Sepanjang 2025, Div Propam Polri Catat 3.001 Anggota Langgar Kode Etik: 713 Orang Disanksi Diberhentikan

Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Polda Sulteng) resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada 34 personelnya yang terbukti melakukan pelanggaran berat, menunjukkan komitmen institusi dalam menjaga marwah dan profesionalisme.

Sanksi tersebut diberikan kepada anggota yang terbukti melakukan pelanggaran berat.

Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) berhasil mencatat penurunan signifikan dalam jumlah pelanggaran anggota sepanjang tahun 2025, menandakan peningkatan profesionalisme dan pengawasan internal yang efektif.

Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada 689 anggota sepanjang 2025. Total hampir 10 ribu putusan etik dan ribuan sanksi disiplin dijatuhkan.

Polres Karawang mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan lima anggotanya sepanjang tahun 2025 karena dugaan pelanggaran berat yang mencoreng integritas institusi kepolisian.

Pemecatan itu menjadi komitmen pimpinan Polri atas sanksi bagi personel yang melakukan pelanggaran.

"Sanksi kepada 6 personel berupa pemberhentian tidak hormat karena telah mencoreng nama baik Polri,"

Hal tersebut tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri sedang digodok DPR.

Satgas Mitigasi PHK yang dibentuk Presiden akan segera menggelar rapat guna membahas daerah terdampak pemutusan hubungan kerja dan mencari solusi bagi kesejahteraan buruh di tengah gejolak ekonomi global.

Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 berhasil melakukan **penangkapan anggota KKB** berinisial YM di Ilaga, yang diduga kuat terlibat dalam penembakan fatal karyawan PT Freeport Indonesia. Penyelidikan intensif kini terus berlanjut untuk mengungkap seluruh j

Kepolisian Resor Penajam Paser Utara berhasil menyita 62,35 gram sabu dan mengungkap enam kasus narkoba dengan tujuh tersangka selama Mei 2026, mempersempit ruang gerak jaringan narkoba di wilayah tersebut.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan usulan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai terkait pengisian jabatan nonoperasional Polri oleh kalangan sipil adalah hal yang sah, namun harus mempertimbangkan kebutuhan di lapangan. Usulan Sipil di.

Pigai menilai usulan itu bertujuan menjaga keseimbangan karena anggota kepolisian saat ini bisa menduduki jabatan utama di institusi sipil.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Pelaksanaan groundbreaking serentak tersebut menjadi tonggak penting dalam penguatan pelayanan publik Polri di sektor pemenuhan gizi masyarakat.

Anam menegaskan bahwa simulasi tersebut memberi gambaran jelas mengenai arah desain penanganan unjuk rasa yang sedang dirumuskan Polri.

Dia menuturkan, nantinya badan pengawas eksternal ini diberikan kewenangan kuat untuk mengawasi aparat kepolisian.

Jimly belum menjelaskan lebih jauh terkait materi agenda itu, termasuk detail pembahasan yang akan masuk ruang diskusi.

Polri sendiri kerap berhadapan dengan situasi yang mengancam keselamatan diri, keluarga, maupun fasilitas kepolisian, sehingga diperlukan langkah penanganan.