Ajudan Ketua KPK Firli Bahuri Saat Penuhi Panggilan Polda Metro, Ini Sosoknya
Kevin tiba ke gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sekitar pukul 11.15 WIB.
firli bahuri
Pria tersebut dipanggil terkait dugaan pemerasan Syahrul Yasin Limpo
Ajudan Ketua KPK Firli Bahuri Saat Penuhi Panggilan Polda Metro, Ini Sosoknya
Sosok ajudan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Kevin Egananta akhirnya muncul ke permukaan publik. Guna memenuhi panggilan pemeriksaan Polda Metro Jaya, Jumat (13/10) hari ini.
Berdasarkan pantauan merdeka.com, Kevin tiba ke gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sekitar pukul 11.15 WIB memakai kemeja ungu berpadukan celana hitam sambil membawa tas.
- Mantan Ketua Wadah KPK Sebut Firli Bahuri Bikin Malu Mangkir Pemeriksaan Polisi
- Kasus Dugaan Pemerasan, Ketua KPK Firli Bahuri Diperiksa di Bareskrim Hari Ini
- Usai 2 Kali Tak Hadir Panggilan Polda Metro, Firli Bahuri Minta Kembali Diperiksa di Bareskrim
- KPK Persilakan Firli Bahuri Ajukan Praperadilan
- VIDEO: Fakta-Fakta TNI Geram Skak Sopir Fortuner Arogan Gayanya Tengil Melebihi Tentara
- RUU Penyiaran Menuai Polemik, Ini Respons Menkominfo
Sosok berbadan gempal itu tak ingin banyak komentar terkait pemeriksaan yang bakal dijalani. Ia hanya berucap bakal menjawab semua pertanyaan yang dilayangkan penyidik.
"Enggak ada arahan apa-apa. Saya jawab saja," singkat Kevin.
merdeka.com
Sebelumnya, Polda Metro Jaya memang telah mengagendakan pemeriksaan kembali terhadap Kevin Egananta yang sebelumnya dijadwalkan sekitar pukul 10.00 WIB.
Foto: Ajudan Firli Bahuri
Ajudan Firli Bahuri penuhi panggilan KPK
Foto: Ajudan Firli Bahuri
"Betul (hari ini pemanggilan ulang terhadap Kevin) Pukul 10.00 WIB (Dipanggil),"
kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Safri Simanjuntak saat dikonfirmasi.
merdeka.com
Adapun diketahui pemeriksaan terhadap Kevin dilamukan setelah penyidik menaikan kasus ke tahap penyidikan. Usai ditemukannya unsur pidana dalam kasus dugaan pemerasaan Pimpinan KPK atas penanganan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).
Atas pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 12e atau Pasal 12B atau Pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 65 KUHP.
