AS Umumkan Tahap Kedua Gencatan Senjata Gaza Resmi Dimulai

Tahap kedua gencatan senjata yang diusulkan oleh Trump mencakup berbagai aspek. Berikut adalah rincian informasinya.

Pada Rabu, 14 Januari 2026, Amerika Serikat (AS) mengumumkan bahwa mereka telah memasuki fase selanjutnya dari rencana gencatan senjata di Gaza. Rencana ini mencakup pelucutan senjata Hamas, rekonstruksi wilayah yang rusak akibat konflik, serta pembentukan kelompok ahli Palestina yang akan mengelola kegiatan sehari-hari di Gaza di bawah pengawasan AS.

Steve Witkoff, utusan Presiden Donald Trump untuk urusan Timur Tengah, menyampaikan melalui sebuah unggahan di platform X bahwa kesepakatan yang didorong oleh presiden dari Partai Republik tersebut kini telah memasuki fase kedua setelah dua tahun pertempuran antara Israel dan Hamas. Fase ini juga mencakup pembentukan pemerintahan teknokratis di Gaza.

Walaupun pengumuman pada Rabu ini menunjukkan kemajuan yang signifikan, pembentukan pemerintahan baru di Gaza dan implementasi kesepakatan gencatan senjata masih menghadapi berbagai tantangan besar. Tantangan tersebut meliputi rencana penempatan pasukan keamanan internasional untuk mengawasi kesepakatan serta proses yang rumit dalam pelucutan senjata Hamas.

Witkoff tidak memberikan informasi lebih lanjut mengenai siapa yang akan terlibat dalam pemerintahan transisi Palestina yang akan mengelola Gaza, dan Gedung Putih juga belum memberikan rincian tambahan seputar hal ini.

Negara-negara mediator lain dalam kesepakatan gencatan senjata, yaitu Mesir, Turki, dan Qatar, menyambut positif pembentukan komite teknokratis Palestina. Ketiga negara tersebut, seperti yang dilaporkan oleh Associated Press, menyatakan bahwa komite itu akan dipimpin oleh Ali Shaath, mantan wakil menteri di Otoritas Palestina. Dalam pernyataan bersama, Mesir, Turki, dan Qatar menyebut pembentukan komite ini sebagai "perkembangan penting ... yang bertujuan untuk memperkuat stabilitas dan memperbaiki situasi kemanusiaan di Jalur Gaza."

Ali Shaath adalah warga asli Gaza yang sebelumnya menjabat sebagai wakil menteri perhubungan di Otoritas Palestina yang diakui secara internasional. Ia adalah seorang insinyur yang dikenal sebagai pakar dalam bidang pembangunan ekonomi dan rekonstruksi, seperti yang tercantum dalam biografinya di situs Lembaga Riset Kebijakan Ekonomi Palestina. Witkoff menekankan bahwa AS berharap Hamas segera mengembalikan sandera Israel terakhir sebagai bagian dari kewajibannya dalam kesepakatan tersebut. Ia juga menegaskan bahwa "kegagalan untuk melakukannya akan membawa konsekuensi serius."

Tanggapan Hamas

Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menyampaikan kepada Al-Jazeera pada hari Rabu bahwa pengumuman Witkoff merupakan sebuah kemajuan yang signifikan dan positif. Ia juga menegaskan bahwa Hamas bersedia menyerahkan pengelolaan Gaza kepada komite teknokratis independen dan akan mendukung pelaksanaan tugas mereka.

Dalam pernyataannya yang disebarluaskan melalui kanal Telegram miliknya, Qassem menyatakan, "Hamas siap terlibat dalam pendekatan internal Palestina untuk membahas isu senjata perlawanan."

Mengenai sandera terakhir yang dimaksud, Ran Gvili, ia adalah seorang polisi berusia 24 tahun yang meninggal dunia saat bertempur melawan militan Hamas dalam serangan pada 7 Oktober 2023, yang menjadi pemicu konflik di Gaza.

Pada malam Rabu, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berkomunikasi dengan orang tua Gvili, Tali dan Itzik Gvili, untuk menyampaikan bahwa pemulangan jenazah putra mereka merupakan prioritas utama. Hal ini disampaikan oleh kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan resmi yang menegaskan, "Langkah deklaratif untuk membentuk komite teknokratis tidak akan memengaruhi upaya untuk memulangkan Ran ke makamnya di Israel."

Pernyataan tersebut juga menambahkan bahwa Israel akan bertindak berdasarkan informasi yang diterima dari mediator, serta menekankan bahwa Hamas berkewajiban, sesuai dengan perjanjian gencatan senjata, untuk berusaha keras memulangkan setiap sandera yang ada.

Banyak Pertanyaan Belum Terjawab

Gencatan senjata yang dihasilkan dari rencana 20 poin Trump, yang dirancang dalam tiga tahap, mulai diberlakukan pada bulan Oktober dan menghentikan sebagian besar konflik. Dalam tahap pertama, Hamas setuju untuk membebaskan semua sandera yang mereka tahan, kecuali satu, sebagai imbalan atas pembebasan ratusan warga Palestina yang ditahan oleh Israel.

Penunjukan anggota komite teknokratis yang disebutkan oleh Witkoff sebagai bagian dari fase kedua adalah elemen penting dalam rencana yang lebih luas untuk mengakhiri kekuasaan Hamas yang telah berlangsung selama 18 tahun di Gaza. Komite ini akan mengatur urusan sehari-hari di Gaza di bawah pengawasan "Dewan Perdamaian" yang dipimpin oleh Trump, meskipun nama-nama anggota dewan tersebut belum diumumkan.

Komite teknokratis ini bertugas untuk menyediakan layanan publik bagi lebih dari dua juta warga Palestina di Gaza. Namun, mereka menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, termasuk pertanyaan mengenai operasional dan sumber pendanaannya yang masih belum terjawab.

Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan bahwa biaya untuk rekonstruksi Gaza akan melebihi USD 50 miliar. Proses pembangunan kembali ini diperkirakan akan memakan waktu bertahun-tahun, sementara hingga saat ini, sangat sedikit dana yang telah dijanjikan untuk tujuan tersebut.

Selain itu, terdapat tantangan mendesak dalam mengambil alih penyediaan layanan dasar setelah hampir dua dekade pemerintahan Hamas di Gaza, yang disertai dengan berbagai putaran konflik yang berulang dengan Israel. Situasi ini menuntut perhatian dan tindakan segera untuk memastikan pemulihan dan stabilitas di kawasan tersebut.