Anggota DPR F-NasDem Ujang Iskandar Ditangkap Kejagung di Bandara Soekarno-Hatta

Keempat anggota polisi yang menjalani sanksi tersebut berinisial Iptu J, Aiptu JP, Aiptu AS, dan Briptu ES.

Ketua DPD NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, menjadi korban salah tangkap oleh kepolisian saat berada di dalam pesawat Garuda Indonesia.

Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah menyebut penangkapan Iwan diduga terkait korupsi.

Kasus itu sendiri juga terjadi pada tahun 2009 dan telah menjerat dua orang terpidana.

Kasus dugaan korupsi yang menyeret Ujang Iskandar tersebut terjadi pada tahun 2009. Saat itu, Ujang Iskandar bupati Kotawaringin.

Penetapan tersangka Ujang setelah penyidik Kejagung melakukan gelar perkara dan memperoleh bukti permulaan telah terjadinya tindak pidana korupsi.

Tidak banyak yang bisa dilakukan mantan bupati Kotawaringin tersebut.

Ujang diamankan tim penyidik setelah mendapat kabar adanya riwayat penerbangan dari Vietnam menuju Indonesia

Dia menyebut, Partai NasDem akan mencari tahu tekait penangkapan tersebut.

Kejagung menyebut sosok high profile atau tokoh penting terkait kasus dugaan pemalsuan dokumen pertambangan.

Sahroni mengklaim, NasDem sudah menjalankan kewajiban 30 persen caleg perempuan sejak lama.

Selain model tunggal, Nasdem juga mengusulkan skema berjenjang yang membedakan besaran ambang batas di tiap tingkatan.

KPK mengusulkan masa jabatan ketua umum partai politik dibatasi dua periode.

Baik NasDem maupun Gerindra menyatakan mereka baru mendengar isu tersebut dan tidak ada rencana untuk bergabung.

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menjelaskan bahwa Ketua Umum Surya Paloh menawarkan konsep blok politik, bukan merger atau fusi partai, menanggapi isu NasDem dan Gerindra akan merger.

Jubir PSI ungkap isi pembicaraan empat mata dengan Jokowi. Singgung isu upaya pengambilalihan NasDem.

Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan empat tersangka baru terkait kasus penyimpangan tata kelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT QSS di Kalimantan Barat, menambah daftar panjang pelaku yang merugikan negara.

Prabowo menyebut 10.000 puskesmas belum direnovasi sejak 30 tahun lalu. Dana hasil sitaan dan denda koruptor akan dipakai untuk perbaikan.

Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim membantah tuduhan kenaikan harta Rp4,87 triliun terkait kasus korupsi Chromebook, menegaskan itu adalah nilai IPO GOTO 2022 dan bukan uang yang diterimanya.

Prabowo mengatakan sudah hampir Rp40 triliun uang yang disetorkan ke negara oleh Satgas PKH.

Menurut dia, uang tersebut milik para koruptor dan kriminal yang sudah lari dari Indonesia atau meninggal dunia.

Perkara ini sebelumnya juga menyeret Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto.