Ingat, PNS Tak Netral saat Pemilu Bisa Dipecat Secara Tidak Hormat

Pada kesempatan tersebut, Bima juga menjelaskan sikap netral yang wajib dipedomani seluruh perangkat daerah.

Aturan ini untuk mencegah penggunaan fasilitas jabatan atau negara, serta mencegah adanya keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan.

Terkait netralitas ASN di momen politik sudah sangat jelas. Azwar Anas menegaskan sudah disiapkan sanksi bagi ASN yang tidak netral.

Netralitas ASN tersebut tidak sama dengan golongan putih (golput). Para PNS maupun PPPK tetap memiliki hak politik, yakni hanya pada bilik suara.

PNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.

Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.

Mengingat dalam waktu dekat akan ada pemilihan umum mulai dari pilpres, pileg dan pilkada serentak.

Dalam waktu 8 hari akan diselenggarakan Pemilu 2024 untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi.

Basuki menekankan bahwa dia tidak akan memberikan arahan para PNS di kementeriannya untuk memilih pasangan calon tertentu.

Anies meyakini, TNI-Polri hingga ASN bakal bersikap netral sesuai sumpah dan UUD 1945 untuk tidak memihak

Mengingat puncak pemilu pada Rabu, 14 Februari 2024.

Pemerintah meminta PNS untuk tetap netral saat pemilu 2024.

Korban berdomisili di Pondok Melati, yang terletak di Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi.

Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kembali masuk kerja usai libur Lebaran 2026, dengan harapan kehadiran penuh di hari pertama tanpa sanksi tegas yang telah ditetapkan.

Menurutnya, kecemburuan ini muncul karena adanya perbedaan mobilitas dalam bekerja.

Bupati Temanggung, Agus Setyawan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, tindakan tersebut mencederai kepercayaan publik terhadap integritas ASN.

Koarmada RI dari TNI AL mendistribusikan 1.500 paket kebutuhan pokok kepada prajurit dan PNS, menegaskan komitmen dalam mendukung kesejahteraan serta mempererat kebersamaan di bulan Ramadhan.

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) telah mengalokasikan dana sebesar Rp31,8 miliar untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN dan pejabat negara di tahun 2026, memastikan kebutuhan pegawai terpenuhi menjelang hari raya.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI aktif menggelar sosialisasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan kepada civitas akademika, khususnya mahasiswa, untuk memperkuat pengawasan Pemilu dan partisipasi publik.

Aang Midharta dijatuhi sanksi Peringatan Keras berkaitan dengan penerbitan dua versi pengumuman hasil seleksi Anggota PPS se-Kabupaten Banyuasin.

Melalui tayangan video yang diperlihatkan PDIP, memang terlihat banyak aparat yang masuk di tengah proses rekapitulasi suara.

Bawaslu melaporkan sudah menerima 1.500 laporan dugaan pelanggaran Pilkada 2024 per 1 Desember.

Dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu ini terjadi di Kabupaten Purbalingga dan Karanganyar.

Polisi telah menetapkan dua orang Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Pinrang sebagai tersangka kasus pidana Pemilu.