Menko PMK: Tak Mungkin ASN 100 Persen Netral saat Pemilu 2024

Sikap netral untuk mencegah spekuliasi bahwa pilkada dipengaruhi oleh pihak tertentu.

Kemendagri telah menekankan kepada kepala daerah agar menjaga netralitas ASN pada Pilkada.

Sanksi kepada ASN yang tidak netral selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung akan diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara.

Terkait netralitas ASN di momen politik sudah sangat jelas. Azwar Anas menegaskan sudah disiapkan sanksi bagi ASN yang tidak netral.

Agus mengatakan, potensi ASN melanggar netralitas masih bisa terjadi di Pilkada serentak yang akan digelar di 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi nanti.

PNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.

Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.

Mengingat dalam waktu dekat akan ada pemilihan umum mulai dari pilpres, pileg dan pilkada serentak.

Sebanyak 183 PNS terbukti melakukan pelanggaran netralitas di Pemilu 2024

Netralitas PNS menjadi salah satu kunci keberhasilan dari pesta demokrasi terbesar di dunia.

Pegawai Negeri Langgar Netralitas Pemilu, Menpan RB Azwar Anas Minta KASN Bertindak

Mengingat puncak pemilu pada Rabu, 14 Februari 2024.

Bantuan yang menjadi wujud solidaritas Indonesia ini diharapkan dapat meringankan beban warga di ketiga negara yang dilanda konflik tersebut.

Menko PMK Muhadjir Effendy mengklaim angka kemiskinan ekstrem di Indonesia turun drastis dari 4 persen menjadi 0,8 persen dalam satu dekade

Dia menekankan, agar program tersebut harus dilakukan dengan pertimbangan matang. Sebab, gaji kebanyakan pekerja belum melampaui rata-rata.

Menko PMK mengimbau masyarakat agar tidak termakan isu di media sosial (medsos) agar tidak terjerumus dalam informasi-informasi yang salah.

Pemerintah telah berkomitmen melindungi masyarakat dari penyebaran konten negatif di ruang digital.

Menko PMK Muhadjir Effendy menanggapi kasus seorang mahasiswi kedokteran Undip yang bunuh diri diduga akibat bullying senior.

Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi setiap instansi untuk menyesuaikan penerapan fleksibilitas kerja.

Rektor IMDE, Totok, memberikan apresiasi terhadap inovasi yang dilakukan BPSDM Jakarta, terutama dalam memanfaatkan teknologi seperti platform Sijule.

Regulasi tentang work from anywhere sebagai langkah untuk mendorong peningkatan produktivitas ASN.

Fleksibilitas kerja yang diatur mencakup kerja dari kantor, rumah, lokasi tertentu, serta pengaturan jam kerja dinamis sesuai kebutuhan organisasi.

Langkah ini diambil dengan pertimbangan asas perlindungan dan keadilan, sambil menunggu proses pembuktian terhadap laporan yang beredar.

Generasi Z cenderung lebih setia pada visi dan nilai-nilai perusahaan dibandingkan dengan sekadar nama besar yang dimiliki perusahaan tersebut.