawaslu RI Terima Kritik Pedas: Mengapa Evaluasi SDM Bawaslu di Sulsel Jadi Kunci Pengawasan Pemilu?

Bawaslu RI serius melakukan Evaluasi SDM Bawaslu di Sulawesi Selatan, menerima kritik demi perbaikan pengawasan pemilu. Apa saja poin penting yang disoroti?

{{caption}}
KPK Tindak Lanjuti Dugaan Korupsi Fantastis Ketua Bawaslu RI, Apa Kata Rahmat Bagja?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serius menindaklanjuti dugaan korupsi yang menyeret Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja terkait proyek Command Center dan renovasi gedung. Akankah terbukti?

{{caption}}
Bawaslu Mentawai Diminta Cepat Olah Data Pemilih, Mengapa Wilayah Kepulauan Punya Tantangan Unik?

Bawaslu RI mendesak Bawaslu Mentawai segera olah Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan rapikan arsip. Tantangan geografis Kepulauan Mentawai memerlukan perhatian khusus dalam pengawasan.

{{caption}}
Laporan Awal Dana Kampanye Pilkada KBB: Adik Ipar Raffi Ahmad Rp100 Ribu, Hengky Kurniawan Rp20 Juta

Semua peserta dijadwalkan melaporkan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) pada 24 Oktober 2024.

{{caption}}
Dana Kampanye Awal 3 Paslon Pilkada Jakarta: RK-Suswono Rp1 M, Pram-Rano Rp100 Juta, Dharma-Kun: Rp5 Juta

Sejak 25 September-23 November kemarin, para paslon mulai memasuki masa kampanye.

{{caption}}
KPU akan Hapus Sanksi Diskualifikasi Calon Kepala Daerah Tak Lapor Dana Kampanye, Ini Alasannya

KPU akan menghapus sanksi diskualifikasi calon kepala daerah (cakada) yang tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye

{{caption}}
INFOGRAFIS: Jokowi, Ganjar, dan Prabowo, Siapa Paling Besar Habiskan Dana Kampanye Pilpres?

INFOGRAFIS: Jokowi, Ganjar, dan Prabowo, Siapa Paling Besar Habiskan Dana Kampanye di Pilpres?

{{caption}}
Dana Kampanye Paling Besar Rp506 Miliar, Kenapa Suara Ganjar-Mahfud Hanya 16 Persen?

Menurut laporan, Ganjar-Mahfud menghabiskan dana kampanye Rp506 miliar, tepatnya Rp506.892.847.566.

{{caption}}
Biaya Kampanye Capres-Cawapres: Ganjar-Mahfud Rp506 M, Prabowo-Gibran Rp207 M, Anies-Cak Imin Rp49 M

Ganjar-Mahfud menghabiskan dana paling besar selama Pilpres. Disusul Prabowo-Gibran dan Anies-Cak Imin.