Pemprov DKI dan DPRD Sepakati APBD Perubahan 2023 Rp79,52 Triliun

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan 43,06 persen dari total belanja daerahnya untuk Anggaran Infrastruktur Publik, melampaui batas minimal aturan, demi peningkatan kualitas hidup warga.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengumumkan APBD DKI 2026 akan fokus pada isu strategis seperti penanganan sampah dan pengendalian banjir, meskipun mengalami penurunan anggaran signifikan.

DPRD Kota Tangerang mendesak Pemkot untuk mengidentifikasi dan mengembangkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang baru demi optimalisasi layanan publik dan pembangunan daerah.

Total anggaran yang semula direncanakan sebesar Rp95,3 triliun kini disesuaikan menjadi Rp81,2 triliun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta untuk tahun 2026 mengalami penurunan signifikan menjadi Rp81,2 triliun. Apa yang menyebabkan APBD DKI 2026 Turun drastis dari kesepakatan awal?

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun anggaran 2026 turun dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun.

“Kami tetap harus dengan senyum dan optimisme untuk bisa membangun Jakarta,” kata Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Pemprov DKI Jakarta terpaksa merombak RAPBD 2026 setelah Pemangkasan Dana Bagi Hasil Jakarta sebesar Rp15 triliun dari pemerintah pusat. Program prioritas mana yang akan dipertahankan?

Pemerintah dan DPR sepakat menambah alokasi Transfer ke Daerah (TKD) APBN 2026 sebesar Rp43 triliun. Keputusan ini diharapkan mampu menstabilkan pelayanan publik dan mengatasi tantangan fiskal daerah.

DPRD Banten resmi menyetujui APBD-P 2025 dengan pendapatan Rp10,50 triliun. Simak bagaimana defisit Rp305,98 miliar ditutup dan prioritas anggaran daerah.

Kebijakan umum dalam rancangan APBD 2026 meliputi kebijakan soal pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Sebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.

Pembangunan Masjid Agung Bengkulu Tengah terus berlanjut, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga akan dilengkapi fasilitas ruang UMKM dan area bermain anak. Simak konsep modern multifungsi yang akan menjadi ikon baru daerah ini.

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memastikan layanan kesehatan bagi masyarakat tetap optimal di tengah rencana evaluasi pengalihan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk warga miskin, namun kebijakan ini menuai kritik tajam.

Wiyagus juga memberikan apresiasi terhadap capaian ekonomi Jabar sepanjang 2025 yang tumbuh sebesar 5,32 persen, melampaui rata-rata nasional.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mengusulkan agar gaji PPPK diambil alih pemerintah pusat. Hal ini menyusul kebijakan pembatasan belanja pegawai daerah yang akan berlaku mulai tahun 2027.

Pemerintah Kota Samarinda secara tegas menolak rencana pengalihan beban iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) dari Pemprov Kalimantan Timur, menilai kebijakan ini tidak adil dan akan menyulit

Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengalokasikan Rp7,2 miliar untuk Pembangunan Jembatan Junjung yang patah, demi memulihkan akses vital warga dan mempercepat mobilitas di wilayah tersebut.

Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menyoroti serius masalah Pengelolaan Sampah Tambora yang kian menggunung, mendesak DLH DKI segera bertindak konkret dan berkelanjutan.

Anggota DPRD DKI Jakarta menyoroti lonjakan pendatang pasca-Lebaran, mendesak Pemprov DKI untuk memperketat pengawasan pendatang Jakarta demi melindungi warga lokal dari dampak ekonomi dan sosial yang mungkin timbul.

Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menekankan pentingnya **kesiapan pendatang Jakarta** dengan bekal keahlian dan tujuan jelas agar tidak menjadi beban sosial di Ibu Kota. Simak selengkapnya mengenai imbauan ini!

Anggota DPRD DKI Jakarta menyoroti urgensi Pengamanan Kawasan Permukiman selama masa mudik Lebaran untuk mencegah tindak kriminalitas dan menjaga ketertiban ibu kota, membuat pembaca penasaran akan langkah antisipasi yang diambil.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta menilai kolaborasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil mewujudkan suasana Semarak Ramadhan DKI Jakarta 1447 Hijriah yang lebih meriah, dengan festival hingga diskon belanja.

Kebijakan impor sapi oleh Pemprov DKI Jakarta menuai kritik dari DPRD. Langkah ini dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Pangan yang mengamanatkan cadangan dari dalam negeri.