Trump Ungkap Rencana Kumpulkan USD 5 Miliar untuk Rekonstruksi Gaza

Pernyataan yang disampaikan oleh Trump ini muncul menjelang konferensi tingkat tinggi pertama Dewan Perdamaian yang akan berlangsung di Washington, DC.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pada Minggu (16/2/2026) bahwa anggota Dewan Perdamaian yang baru saja dibentuknya berkomitmen untuk mengumpulkan dana lebih dari USD 5 miliar guna merevitalisasi Jalur Gaza yang hancur akibat konflik. Selain itu, para anggota dewan juga direncanakan akan mengerahkan ribuan personel untuk berkontribusi dalam pasukan stabilisasi dan kepolisian internasional di kawasan tersebut.

Trump menambahkan bahwa pengumuman resmi mengenai komitmen ini akan disampaikan saat para anggota dewan berkumpul di Washington pada Kamis (19/2) untuk pertemuan pertama mereka.

"Dewan Perdamaian akan terbukti menjadi badan internasional paling berpengaruh dalam sejarah dan merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menjabat sebagai ketuanya," ungkap Trump melalui media sosial saat mengumumkan janji tersebut. Namun, ia tidak menjelaskan negara-negara mana yang akan menyumbangkan dana untuk rekonstruksi maupun yang akan mengirimkan personel untuk misi stabilisasi internasional bersenjata.

Indonesia sendiri telah menyatakan kesiapan untuk mengirim hingga 8.000 tentara ke Gaza dalam misi kemanusiaan dan perdamaian. Mengutip laporan Associated Press, proses rekonstruksi Gaza diperkirakan akan menjadi tantangan yang sangat besar.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Bank Dunia, dan Uni Eropa memperkirakan bahwa biaya untuk membangun kembali Gaza akan mencapai USD 70 miliar, mengingat hampir seluruh wilayah di Gaza terkena dampak dari lebih dua tahun pengeboman yang dilakukan oleh Israel.

Pertemuan Pertama Dewan Perdamaian

Dalam pernyataannya, Trump menyerukan agar Hamas melaksanakan pelucutan senjata secara menyeluruh sesuai dengan rencana pasca perang untuk Gaza.

"Yang terpenting, Hamas harus mematuhi komitmennya untuk melakukan demiliterisasi penuh dan segera," tulis Trump. Dalam konteks pelaksanaan gencatan senjata, pembentukan pasukan ISF direncanakan untuk menjaga keamanan serta mendukung pelucutan senjata Hamas, yang sejalan dengan tujuan stabilisasi dan rekonstruksi pascakonflik yang telah ditetapkan dalam mandat Dewan Perdamaian. Namun, hingga saat ini, hanya sedikit negara yang menunjukkan minat untuk berpartisipasi dalam pengiriman ISF.

Gencatan senjata yang dimediasi oleh AS pada 10 Oktober bertujuan untuk menghentikan perang yang telah berlangsung lebih dari dua tahun antara Israel dan Hamas. Meskipun pertempuran besar telah mereda, pasukan Israel masih melanjutkan serangan udara secara berkala dan sering kali menembaki warga Palestina.

Saat ini, belum ada kepastian mengenai jumlah anggota Dewan Perdamaian yang akan hadir dalam KTT perdana tersebut, sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang baru-baru ini berbicara dengan Trump di Gedung Putih, diperkirakan tidak akan hadir.

Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Trump awalnya dianggap sebagai sarana untuk mengakhiri konflik Israel-Hamas di Gaza. Namun, dalam piagam pendiriannya, dewan ini tidak hanya terbatas pada konflik Palestina atau Gaza, melainkan juga mencakup tugas yang lebih luas untuk menangani berbagai krisis global. Banyak pihak menilai pendirian Dewan Perdamaian sebagai upaya terbaru AS untuk mengesampingkan peran PBB, sejalan dengan keinginan Trump untuk merombak tatanan internasional pasca-Perang Dunia II. Beberapa sekutu utama AS di Eropa dan kawasan lainnya menolak untuk bergabung karena mencurigai inisiatif ini sebagai usaha untuk menyaingi Dewan Keamanan PBB.

Trump mengonfirmasi bahwa pertemuan yang dijadwalkan pada hari Kamis akan diadakan di U.S. Institute of Peace. Pada bulan Desember lalu, Kementerian Luar Negeri AS mengumumkan bahwa lembaga tersebut telah resmi berganti nama menjadi Donald J. Trump U.S. Institute of Peace. Saat ini, gedung lembaga tersebut menjadi objek gugatan hukum yang diajukan oleh mantan pegawai dan eksekutif lembaga nirlaba itu, setelah pemerintahan Partai Republik mengambil alih fasilitas tersebut tahun lalu dan memberhentikan hampir seluruh staf institut.