Ali Shaath Umumkan Susunan Komite Pengelola Gaza, Fokus Pemulihan dan Rekonstruksi Wilayah

Ketua Komite Nasional Palestina, Ali Shaath, mengumumkan nama-nama anggota Komite Pengelola Gaza yang akan bertugas memimpin upaya pemulihan dan rekonstruksi wilayah pasca-konflik, dimulai dari Kairo.

Ketua Komite Nasional Palestina, Ali Shaath, secara resmi mengumumkan susunan anggota Komite Pengelola Gaza pada Sabtu (17/1) di Istanbul. Pengumuman ini menandai langkah konkret dalam upaya pemulihan wilayah yang dilanda konflik berkepanjangan. Komite ini dibentuk untuk mengakhiri ketidakadilan historis yang dialami rakyat Gaza serta meringankan penderitaan kemanusiaan.

Shaath menyatakan bahwa pekerjaan komite akan dimulai dari Kairo, Mesir, sebelum nantinya berpindah ke Jalur Gaza untuk melaksanakan rencana bantuan darurat yang telah disusun. Pembentukan komite ini mendapat persetujuan dari Gedung Putih sebagai bagian dari Dewan Perdamaian yang lebih luas. Komite ini merupakan salah satu dari empat badan yang ditunjuk untuk mengelola tahap transisi di wilayah tersebut.

Dalam wawancara dengan media pemerintah Mesir Al-Qahera News, Ali Shaath, seorang akademisi dengan gelar doktor teknik, menegaskan bahwa ia akan menjabat sebagai ketua komite. Komite ini beranggotakan 11 tokoh nasional Palestina yang memiliki keahlian di berbagai bidang vital, siap untuk memulai tugas berat mereka.

Susunan Anggota dan Fokus Komite Pengelola Gaza

Komite Pengelola Gaza yang baru dibentuk ini memiliki struktur yang komprehensif, mencakup berbagai sektor penting untuk pemulihan wilayah. Ali Shaath, yang memimpin komite, telah menunjuk para ahli di bidang ekonomi, pertanian, kesehatan, perumahan, kehakiman, hingga keamanan internal. Setiap anggota diharapkan membawa keahlian spesifik untuk mengatasi tantangan multidimensional di Gaza.

Insinyur Ayed Abu Ramadan akan menangani bidang ekonomi, perdagangan, dan industri, sementara Abdel Karim Ashour bertanggung jawab atas sektor pertanian. Di bidang kesehatan, Ayed Yaghi akan memimpin upaya pemulihan, dan insinyur Osama al-Saadawi fokus pada perumahan dan pertanahan. Adnan Abu Warda ditugaskan di bidang kehakiman untuk memastikan penegakan hukum yang adil.

Mayor Jenderal Sami Nasman akan mengurus urusan dalam negeri dan keamanan internal, sebuah peran krusial dalam menjaga stabilitas. Ali Barhoum membidangi urusan munisipal dan air, sedangkan Bashir Al-Rayes mengelola keuangan. Hanaa Terzi akan fokus pada urusan sosial, Jabr al-Daour di bidang pendidikan, dan insinyur Omar al-Shamali pada telekomunikasi.

Shaath menekankan bahwa komite ini dibentuk untuk melayani rakyat Palestina dan memperbaiki kondisi hidup mereka. “Kami mengumumkan dari Kairo sebuah komite yang dibentuk untuk melayani rakyat kami, dengan tujuan mengakhiri ketidakadilan historis yang dialami rakyat Gaza,” kata Shaath. Komite ini bersifat nonpolitik dan bertanggung jawab penuh atas urusan pelayanan sipil sehari-hari.

Rencana Rekonstruksi dan Tantangan Kemanusiaan di Gaza

Komite Pengelola Gaza telah mengadopsi rencana rekonstruksi dan pemulihan yang diusulkan oleh Mesir sebagai dasar utama pekerjaan mereka. Rencana ini, yang diluncurkan Kairo pada bulan Maret dan didukung oleh Liga Arab serta Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), juga mendapat sambutan positif dari berbagai pihak internasional, termasuk Uni Eropa. Ini menunjukkan konsensus global terhadap upaya pemulihan Gaza.

Menurut Shaath, fase awal rencana tersebut adalah penyediaan hunian darurat berupa tempat tinggal sementara. Hal ini penting mengingat tenda tidak lagi memadai bagi para pengungsi. Unit hunian prefabrikasi harus segera masuk melalui perbatasan Rafah dengan koordinasi bersama Mesir untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang kehilangan tempat tinggal.

Pembukaan perbatasan Rafah menjadi prioritas utama bagi komite karena merupakan jalur paling vital untuk masuknya bantuan kemanusiaan, barang kebutuhan pokok, dan pergerakan warga sipil. Israel telah menutup perbatasan ini sejak mengambil alih kendali militer pada Mei 2024, hanya mengizinkan bantuan kemanusiaan dalam jumlah terbatas, yang memperparah krisis kemanusiaan.

Selain hunian, pemulihan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan juga menjadi fokus utama. Pembahasan sedang berlangsung mengenai pengiriman rumah sakit lapangan dan tim medis dari Mesir, Palestina, serta negara-negara Arab lainnya. Sekitar 20.000 warga Palestina yang terluka direncanakan dievakuasi untuk perawatan di luar negeri, mengingat hancurnya fasilitas kesehatan di Gaza.

Pendidikan, Pekerjaan, dan Dukungan Internasional

Sektor pendidikan di Gaza menghadapi krisis yang mendalam, dengan anak-anak kehilangan akses belajar selama hampir dua setengah tahun. Komite Pengelola Gaza berencana meluncurkan program intensif untuk mengatasi ketertinggalan belajar dan mengintegrasikan kembali anak-anak ke dalam sistem pendidikan. Ini adalah langkah krusial untuk masa depan generasi muda Palestina.

Penciptaan lapangan kerja juga menjadi prioritas mendesak melalui proyek pembersihan puing dan daur ulang. Inisiatif ini tidak hanya mendukung upaya rekonstruksi tetapi juga memberikan mata pencarian bagi warga yang kehilangan pekerjaan. Mitra internasional telah mulai menghubungi komite untuk memberikan dukungan pada tahap awal bantuan, menunjukkan komitmen global terhadap pemulihan Gaza.

Shaath menjelaskan bahwa tahap saat ini menandai dimulainya upaya bantuan, yang akan diikuti oleh fase pemulihan infrastruktur seperti listrik, air, dan telekomunikasi. Selanjutnya, akan ada rekonstruksi dan pembangunan jangka panjang untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan aman di Gaza serta mencegah konflik di masa depan.

Komite ini beroperasi berdasarkan rencana 20 poin Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza, yang diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 2803 pada 17 November. Meskipun komite belum beroperasi di dalam Gaza, kelompok perlawanan Palestina Hamas menyatakan akan memfasilitasi proses serah terima dan mendukung keberhasilan komite independen ini.

Sumber: AntaraNews