Tahun Ajaran Baru

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mendesak Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk segera mencairkan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemprov Bengkulu, paling lambat Senin mend

Dinas Sosial Pacitan telah memulai proses penjaringan calon siswa Program Sekolah Rakyat Pacitan menjelang tahun ajaran baru 2026, khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu dengan sistem pendidikan berasrama.

Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Banten terus menunjukkan komitmen nyata melalui Program Sosial PSI Banten, salah satunya dengan menggelar sunatan massal yang meringankan beban masyarakat.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mendesak percepatan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II Surabaya agar rampung Juni 2026 dan siap menyambut tahun ajaran baru.

Sekolah Rakyat Banjarbaru telah menyiapkan berbagai skenario mitigasi untuk memastikan proses belajar mengajar tetap optimal, mengantisipasi potensi keterlambatan pembangunan gedung permanen menjelang tahun ajaran baru 2026.

Dinas Pendidikan Kota Cirebon sedang mengkaji konsep lima hari sekolah untuk jenjang SD. Pembahasan ini bertujuan menyelaraskan sistem belajar dengan SMP dan diharapkan dapat diterapkan pada tahun ajaran baru.

SR 32 Natuna membuka dua rombongan belajar per jenjang untuk tahun ajaran 2026-2027. Simak detail lengkap mengenai Penerimaan Siswa SR 32 Natuna yang memprioritaskan anak dari keluarga kurang mampu.

Pemerintah Kabupaten Bantul berupaya keras memastikan semua siswa baru jenjang SD dan SMP, termasuk madrasah, mendapatkan seragam gratis mulai tahun ajaran 2026. Program seragam gratis Bantul ini bertujuan meringankan beban orang tua siswa.

Proyek pembangunan Sekolah Rakyat Kabupaten Bekasi ditargetkan rampung pada Juni 2026, siap memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di wilayah tersebut.

Bupati Bandung Dadang Supriatna mendesak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk segera memenuhi kekurangan 4.900 tenaga pendidik di wilayahnya. Upaya ini menjadi prioritas demi memastikan hak dasar masyarakat atas pendidikan