Jelang Pilpres 2024, Aduan Netralitas PNS Masih Sedikit

Bima Arya Sugiarto menegaskan komitmen Kemendagri dalam menjaga netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024.

Aturan ini untuk mencegah penggunaan fasilitas jabatan atau negara, serta mencegah adanya keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan.

Kemendagri telah menekankan kepada kepala daerah agar menjaga netralitas ASN pada Pilkada.

Sanksi kepada ASN yang tidak netral selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung akan diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara.

Terkait netralitas ASN di momen politik sudah sangat jelas. Azwar Anas menegaskan sudah disiapkan sanksi bagi ASN yang tidak netral.

Agus mengatakan, potensi ASN melanggar netralitas masih bisa terjadi di Pilkada serentak yang akan digelar di 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi nanti.

Netralitas ASN tersebut tidak sama dengan golongan putih (golput). Para PNS maupun PPPK tetap memiliki hak politik, yakni hanya pada bilik suara.

PNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.

Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.

Mengingat dalam waktu dekat akan ada pemilihan umum mulai dari pilpres, pileg dan pilkada serentak.

Netralitas PNS menjadi salah satu kunci keberhasilan dari pesta demokrasi terbesar di dunia.

Mengingat puncak pemilu pada Rabu, 14 Februari 2024.

Korban berdomisili di Pondok Melati, yang terletak di Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi.

Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kembali masuk kerja usai libur Lebaran 2026, dengan harapan kehadiran penuh di hari pertama tanpa sanksi tegas yang telah ditetapkan.

Menurutnya, kecemburuan ini muncul karena adanya perbedaan mobilitas dalam bekerja.

Bupati Temanggung, Agus Setyawan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, tindakan tersebut mencederai kepercayaan publik terhadap integritas ASN.

Koarmada RI dari TNI AL mendistribusikan 1.500 paket kebutuhan pokok kepada prajurit dan PNS, menegaskan komitmen dalam mendukung kesejahteraan serta mempererat kebersamaan di bulan Ramadhan.

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) telah mengalokasikan dana sebesar Rp31,8 miliar untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN dan pejabat negara di tahun 2026, memastikan kebutuhan pegawai terpenuhi menjelang hari raya.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengimbau ASN dan masyarakat untuk segera menunaikan kewajiban Pelaporan SPT Pajak tahunan demi membangun budaya sadar pajak dan memperkuat akuntabilitas.

Bupati Bandung Dadang Supriatna mendesak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk segera memenuhi kekurangan 4.900 tenaga pendidik di wilayahnya. Upaya ini menjadi prioritas demi memastikan hak dasar masyarakat atas pendidikan

Menpan RB meminta agar para pemimpin instansi pemerintah mengatur pelaksanaan fleksibilitas kerja untuk seluruh pegawai ASN.

Pakar UGM Agustinus Subarsono menilai penerapan Sistem Gaji Tunggal ASN akan menyederhanakan penggajian, meningkatkan kesejahteraan, dan memperbaiki birokrasi. Simak dampaknya!

Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, mendesak Menteri PANRB menghentikan praktik mutasi ASN nonprosedural Papua yang merugikan daerah dan mengancam pelayanan publik. Simak selengkapnya!

Pustakawan Kementerian PANRB RI melakukan studi layanan dan inovasi perpustakaan di Dinas Perpustakaan Kota Makassar, tertarik dengan 11+ inovasi yang telah meraih penghargaan.