83 ASN Diduga Tak Netral, Menpan-RB: Ada Sanksi Pidana

Aturan ini untuk mencegah penggunaan fasilitas jabatan atau negara, serta mencegah adanya keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan.

Sanksi kepada ASN yang tidak netral selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung akan diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara.

Agus mengatakan, potensi ASN melanggar netralitas masih bisa terjadi di Pilkada serentak yang akan digelar di 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi nanti.

Netralitas ASN tersebut tidak sama dengan golongan putih (golput). Para PNS maupun PPPK tetap memiliki hak politik, yakni hanya pada bilik suara.

PNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.

Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.

Mengingat dalam waktu dekat akan ada pemilihan umum mulai dari pilpres, pileg dan pilkada serentak.

Netralitas PNS menjadi salah satu kunci keberhasilan dari pesta demokrasi terbesar di dunia.

Mengingat puncak pemilu pada Rabu, 14 Februari 2024.

Pemerintah meminta PNS untuk tetap netral saat pemilu 2024.

Netralitas memiliki prinsip tidak berpihak, bebas dari pengaruh, dan imparsial.

Muhadjir menduga potensi pelanggaran tersebut berhubungan dengan preferensi ASN terhadap kontestan pilihannya.

pemerintah juga menyiapkan sejumlah insentif bagi masyarakat. Airlangga mengatakan insentif ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

FIS yang merupakan jebolan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ditangkap di indekosnya kawasan Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan.

Anak muda, kata dia, harus berani untuk menjadi pengusaha. Menciptakan peluang-peluang baru demi kemajuan bangsa.

Di tengah isu pengurangan tenaga kerja, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud tegaskan tidak akan ada pemberhentian PPPK di wilayahnya, menekankan pentingnya integritas dan kinerja terbaik.

Pemprov Jateng menjajaki kerja sama dengan NTU Singapura untuk meningkatkan kapasitas ASN. Beasiswa S2 dan kursus singkat terbuka lebar bagi ASN di Jateng.

Kantor Wilayah Kemenag Sulsel menyerahkan SK Redistribusi 66 PPPK untuk optimalkan penempatan ASN, perkuat kinerja, dan pelayanan publik, serta mendekatkan pegawai dengan keluarga.

Azwar Anas menjalani pemeriksaan di kasus korupsi laptop Chromebook dengan statusnya sebagai saksi.

Anas, yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Banyuwangi, juga mengenang perjalanan kariernya di dunia jurnalis.

Pernyataan Luhut mengisyaratkan kemungkinan Anas akan kembali terlibat dalam pemerintahan mendatang.

Luhut menceritakan pengalamannya saat menghadapi kendala dalam beberapa proyek, salah satunya e-katalog.

Azwar Anas menyerahkan keputusan nama menteri kepada Prabowo dan PDIP sebagai partai yang menaungi Azwar.

Kelompok hakim se-Indonesia mengajukan cuti massal bersama pada Senin (8/10).