Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) resmi meluncurkan podcast perdana yang mengangkat isu pembangunan desa dengan menghadirkan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos sebagai narasumber.
Dalam kesempatan itu, Sherly menegaskan bahwa desa merupakan level pemerintahan paling dekat dengan masyarakat sekaligus ruang pertama warga merasakan kehadiran negara.
Pada episode perdana yang dipandu Ketua Umum Abpednas Yudi Purnomo Harahap dan tayang Sabtu (27/6/2026), Sherly menilai keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemajuan desa. Menurutnya, seluruh program pemerintah pusat hingga daerah pada akhirnya bermuara pada manfaat yang dirasakan masyarakat desa.
“Desa itu adalah satuan terkecil dan terpenting, karena dari desa berhasil, kabupaten, kota, provinsi dan negara berhasil,” ujar Sherly dalam podcast tersebut.
Advertisement
Sherly menekankan bahwa dukungan pemerintah daerah terhadap desa harus diwujudkan melalui kebijakan yang tepat sasaran, terutama dalam pemanfaatan dana desa. Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan tani sebagai salah satu kebutuhan riil masyarakat di wilayah penghasil komoditas.
Menurut dia, desa yang tengah mengembangkan hilirisasi kelapa membutuhkan akses distribusi yang memadai agar hasil panen dapat keluar lebih cepat dan dengan biaya lebih rendah. Kondisi itu diyakini akan berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan petani dan nilai tukar hasil pertanian.
Selain pembangunan fisik, Sherly juga menyoroti pentingnya pengawasan penggunaan anggaran desa yang melibatkan pemerintah daerah bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Ia memperkenalkan pendekatan “4D” yang diterapkan pemerintah daerah, yakni dengar, data, dampingi, dan disiplin.
Advertisement
Pendekatan tersebut, kata Sherly, dimulai dari mendengarkan persoalan di lapangan, menggunakan data untuk memetakan akar masalah, mendampingi proses pelaksanaan solusi, hingga memastikan program berjalan secara disiplin dan berkelanjutan.
Dalam aspek tata kelola, Sherly mengungkapkan bahwa program Jaksa Jaga Desa telah terimplementasi secara penuh di wilayahnya. Program berbasis aplikasi tersebut memungkinkan pemantauan penggunaan dana desa secara lebih terbuka dan menjadi kanal komunikasi bagi kepala desa apabila menemukan persoalan di lapangan.
Menurutnya, keberadaan sistem tersebut bertujuan untuk memperkuat mitigasi dan pencegahan penyimpangan, sekaligus memastikan pengelolaan dana desa berjalan transparan, akuntabel, dan tertib administrasi.
Sherly juga menilai peran Abpednas penting tidak hanya sebagai mitra pengawasan, tetapi juga sebagai wadah peningkatan kapasitas anggota BPD di seluruh Indonesia. Melalui pelatihan dan penguatan kelembagaan, organisasi tersebut diharapkan dapat ikut mendorong lahirnya program-program yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi desa.
Sementara itu, Yudi mengatakan podcast perdana Abpednas dihadirkan sebagai ruang penyebaran informasi aktual mengenai desa dan diharapkan mampu memperluas pemahaman publik tentang peran strategis desa bagi pembangunan Indonesia.