Bocoran Dokumen Dewan Perdamaian: AS Bakal Kuasai Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif di Gaza

Dewan Perdamaian yang secara resmi diluncurkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Davos, Swiss, pekan lalu tengah menyusun rencana besar-besaran untuk membentuk pemerintahan yang didukung Amerika Serikat untuk mengelola Gaza. Demikian menurut draf resolusi Dewan tersebut.

Drop Site memperoleh dokumen tanpa tanda tangan itu, yang bertanggal 22 Januari 2026 dan berjudul “Resolusi No. 2026/1”, dari tiga sumber independen. Ketiganya secara rutin berhubungan dengan otoritas Amerika Serikat dan Israel terkait rekonstruksi Gaza. Para sumber memastikan isi dokumen tersebut sejalan dengan diskusi yang tengah berlangsung di Israel dan AS mengenai penerapan struktur pemerintahan yang direncanakan untuk Jalur Gaza.

Resolusi ini—yang merupakan yang pertama dikeluarkan oleh Dewan Perdamaian—menguraikan struktur otoritas pemerintahan yang didukung AS dan akan mengambil alih kendali legislatif, eksekutif, dan yudikatif penuh atas Gaza, termasuk kewenangan “darurat”. Tujuan yang dinyatakan Dewan Perdamaian adalah mengubah Gaza menjadi “zona bebas teror yang terderadikalisasi dan terdemiliterisasi serta tidak menimbulkan ancaman bagi negara-negara tetangganya.”

Salinan dokumen yang diperoleh Drop Site tidak ditandatangani. Terdapat ruang kosong yang disediakan untuk tanda tangan Donald J. Trump dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Perdamaian. Hingga kini belum jelas apakah resolusi tersebut telah diadopsi secara resmi, atau apakah versi yang diterima merupakan naskah final.

Dilansir Dropsitenews, Senin (27/1), metadata menunjukkan bahwa dokumen tersebut pertama kali dibuat pada pertengahan Desember oleh Departemen Luar Negeri AS. Tanggal pada dokumen itu bertepatan dengan kehadiran Presiden Trump di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, tempat ia secara resmi memimpin peluncuran Dewan tersebut. Departemen Luar Negeri AS menolak memberikan komentar atas permintaan konfirmasi dari Drop Site terkait resolusi ini.

Draf resolusi itu memformalkan struktur hierarkis Dewan Perdamaian, dengan Trump sebagai ketua serta sebuah dewan eksekutif yang memiliki “kewenangan, kekuasaan, dan kemampuan yang sama untuk membuat seluruh delegasi yang diperlukan dan sesuai guna melaksanakan Rencana Komprehensif sebagaimana Dewan Perdamaian.” Dewan Eksekutif memiliki wewenang untuk “membuat undang-undang baru, atau mengubah maupun mencabut” hukum perdata dan pidana yang berlaku di Gaza.

Resolusi tersebut mencantumkan sembilan anggota dewan eksekutif: tujuh yang telah diumumkan Gedung Putih pada 16 Januari, ditambah dua nama lain yang belum diumumkan secara publik. Tujuh anggota yang telah diumumkan adalah Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Utusan Khusus Steve Witkoff, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, menantu Trump Jared Kushner, pengusaha Mark Rowan, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, serta Wakil Penasihat Keamanan Nasional Robert Gabriel. Dua nama baru yang terungkap dalam dokumen tersebut adalah Kepala Staf Trump, Susan Wiles, serta Martin Edelman, seorang pengacara real estat dan penasihat khusus pemerintah Uni Emirat Arab.

Selain itu, akan dibentuk pula Dewan Eksekutif Gaza, yang mencakup beberapa anggota yang sama dan berperan dalam kapasitas penasihat.

Draf resolusi ini juga akan membentuk Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), yang digambarkan sebagai “komite teknokratik, apolitis, dan telah melalui proses verifikasi” yang terdiri dari warga Palestina dan beroperasi sepenuhnya di bawah pengawasan seorang Perwakilan Tinggi. Jabatan Perwakilan Tinggi akan dipegang oleh Nickolay Mladenov, mantan menteri pertahanan dan luar negeri Bulgaria serta mantan utusan PBB untuk Timur Tengah. NCAG akan dipimpin oleh Ali Shaath, mantan pejabat pemerintahan Otoritas Palestina.

