Dewan Perdamaian Paparkan Rencana Rekonstruksi Gaza Pascaperang, Bentuk Polisi Transisi

Dewan Perdamaian yang didukung Trump memaparkan kerangka tata kelola dan keamanan untuk Rekonstruksi Gaza Pascaperang, termasuk pembentukan kepolisian dan mekanisme administratif baru.

Istanbul, 20 Februari – Dewan Perdamaian, sebuah inisiatif yang didukung oleh mantan Presiden AS Donald Trump, telah memaparkan rencana komprehensif untuk rekonstruksi Gaza pascaperang. Rencana ini mencakup kerangka tata kelola, keamanan, serta pembangunan kembali institusional yang krusial bagi masa depan wilayah tersebut. Pengumuman ini disampaikan pada Kamis (19/2) di Istanbul.

Nickolay Mladenov, direktur jenderal Dewan Perdamaian, menjadi figur utama dalam presentasi ini. Ia mengumumkan pembentukan mekanisme administratif baru yang dirancang untuk mendukung kepemimpinan sipil Gaza di masa depan. Langkah ini diharapkan dapat mengatasi berbagai hambatan dalam transisi kekuasaan.

Selain itu, rencana tersebut juga mencakup pembentukan pasukan kepolisian Palestina yang baru. Inisiatif ini bertujuan untuk memulihkan ketertiban dan memastikan demiliterisasi penuh Gaza, sebuah prasyarat vital untuk memulai proses rekonstruksi yang berkelanjutan.

Mekanisme Administratif Baru untuk Gaza

Dewan Perdamaian telah mengumumkan pembentukan mekanisme administratif baru yang signifikan. Mekanisme ini diharapkan dapat mendukung kepemimpinan sipil Gaza di masa depan, memastikan transisi yang mulus setelah konflik. Langkah ini merupakan bagian integral dari upaya rekonstruksi yang lebih luas.

Nickolay Mladenov menjelaskan bahwa Kantor Perwakilan Tinggi untuk Gaza akan dibentuk di bawah naungan Dewan Perdamaian. Kantor ini akan berfungsi untuk mendukung, membimbing, dan membantu Komite Nasional dalam mengambil alih kendali sipil dan administratif Jalur Gaza. Tujuannya adalah menghilangkan hambatan yang mungkin muncul selama proses ini.

Kantor Perwakilan Tinggi ini akan beroperasi di bawah pengawasan dewan eksekutif Dewan Perdamaian. Koordinasi erat akan dilakukan dengan lembaga-lembaga Israel dan Palestina. Selain itu, pasukan stabilisasi internasional juga akan dilibatkan untuk memastikan kelancaran implementasi rencana ini.

Pembentukan Polisi Transisi dan Demiliterisasi Gaza

Proses perekrutan untuk pasukan polisi transisi Palestina telah dimulai. Mladenov mengungkapkan bahwa dalam beberapa jam pertama, sebanyak 2.000 lamaran diterima dari individu yang ingin bergabung. Ini menunjukkan antusiasme yang tinggi untuk berkontribusi pada keamanan Gaza.

Pasukan polisi baru ini akan dilatih di Mesir di bawah wewenang Komite Nasional. Kehadiran mereka sangat penting dalam memulihkan ketertiban selama fase transisi pascakonflik. Mereka diharapkan dapat menjadi tulang punggung keamanan sipil di Gaza.

Mladenov menekankan bahwa pasukan keamanan Palestina ini akan memastikan semua faksi di Gaza dibubarkan. Semua senjata harus berada di bawah kendali satu otoritas sipil yang sah. Demiliterisasi penuh dan pelucutan semua senjata di Gaza adalah syarat mutlak agar rekonstruksi dapat dimulai dan masyarakat dapat memiliki cara hidup baru.

Visi Masa Depan dan Reformasi Tata Kelola Gaza

Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, juga berpidato dalam pertemuan tersebut, menyoroti tantangan tata kelola Gaza. Ia menggambarkan rekam jejak pemerintahan Gaza sebagai sangat bermasalah, ditandai oleh ekstremisme, korupsi, dan lembaga yang tidak efektif. Blair menyerukan reformasi besar-besaran untuk mengatasi masalah ini.

Blair menguraikan visinya untuk Gaza yang didasarkan pada lembaga publik yang berfungsi dengan baik. Visi ini juga mencakup penciptaan peluang ekonomi yang luas dan pengembangan teknologi yang inovatif. Ia membayangkan Gaza sebagai bagian integral dari Timur Tengah yang damai dan makmur.

Menurut Blair, kerangka kerja yang diusulkan oleh Presiden AS Donald Trump "tetap menjadi harapan terbaik, bahkan satu-satunya harapan bagi Gaza." Ini juga berlaku untuk kawasan yang lebih luas. Visi ini menekankan pentingnya lingkungan di mana setiap individu dapat berkembang, terlepas dari latar belakang agama mereka.

Sumber: AntaraNews