Baru Dilantik, Komisi Reformasi Polri Langsung Gelar Rapat Perdana Hari Ini

Listyo menekankan, Polri selalu terbuka untuk menerima perbaikan dan evaluasi. Sebab, internal kepolisian juga ingin mewujudkan performa terbaik.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie mengatakan dalam waktu tiga bulan akan ada rekomendasi untuk memperbaiki institusi kepolisian.

Jimly Asshiddiqie mengatakan arahan penting Presiden Prabowo untuk Tim Reformasi Polri, salah satunya mengevaluasi kinerja Polri, agar lebih baik.

Sosok Mahfud MD menjadi sorotan ketika menatap dan memberi hormat depan Prabowo.

Nantinya, Komisi Reformasi Polri harus memberikan rekomendasi kepada Prabowo terkait perbaikan yang dibutuhkan di institusi Polri.

Jimly menyampaikan timnya akan mendengar aspirasi dari sejumlah tokoh terlebih dahulu untuk mengkaji perbaikan yang dibutuhkan di institusi Polri.

Ketua Komite Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menyatakan Komite dan Tim Transformasi Polri akan bersinergi membahas perbaikan institusi kepolisian.

Presiden Prabowo Subianto mendesak Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk segera bekerja dan melaporkan kemajuan awal dalam tiga bulan, menyoroti pentingnya Reformasi Polri demi menjawab aspirasi publik.

Komite Percepatan Reformasi Polri akan mengadakan rapat perdana pada 10 November 2025 di Mabes Polri, dipimpin Jimly Asshiddiqie, untuk menyusun rencana kerja dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Prabowo mengatakan, unsur Polri aktif turut dilibatkan untuk memudahkan akses Komisi Reformasi Polri dalam proses kajian dan diskusi.

Prabowo menjelaskan bahwa komisi ini dibentuk untuk mengkaji kekurangan dan kelebihan institusi Polri.

Pelantikan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komite Percepatan Reformasi Polri.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo membuka peluang bagi sipil profesional menduduki jabatan nonoperasional di Polri. Ini wujudkan asas resiprokal dan perkuat profesionalisme institusi.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan **reformasi Polri** harus sejalan dengan **penguatan Kompolnas** sebagai lembaga pengawas eksternal yang independen dan efektif, mengingat dinamika kepercayaan publik dan tantangan penegakan hukum.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan usulan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai terkait pengisian jabatan nonoperasional Polri oleh kalangan sipil adalah hal yang sah, namun harus mempertimbangkan kebutuhan di lapangan. Usulan Sipil di.

Laporan hasil kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa (5/5) sore.

Komisi juga mengusulkan revisi Undang-Undang Polri yang akan ditindaklanjuti melalui berbagai regulasi turunan serta reformasi internal.

Kabar itu disampaikan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Jimly Asshiddiqie usai bertemu presiden.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Kemudian untuk 3.001 pelanggaran KEEP, ada 713 anggota Polri yang dijatuhi hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Pelaksanaan groundbreaking serentak tersebut menjadi tonggak penting dalam penguatan pelayanan publik Polri di sektor pemenuhan gizi masyarakat.

Anam menegaskan bahwa simulasi tersebut memberi gambaran jelas mengenai arah desain penanganan unjuk rasa yang sedang dirumuskan Polri.

Dia menuturkan, nantinya badan pengawas eksternal ini diberikan kewenangan kuat untuk mengawasi aparat kepolisian.

Polri sendiri kerap berhadapan dengan situasi yang mengancam keselamatan diri, keluarga, maupun fasilitas kepolisian, sehingga diperlukan langkah penanganan.