Prabowo Minta Komisi Reformasi Polri Laporkan Kemajuan dalam 3 Bulan

Laporan hasil kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa (5/5) sore.

Komisi Percepatan Reformasi Polri telah menyusun rekomendasi reformasi kepolisian yang krusial, termasuk revisi regulasi internal dan isu koordinasi lembaga, yang akan segera dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, memastikan hasil kajian dan rekomendasi Reformasi Polri akan dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum Lebaran untuk arahan lebih lanjut.

Dokumen berisi usulan revisi UU hingga 32 aturan internal, siap diserahkan ke Presiden.

Sejumlah hal terkait agenda reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak dapat diputuskan oleh komisi sehingga memerlukan keputusan langsung.

Komisi Percepatan Reformasi Polri telah menerima lebih dari 300 masukan tertulis dan dari 100 kelompok masyarakat, menunjukkan besarnya perhatian publik terhadap upaya Reformasi Polri.

Wakil Menteri Koordinator Otto Hasibuan menyatakan Komisi Percepatan Reformasi Polri masih menanti masukan operasional dan solusi konkret dari masyarakat untuk percepatan reformasi.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa mandat presiden untuk Reformasi Polri bersifat mutlak dan tidak dapat dinegosiasikan, dengan target rekomendasi komprehensif dalam tiga bulan.

Komite Reformasi Polri yang dipimpin Jimly Asshiddiqie tengah intensif menyerap aspirasi publik hingga 9 Desember untuk merumuskan rekomendasi perubahan kepolisian. Apa saja yang akan direformasi?

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie mengatakan dalam waktu tiga bulan akan ada rekomendasi untuk memperbaiki institusi kepolisian.

Jimly belum menjelaskan lebih jauh terkait materi agenda itu, termasuk detail pembahasan yang akan masuk ruang diskusi.

Nantinya, Komisi Reformasi Polri harus memberikan rekomendasi kepada Prabowo terkait perbaikan yang dibutuhkan di institusi Polri.

Kapolri Ziarah Gus Dur menjelang Hari Bhayangkara ke-80, mengenang kontribusi besar Presiden ke-4 RI dalam reformasi Polri dan semangat profesionalisme institusi.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo membuka peluang bagi sipil profesional menduduki jabatan nonoperasional di Polri. Ini wujudkan asas resiprokal dan perkuat profesionalisme institusi.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan **reformasi Polri** harus sejalan dengan **penguatan Kompolnas** sebagai lembaga pengawas eksternal yang independen dan efektif, mengingat dinamika kepercayaan publik dan tantangan penegakan hukum.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan usulan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai terkait pengisian jabatan nonoperasional Polri oleh kalangan sipil adalah hal yang sah, namun harus mempertimbangkan kebutuhan di lapangan. Usulan Sipil di.

Komisi juga mengusulkan revisi Undang-Undang Polri yang akan ditindaklanjuti melalui berbagai regulasi turunan serta reformasi internal.

Kabar itu disampaikan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Jimly Asshiddiqie usai bertemu presiden.

Stasiun Gambir Jakarta akan mengintegrasikan layanan kereta jarak jauh dan KRL komuter, meningkatkan kapasitas dan konektivitas sebagai bagian modernisasi jaringan kereta api nasional.

Kehadiran Indonesia dalam London Climate Action Week 2026 menegaskan komitmen kuat Diplomasi Lingkungan Indonesia untuk kelestarian alam global dan masa depan bumi, melalui dialog dan kerja sama internasional.

Teddy Indra Wijaya menyampaikan Polri terus berkomitmen menjaga stabilitas nasional demi mendukung kelancaran agenda pembangunan nasional.

Bagi Zakiah program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto sangat membantu perekonomian keluarganya.

Prabowo mengaku selalu merasa nyaman dan aman berada di tengah-tengah warga NU. Bahkan, Prabowo menuturkan neneknya merupakan seorang Nahdlatul Ulama.

Prabowo meresmikan jalan daerah se-Indonesia sepanjang 1.151 kilometer.