Palestina Lantik Pemerintahan Baru, Tuai Kritik dari Rakyat dan Hamas

Palestina Lantik Pemerintahan Baru, Tuai Kritik dari Rakyat dan Hamas

Pemerintahan baru Palestina dilantik pada Ahad (31/3) di Ramallah, Tepi Barat, Palestina.

Palestina Lantik Pemerintahan Baru, Tuai Kritik dari Rakyat dan Hamas

Dalam pemerintahan baru itu ada empat perempuan dan warga Gaza yang menduduki posisi menteri.

Washington menekan pemerintah Otoritas Palestina yang dipimpin Mahmud Abbas untuk melakukan reformasi dan mempersiapkan tindakan setelah perang Gaza.

Perdana Menteri yang baru saja dilantik, Muhammad Mustafa, mengatakan "prioritas utama pemerintahnya" adalah mengakhiri perang, saat ia menunjuk tim barunya.

Ia mengatakan kabinetnya "akan bekerja merumuskan visi untuk menyatukan kembali lembaga-lembaga, termasuk mengambil alih tanggung jawab atas Gaza."

Amerika Serikat mendorong Presiden Abbas, yang berusia 88 tahun, untuk membentuk pemerintahan tunggal setelah perang di Tepi Barat yang diduduki dan Jalur Gaza yang hancur.

Sejak Hamas mengambil alih kekuasaan di Jalur Gaza dari partai Fatah pimpinan Abbas pada 2007, otoritas Palestina hampir tidak memiliki kendali atasnya.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mendesak Abbas untuk melakukan "reformasi administratif" pada pertemuan mereka pada Januari lalu.

Selain ketidakpopulerannya sendiri, pendudukan Israel di Tepi Barat selama bertahun-tahun telah melemahkan pemerintahan Abbas yang berbasis di Ramallah.

Mustafa, seorang ekonom yang telah lama membantu Abbas, menyatakan tujuan utamanya adalah "rekonstruksi" wilayah Palestina, dengan Gaza hancur setelah enam bulan dibombardir Israel sebagai balasan atas serangan 7 Oktober.

Kabinet barunya terdiri dari 23 menteri dan termasuk empat wanita dan enam menteri dari Gaza, di antaranya adalah mantan walikota Gaza City, Maged Abu Ramadan, yang diberi portofolio kesehatan.

Di antara wajah-wajah baru tersebut adalah Varsen Aghabekian, seorang akademisi Palestina-Armenia yang akan bekerja bersama Mustafa di kementerian luar negeri, yang juga dikuasainya.

Mustafa yang sebelumnya bekerja di Bank Dunia, menyatakan "perang melawan korupsi" sama pentingnya dengan masalah Yerusalem timur yang dicaplok Israel.

Namun, banyak orang yang meragukan apakah Otoritas Palestina, yang telah dirundung oleh konflik, skandal korupsi, dan kecenderungan otoriter pemimpinnya yang sudah tua, dapat menjadi pemain yang dapat diandalkan dalam kesepakatan yang akan datang.

Ali Jarbawi, mantan menteri dan ilmuwan politik Otoritas Palestina, mengatakan pemerintahan baru ini menghadapi tantangan besar di semua lini.

"Otoritas Palestina bangkrut dan terlilit utang serta tidak dapat membayar gaji para pegawainya, sehingga membutuhkan dukungan finansial segera," katanya.

Dan hal ini harus diterima oleh kedua faksi Palestina - Fatah yang menguasai Tepi Barat dan Hamas di Gaza.

"Ketiga, dibutuhkan cakrawala politik, dari komunitas internasional, dan komitmen terhadap solusi dua negara," kata Jarbawi.

Dia juga menyatakan hal itu tidak dapat terjadi kecuali "pemerintah Israel, tentara dan para pemukim di Tepi Barat mengurangi tekanan" terhadap warga Palestina.

Anggota senior Hamas, Bassem Naim, mengkritik kebijakan Abbas.

"Pembajakannya terhadap pengambilan keputusan Palestina yang bersatu" berbahaya bagi "perjuangan kami pada tahap yang sangat kritis dalam sejarah rakyat kami," katanya kepada AFP.

Ia mengatakan Hamas "mengusulkan untuk duduk bersama demi dialog nasional dan membangun kembali sistem politik, namun Abbas memblokir semua upaya ini."

Pada awal bulan ini, Hamas, Jihad Islam, dan Front Populer Marxis untuk Pembebasan Palestina mengeluarkan pernyataan bersama yang menyatakan penunjukan Mustafa hanya akan memperburuk konflik di Palestina.

Orang-orang yang berada di jalanan Ramallah, tempat otoritas berdiri, juga sangat skeptis.

"Mengganti pemerintah tidak akan menyelesaikan apapun karena perubahan bagi kami hanya datang dari luar," ujar Suleiman Nassar, 56 tahun.

"Kami tahu betul setiap menteri atau pemerintah Palestina tidak akan bisa terpilih tanpa persetujuan dari Amerika atau Israel," katanya.