Presiden Prabowo Subianto menanggapi kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai kebijakan untuk anak-anak dan ibu hamil justru dianggap pemborosan.
Presiden Prabowo Subianto menanggapi kritik yang dilontarkan sejumlah ekonom terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Prabowo, kebijakan yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak, ibu hamil, dan lansia itu justru kerap dianggap sebagai bentuk pemborosan anggaran.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7).
"Saya diserang karena memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, ibu-ibu hamil, dan orang-orang lansia dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap dari bumi Indonesia selama 34 tahun tidak ada komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi," ujar Prabowo.
Prabowo menegaskan pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat yang membutuhkan, terutama anak-anak yang masih menghadapi persoalan kekurangan gizi dan stunting. Namun, menurutnya, langkah tersebut justru menuai kritik.
"Kita mau memberi makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga banyak anak-anak sekolah yang tidak makan. Tapi kita dituduh pemborosan. Kita dibilang ekonomi mau kolaps, harga saham akan ambruk, mata uang akan melemah, alasannya karena boros," katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang menjadi agenda rutin pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan program kementerian dan lembaga, sekaligus membahas percepatan berbagai program prioritas nasional.
Sidang dihadiri para menteri Kabinet Merah Putih, wakil menteri, utusan khusus presiden, serta sejumlah kepala lembaga. Beberapa di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibnas dan Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri, Kepala Barantin Abdul Kadir Karding, serta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Daeyang.