Disaksikan Donald Trump, Prabowo Teken Piagam Dewan Perdamaian Gaza

Presiden Prabowo Subianto turut serta dalam peluncuran Dewan Perdamaian Gaza yang diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump.

Presiden Prabowo Subianto turut hadir dalam acara pembentukan Dewan Perdamaian Gaza yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Acara tersebut berlangsung di Swiss pada hari Kamis, 22 Januari 2026. Dalam kesempatan ini, Trump bersama beberapa pemimpin dan perwakilan dari berbagai negara hadir secara langsung.

Prabowo serta para pemimpin negara yang tergabung dalam organisasi itu duduk bersama di atas panggung. Di tempat yang sama, Trump berada di meja penandatanganan, sementara para pemimpin negara dipanggil satu per satu untuk menandatangani dokumen di hadapan Trump.

Pada saat dipanggil, terlihat Prabowo dan Trump saling berjabat tangan. Prabowo kemudian menandatangani dokumen yang disaksikan langsung oleh Trump. Setelah proses penandatanganan selesai, Trump menggenggam tangan Prabowo sebagai bentuk penghormatan.

Prabowo pun memperlihatkan dokumen yang telah ditandatanganinya kepada media yang hadir di lokasi acara. Momen ini menjadi simbol penting dalam upaya perdamaian yang diharapkan dapat terwujud melalui kerja sama antarnegara.

Pengumuman Bergabungnya Dewan Perdamaian Gaza

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) sebelumnya mengumumkan bahwa Indonesia telah resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

"Para Menteri Luar Negeri Republik Turki, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hasyimiyah Yordania, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Negara Qatar, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyambut baik undangan yang disampaikan kepada para pemimpin mereka oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian," demikian pernyataan Kemlu RI yang diunggah di platform media sosial X pada Kamis (22/1/2026).

Keputusan bersama ini diumumkan oleh para Menteri dari negara-negara tersebut untuk berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian. Setiap negara yang terlibat akan menandatangani dokumen keanggotaan sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku di masing-masing negara.

Dalam pernyataan tersebut juga dijelaskan, "Para Menteri menegaskan kembali dukungan negara-negara mereka terhadap upaya perdamaian yang dipimpin oleh Presiden Trump, serta menegaskan kembali komitmen mereka untuk mendukung pelaksanaan mandat Dewan Perdamaian sebagai suatu administrasi transisi, sebagaimana diatur dalam Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza dan disahkan melalui Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2803."

Mandat yang diusulkan bertujuan untuk memperkuat gencatan senjata permanen, mendukung proses rekonstruksi Gaza, serta memajukan perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Hal ini berlandaskan pada hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib mereka sendiri dan pembentukan negara, sesuai dengan hukum internasional, sehingga dapat membuka jalan menuju keamanan dan stabilitas bagi seluruh negara dan rakyat di kawasan.

Pernyataan Resmi dari Gedung Putih

Pernyataan resmi dari Gedung Putih pada 16 Januari mengungkapkan bahwa Dewan Perdamaian akan berperan penting dalam penerapan seluruh 20 poin rencana Trump. Rencana ini merupakan kerangka kebijakan yang komprehensif, mencakup penghentian konflik, stabilisasi keamanan, respons kemanusiaan darurat, rekonstruksi Gaza, pemulihan tata kelola, pembangunan ekonomi, serta upaya untuk mencapai rekonsiliasi dan perdamaian berkelanjutan.

Dewan Perdamaian akan menyediakan pengawasan strategis, memobilisasi sumber daya internasional, dan memastikan akuntabilitas selama proses transisi Gaza dari konflik menuju perdamaian dan pembangunan.

Untuk merealisasikan visi Dewan Perdamaian, telah dibentuk Dewan Eksekutif yang dipimpin oleh Presiden Donald J. Trump sebagai Ketua. Dewan ini terdiri dari para pemimpin yang memiliki pengalaman luas dalam bidang diplomasi, pembangunan, infrastruktur, dan strategi ekonomi. Anggota yang ditunjuk termasuk Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Utusan Khusus Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff, Menantu Trump Jared Kushner, Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Miliarder sekaligus CEO Apollo Global Management Marc Rowan, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, dan Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel.

Dalam pernyataan yang sama, Gedung Putih menyatakan, "Untuk menegakkan keamanan, menjaga perdamaian, dan membangun lingkungan yang bebas dari terorisme secara berkelanjutan, Mayor Jenderal Jasper Jeffers telah ditunjuk sebagai Komandan Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF)." Dalam kapasitas ini, ia akan memimpin operasi keamanan, mendukung proses demiliterisasi secara menyeluruh, serta memastikan penyaluran bantuan kemanusiaan dan material rekonstruksi dilakukan dengan aman.