AKBP Bintoro Dkk Jalani Sidang Etik Kasus Dugaan Pemerasan Anak Bos Prodia

Sidang etik tersebut digelar terkait kasus dugaan pemerasan anak Bos Prodia.

Sidang etik tersebut digelar terkait kasus dugaan pemerasan anak Bos Prodia

AKP Ahmad Zakaria, AKBP Bintoro, AKP Mariana, AKBP Gogo Galesung dan Ipda Novian Dimas dinilai bersalah melakukan penyalahgunaan wewenang.

Putusan ini pun diharapkan dapat jadi percontohan kepada anggota Polri bandel lainnya dan jadi contoh ke depannya.

Muncul kembali dugaan pelanggaran anggota Polri saat penanganan kasus kepemilikan senjata api.

AKBP Bintoro termasuk terduga pelanggar lain ditanya oleh komisi etik terkait perbuatan yang dilakukan, sebagian besar telah mengakui kesalahan.

Hasilnya sidang terhadap lima pelanggar, tiga di antaranya dikenakan sanksi pemecatan.

Komisi Kode Etik Polri menjelaskan mengenai peran hingga nominal uang yang diterima AKBP Bintoro dan kawan-kawan.

Ade Ary mengatakan, total ada lima orang oknum anggota Polri yang akan menjalani sidang etik.

Sampai saat ini, total ada lima orang polisi terlibat kasus pemerasan itu dan empat di antaranya sudah dipatsus

Alriadi enggan membeberkan lebih detail soal jadwal detail sidang etik dan siapa saja yang nantinya akan memimpin sidang.

Saat disinggung lebih jauh pelaksanaan sidang etik, Radjo tak menjelaskan gamblang. Dia hanya menjawab, “Tidak terlampau lama lagi.”

Informasi itu diungkap dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar di Polda Metro Jaya pada Jumat (7/2/2025) kemarin.

AKBP Bintoro terlihat menangis dan menyatakan penyesalannya setelah dipecat dari kepolisian.

Hasil sidang digelar Komisi Kode Etik Polri (KKEP), menunjukkan putusan AKBP Bintoro jauh lebih berat ketimbang AKBP Gogo Galesung.

Sanksi itu diambil berdasarkan hasil Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Propam Polda Metro Jaya.

Total ada tiga polisi dipecat terkait kasus dugaan pemerasan terhadap anak bos Prodia.

Sanksi tersebut berdasarkan keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Bid Propam Polda Metro Jaya.

Sherly menegaskan bahwa desa merupakan level pemerintahan paling dekat dengan masyarakat sekaligus ruang pertama warga merasakan kehadiran negara.

Menurutnya, Desa Adat Matabesi memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai warisan budaya sekaligus destinasi wisata.

Menurutnya, kehadiran regulasi tersebut memiliki arti strategis sebagai pijakan kebijakan pemerintah dalam memperkuat perlindungan hak-hak warga negara.

Kesadaran menjaga kesehatan merupakan bekal penting bagi generasi muda untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Tri mengatakan, tenun merupakan salah satu identitas budaya yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Sebagai bagian dari pengasuhan, Tri juga mengingatkan orang tua agar bijak dalam mengenalkan telepon genggam kepada anak usia dini.