Presiden Prabowo ke Satgas Penertiban Kawasan Hutan: Bandit Perampok Itu Enggak Suka Sama Kalian!

Menurut dia, uang tersebut milik para koruptor dan kriminal yang sudah lari dari Indonesia atau meninggal dunia.

Uang senilai Rp10,2 triliun itu disusun rapi dengan pecahan uang Rp100.000 di sebelah kanan, kiri, dan tengah panggung.

Prabowo menyatakan terdapat pejabat dan individu-individu yang memiliki kekuasaan untuk memberikan bantuan kepada para pelaku pencurian dana negara.

Pemerintah mengklaim telah menyelamatkan puluhan triliun rupiah melalui tindakan penindakan terhadap korupsi serta pelanggaran yang terjadi di kawasan hutan.

Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi tinggi kepada Satgas PKH atas dedikasi mereka dalam menyelamatkan keuangan dan aset negara, menegaskan komitmen pemerintah melindungi kekayaan bangsa.

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menyerahkan dana sebesar Rp11,4 triliun ke kas negara, menunjukkan komitmen kuat dalam penegakan hukum dan penyelamatan aset negara, serta memberikan dampak positif bagi ekonomi nasional.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan dana penertiban Satgas PKH senilai triliunan rupiah akan dialokasikan untuk perbaikan sekolah dan rumah masyarakat, demi kesejahteraan rakyat.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan keberhasilan Satgas PKH dalam penyelamatan aset Rp370 triliun di kawasan hutan, setara 10 persen APBN. Ini membuka peluang besar bagi percepatan pembangunan nasional.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap tindakan intimidasi terhadap Satgas PKH sama dengan menghambat Kepala Negara, sekaligus menunjukkan komitmennya untuk melindungi petugas dan menyelamatkan kekayaan negara yang mencapai triliunan rupiah.

Presiden Prabowo Subianto memuji kinerja Satuan Tugas Penegakan Hukum Kehutanan (PKH) dalam upaya pemulihan aset kehutanan senilai triliunan rupiah, menegaskan komitmen pemerintah menjaga kekayaan negara.

Prabowo mengapresiasi tinggi kepada Satgas PKH bekerja penuh pengerbonan dalam menyelamatkan kekayaan negara.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara di Kejaksaan Agung.

Prabowo menyoroti keberhasilan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pangan strategis, terutama beras dan jagung, tanpa bergantung pada impor sejak tahun lalu.

Menurut Prabowo, para nelayan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa.

Prabowo mengatakan dirinya datang langsung ke Miangas untuk melihat kondisi masyarakat di pulau terluar Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperkuat jaringan komunikasi Miangas di wilayah terluar Indonesia, sekaligus menyerahkan bantuan digital dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Pulau Miangas.

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan **Dukungan Prabowo ASEAN** untuk perdamaian, mendorong dialog Thailand-Kamboja dan stabilitas Myanmar di tengah ketegangan global.

Suasana penyambutan berlangsung hangat dan akrab. Prabowo tampak mengenakan setelan jas hitam, dasi biru, dan peci hitam saat memasuki area konferensi.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan komitmen negara dalam melawan mafia hutan yang merugikan kekayaan alam Indonesia, sekaligus menyerahkan hasil penertiban kawasan hutan senilai triliunan rupiah untuk negara.

Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyatakan dukungan penuh terhadap upaya penertiban kawasan hutan Kalimantan Tengah, termasuk penyitaan 1.699 hektare lahan PT Asmin Koalindo Tuhup akibat pelanggaran serius.

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menguasai kembali jutaan hektare kawasan hutan. Anggota DPR menekankan pentingnya penertiban kawasan hutan ini dalam mencegah bencana alam yang kian marak.

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil mengumpulkan denda administratif senilai Rp7,07 triliun dari 48 perusahaan di sektor sawit dan tambang. Pembayaran denda Satgas PKH ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan dan

Tokoh adat Bengkayang mendesak pemerintah mengedepankan etika dalam pemasangan plang PKH, guna mencegah potensi konflik dan menjaga kondusivitas wilayah adat.