Tidak ada warga Palestina yang dilibatkan dalam Dewan Perdamaian, meskipun Trump memberikan satu kursi kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang masih menghadapi dakwaan kejahatan perang dan menjadi subjek surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional. Dewan ini, yang oleh para pengkritik dianggap sebagai upaya untuk menghindari pengawasan bermakna dari PBB atau bahkan memosisikan diri sebagai alternatif terprivatisasi dari badan dunia tersebut, membayangkan dirinya beroperasi dalam lingkungan yang hanya bertanggung jawab langsung kepada Trump.

“Sayangnya, baik Dewan Perdamaian maupun struktur-struktur di bawahnya tidak bersifat representatif maupun akuntabel. Hal ini terlihat jelas dari kekuasaan mutlak Ketua Dewan, Tuan Trump sendiri,” kata mantan Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan dan kini Direktur Eksekutif Mediation Group International, Martin Griffiths, kepada Drop Site. Ia menambahkan bahwa ketimpangan ini paling tampak dalam cara resolusi tersebut memperlakukan warga Palestina, yang perannya direduksi “ke tingkat paling rendah dan paling teknis.”

Draf resolusi menyatakan bahwa “hanya individu-individu yang mendukung dan bertindak secara konsisten” untuk mewujudkan “Gaza bebas teror yang terderadikalisasi dan tidak menimbulkan ancaman bagi negara-negara tetangganya” yang berhak “berpartisipasi dalam pemerintahan, rekonstruksi, pembangunan ekonomi, atau kegiatan bantuan kemanusiaan di Gaza.” Resolusi itu melarang partisipasi individu atau organisasi yang dinilai “telah mendukung atau memiliki riwayat kolaborasi, infiltrasi, atau pengaruh dengan atau oleh Hamas maupun kelompok teror lainnya.”

Dokumen tersebut tidak menjelaskan secara rinci bagaimana penilaian itu akan dilakukan, tetapi menyebutkan bahwa Dewan Eksekutif dan Perwakilan Tinggi akan menetapkan “standar kelayakan untuk partisipasi dalam pembangunan Gaza Baru” dan menerapkannya berdasarkan penilaian kasus per kasus, dengan persetujuan akhir dari Trump. Baik Israel maupun AS selama ini berulang kali mengecam—tanpa bukti kredibel—lembaga-lembaga PBB dan organisasi nonpemerintah sebagai kedok Hamas atau pihak yang memfasilitasi terorisme.

Draf Dewan Perdamaian juga akan membentuk “zona-zona kemanusiaan” dan “koridor perlindungan sipil yang terkontrol,” yang akan dipatroli oleh Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF). Akses ke wilayah-wilayah tersebut akan dibatasi hanya bagi individu yang disetujui oleh Dewan Eksekutif dan Perwakilan Tinggi, dengan batas wilayah ditetapkan berdasarkan “kebutuhan operasional dan keamanan” yang tidak dirinci. ISF yang bersifat “sementara” akan dipimpin oleh Mayor Jenderal Angkatan Darat AS Jasper Jeffers, dengan Ketua Dewan (Trump) sebagai satu-satunya pihak yang berwenang menyetujui atau mengganti para komandan, serta menyetujui negara-negara pemimpin di masa depan.

Meski resolusi menyatakan bahwa “tidak seorang pun akan dipaksa meninggalkan Gaza” dan bahwa “mereka yang ingin pergi akan bebas untuk melakukannya dan bebas untuk kembali ke Gaza,” dokumen tersebut juga menegaskan bahwa akses terhadap sumber daya, bantuan, dan partisipasi politik di Gaza akan bergantung pada kepatuhan terhadap “Rencana Komprehensif” dan otoritas Dewan.

Griffiths mengkritik resolusi tersebut karena mereduksi warga Palestina menjadi “pelaksana keputusan pihak lain,” sehingga mereka “sekali lagi sama sekali bukan penentu nasib mereka sendiri.” Israel, katanya, “memiliki tempat di meja teratas,” sementara warga Palestina justru “dirampas dan dikecualikan.” “Mereka tidak terlihat di mana pun,” tambah Griffiths, “kecuali di bagian paling bawah dari piramida kekuasaan ini.”

Resolusi tersebut menyatakan bahwa seluruh ketentuannya akan berlaku segera setelah ditandatangani.