LIVE

4 Anggota DPRD Medan Dipanggil Kejati Sumut Terkait Kasus Dugaan Pemerasan

Pemerasan diduga berkaitan dengan perizinan usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan.

pemerasan
Gedung Kejaksaan Agung
Gedung Kejaksaan Agung (©Merdeka.com)

Empat anggota Komisi III DPRD Kota Medan,David Ronny Sinaga dari Fraksi PDIP, Golfirend Lubis dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Eko Aprianta dari Fraksi Hanura, dan Salomo TH Pardede dari Fraksi Gerindra, dipanggil Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Pemanggilan itu terkait kasus dugaan pemerasan yang dilakukan satu dari empat anggota DPRD Kota Medan tersebut. Pemerasan diduga berkaitan dengan perizinan usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan.

Pemanggilan keempatnya berdasarkan surat resmi dari Kejati Sumut Nomor B-1084/L.2.5/Fd.2/08/2025 tertanggal 14 Agustus 2025. Kemudian, surat perintah penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor: Print-351/L.2/Fd.2/07/2025 tanggal 09 Juli 2025.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumut, Mochamad Jeffry, belum bisa merinci terkait dengan pemanggilan keempat anggota DPRD Medan itu.

“Ke Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut saja, sekalian ditanyakan (isi surat pemanggilan),” katanya, Selasa (19/8).

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, M Husairi, juga belum bisa menjelaskan pemanggilan keempat anggota DPRD Medan terkait kasus dugaan pemerasan.

"Kami konfirmasi dahulu ya perihal itu," ucapnya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Dani Mardanih
Editor Dani Mardanih
U
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Hasil Malut United vs Persebaya di BRI Super League: Bajul Ijo Akhiri keterpurukan, Bungkam Laskar Kie Raha

{{caption}}
Wali Kota Bandung Farhan Jawab Kekecewaan Dedi Mulyadi

{{caption}}
Pertimbangan Hakim Jatuhkan Vonis Ammar Zoni 7 Tahun Penjara

{{caption}}
Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Minyak Mentah

{{caption}}
Hampir 3 Tahun Kasus Mandek, Kuasa Hukum Firli Bahuri Desak Penghentian Perkara

{{caption}}
Dua Pekerja Rumah Tangga Melompat dari Kos Majikan di Jakpus, Kondisinya Mengenaskan

Topik Terkait
{{caption}}
OTT Tiga Pejabat Disnakertrans Sumatera Selatan

OTT dilakukan penyidik pidana khusus Kejari Palembang di kantor Disnakertrans Sumsel, Jumat (10/1).

Korupsi
{{caption}}
Kronologi 3 Anggota DPRD Kepulaun Mentawai Keciduk Nyabu di Hotel

Polisi akan terus melakukan penyidikan dan melakukan pengembangan perkara.

Kasus Narkoba
{{caption}}
KPK Panggil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti, Jadi Saksi Kasus Dugaan Korupsi di Pemkot Semarang

Penyidik KPK melakukan penggeledahan terhadap sejumlah instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Semarang, sejak Rabu (17/7).

wali kota semarang hevearita gunaryanti rahayu
{{caption}}
Kantor Lima Jam Digeledah, Kepala Disdukcapil Semarang Ikut Keluar Bareng Penyidik KPK

Aktivitas pelayanan publik di Kantor Disdukcapil Kota Semarang tetap berjalan sebagaimana mestinya saat penyidik KPK melakukan penggeledahan.

kpk geledah semarang
{{caption}}
KPK Temukan Dugaan Titipan Proyek Bandung Smart City, Empat Anggota DPRD Diperiksa

KPK menetapkan tersangka-tersangka baru dari jajaran eksekutif pemerintah hingga DPRD Bandung.

Korupsi Bandung Smart City
{{caption}}
Viral Disebut-sebut Jaksa Peras Terdakwa Perkara Judi Online hingga Ratusan Juta, Kejati Jateng Buka Suara

Adapun penanganan perkara tersebut masih berada pada tahap klarifikasi.

berita kontributor
{{caption}}
KPK Dalami Aliran Dana Pemerasan Bupati Tulungagung, Ungkap Potensi Keterlibatan Forkopimda

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus dalami aliran dana pemerasan yang diduga dilakukan Bupati nonaktif Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, termasuk potensi keterlibatan Forkopimda setempat, memicu pertanyaan besar mengenai sumber dan penggunaan dana ters

aliran dana
{{caption}}
KPK Ungkap Modus Pemerasan Bupati Tulungagung, Kepala Dinas Resah

KPK mengungkap keresahan kepala dinas di Tulungagung akibat dugaan pemerasan oleh Bupati Gatut Sunu Wibowo dengan modus ancaman surat mundur dan penagihan uang rutin.

bupati tulungagung
{{caption}}
KPK Duga Bupati Tulungagung Atur Pemenang Jasa Kebersihan dan Keamanan, Terjerat Pemerasan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo atur pemenang jasa kebersihan dan keamanan serta pengadaan alkes, usai terjaring OTT dan ditetapkan sebagai tersangka pemerasan.

alat kesehatan
{{caption}}
KPK Ungkap Bupati Tulungagung Pakai Uang Pemerasan untuk THR Forkopimda

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo sebagai tersangka dugaan pemerasan, dengan uang hasil kejahatan dipakai untuk THR Forkopimda dan kepentingan pribadi.

dwi yoga ambal
{{caption}}
KPK Soroti Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, Tak Belajar dari Kasus Cilacap Usai OTT

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti praktik pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) oleh Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (GSW) kepada Forkopimda, menilai GSW tak belajar dari kasus serupa di Cilacap pasca-OTT.

cilacap
{{caption}}
Terungkap! P-APBD Kota Medan 2025 Disepakati, Pendapatan Turun Rp670 Miliar

Pemerintah Kota Medan dan DPRD resmi menyepakati P-APBD Kota Medan 2025, dengan pendapatan daerah yang mengalami penurunan signifikan. Simak rincian anggaran dan prioritas pembangunan kota!

anggaran daerah
{{caption}}
FOTO: Ricuh Aksi Mahasiswa Tolak Tunjangan DPR, Polisi Semprotkan Water Canon

Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, berakhir ricuh pada Selasa (26/8/2025).

berita foto