Bupati Bandung Dorong BKPSDM Penuhi Kekurangan 4.900 Tenaga Pendidik

Bupati Bandung Dadang Supriatna mendesak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk segera memenuhi kekurangan 4.900 tenaga pendidik di wilayahnya. Upaya ini menjadi prioritas demi memastikan hak dasar masyarakat atas pendidikan

Bupati Kabupaten Bandung, Dadang Supriatna, telah mendesak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk segera mengatasi defisit tenaga pengajar. Dorongan ini bertujuan memenuhi kekurangan 4.900 tenaga pendidik di wilayahnya pada tahun 2026. Langkah strategis ini diambil guna memastikan kualitas pendidikan dasar di Kabupaten Bandung tetap terjaga.

Saat ini, Kabupaten Bandung memiliki sekitar 14 ribu tenaga pendidik yang terdiri dari guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, jumlah tersebut masih belum mencukupi kebutuhan ideal di berbagai jenjang pendidikan yang ada. Kekurangan ini menjadi perhatian utama pemerintah daerah untuk segera dicarikan solusi.

Dadang Supriatna menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar ini kepada Kementerian terkait. Harapannya, tidak ada lagi kekurangan guru yang dapat menghambat proses belajar mengajar di sekolah-sekolah. Prioritas ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah terhadap hak dasar masyarakat.

Tantangan Pemenuhan Tenaga Pendidik di Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung saat ini menghadapi tantangan signifikan terkait ketersediaan tenaga pengajar di berbagai jenjang pendidikan. Meskipun telah memiliki sekitar 14 ribu tenaga pendidik, wilayah ini masih kekurangan sekitar 4.900 guru. Angka ini mencakup guru PNS dan PPPK yang tersebar di seluruh sekolah.

Data terkini menunjukkan bahwa jumlah guru PNS di Kabupaten Bandung hanya tersisa sekitar 3.800 orang. Sementara itu, guru berstatus PPPK dan PPPK paruh waktu mencapai sekitar 10 ribu orang. Disparitas ini menciptakan celah besar dalam pemenuhan kebutuhan guru di lapangan.

Kekurangan ini berpotensi mengganggu kualitas dan pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak di Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, Bupati Dadang Supriatna menyoroti urgensi penyelesaian masalah ini. Ia berharap BKPSDM dapat bekerja cepat dan efektif.

Solusi Strategis untuk Mengatasi Kekurangan Tenaga Pendidik

Pemerintah Kabupaten Bandung telah menyiapkan sejumlah solusi komprehensif untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga pendidik ini. Salah satu langkah utama adalah pengusulan kebutuhan formasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB). Ini diharapkan membuka peluang rekrutmen baru.

Selain itu, opsi migrasi pegawai antar-dinas juga dipertimbangkan untuk mengoptimalkan penempatan sumber daya manusia. Pengusulan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang. Tujuannya adalah memperkuat fondasi kepegawaian di sektor pendidikan.

Peningkatan status dari PPPK menjadi PNS, serta dari PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh, juga menjadi fokus perhatian. Solusi-solusi ini dirancang untuk memberikan kepastian karier bagi para pengajar. Diharapkan langkah-langkah ini dapat menarik lebih banyak individu berkualitas untuk bergabung.

Prioritas Pendidikan sebagai Hak Dasar Masyarakat

Bupati Dadang Supriatna menegaskan bahwa pendidikan dasar merupakan hak dasar masyarakat yang harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Pemenuhan hak ini tidak bisa ditawar lagi dan harus diwujudkan melalui kebijakan yang tepat. Ini mencerminkan komitmen kuat terhadap kesejahteraan warga.

Kebijakan dan program yang tepat sasaran sangat dibutuhkan untuk memastikan layanan pendidikan berjalan optimal di seluruh wilayah Kabupaten Bandung. Hal ini termasuk upaya pemerataan akses dan kualitas pendidikan di daerah terpencil. Pemerintah daerah berupaya keras mewujudkan tujuan ini.

Dengan langkah-langkah strategis yang telah direncanakan, Bupati berharap kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan dapat terpenuhi. Targetnya adalah pada tahun ajaran baru 2026/2027, masyarakat dapat merasakan dampak positifnya. Ini adalah investasi penting untuk masa depan daerah.

Sumber: AntaraNews