Keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza Tak Gratis, AS Pasang Tarif USD 1 Miliar

Dewan yang didukung oleh Amerika Serikat ini akan memainkan peran krusial dalam upaya mencapai perdamaian di wilayah Gaza.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dilaporkan menginginkan negara-negara yang berminat menjadi anggota tetap Dewan Perdamaian Gaza untuk membayar kontribusi sebesar USD 1 miliar.

Meskipun demikian, kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan bahwa AS tidak berkoordinasi dengan Israel dalam pembentukan Dewan Perdamaian Gaza.

Dalam pernyataannya, diungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, akan membahas isu ini dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio.

Dewan Perdamaian Gaza secara resmi diumumkan oleh Gedung Putih pada hari Jumat (16/1). Dewan ini akan dipimpin langsung oleh Trump dan bertugas mengawasi pemerintahan transisi di Gaza.

Struktur dewan terdiri dari 11 anggota dalam dewan eksekutif, serta beberapa anggota tambahan lainnya.

Berdasarkan dokumen rancangan yang diperoleh Reuters dan pertama kali dilaporkan oleh Bloomberg News, pemerintah AS telah menghubungi sekitar 60 negara yang diminta untuk menyumbangkan USD 1 miliar jika ingin masa keanggotaan mereka di dewan lebih dari tiga tahun.

Di antara anggota pendiri dewan eksekutif terdapat utusan khusus Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, dan menantu Trump, Jared Kushner.

Keduanya diketahui terlibat dalam perundingan rencana perdamaian. Selain itu, mantan Perdana Menteri Inggris, Sir Tony Blair, Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, Sigrid Kaag, serta mantan utusan PBB untuk Timur Tengah, Nickolay Mladenov, yang kini ditunjuk sebagai Perwakilan Tinggi untuk Gaza, juga menjadi bagian dari dewan eksekutif pendiri.

Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS, Robert Gabriel, miliarder Marc Rowan, dan Presiden Bank Dunia, Ajay Banga, yang diketahui berasal dari Israel, juga termasuk dalam daftar anggota dewan eksekutif di Dewan Perdamaian Gaza.

Salah satu anggota dewan eksekutif adalah Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan. Namun, Israel sendiri menolak keterlibatan Turki dalam urusan Gaza.

Dewan Perdamaian Bergengsi

Kementerian Luar Negeri Yordania mengumumkan pada Minggu (18/1) bahwa Raja Abdullah II telah menerima undangan dari Presiden Trump untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza.

Selain itu, kantor Presiden Mesir dan Turki juga mengonfirmasi bahwa kedua negara tersebut telah mendapatkan undangan yang sama.

Para pemimpin dari Prancis, Jerman, Australia, dan Kanada dilaporkan termasuk di antara yang diundang untuk berpartisipasi dalam dewan ini. Begitu pula, Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, juga mendapatkan undangan.

Dalam sebuah unggahan di Truth Social, Trump menyebut Dewan Perdamaian sebagai dewan terbesar dan paling bergengsi yang pernah dibentuk kapan pun dan di mana pun.

Ia menambahkan bahwa setelah tujuan awal untuk mengakhiri konflik di Gaza tercapai, dewan ini akan diperluas untuk menangani konflik-konflik di wilayah lain.

Dalam wawancaranya dengan Reuters pada pekan ini, Trump menyatakan bahwa dewan perdamaian ini akan dimulai dari Gaza dan kemudian akan menangani konflik-konflik lain yang muncul seiring waktu.

Pekan lalu menandai dimulainya fase kedua dari rencana 20 poin Trump untuk mengakhiri perang di Gaza, yang pertama kali diumumkan pada bulan September.

Gencatan senjata yang rapuh mulai diberlakukan pada Oktober 2025, namun wilayah Gaza masih mengalami insiden kekerasan yang mematikan. Israel dan Hamas saling menuduh telah melanggar kesepakatan damai yang ada.

Dalam kesempatan yang sama, Gedung Putih juga mengonfirmasi bahwa Mayor Jenderal Jasper Jeffers akan memimpin Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF), yang bertanggung jawab atas operasi keamanan, demiliterisasi, serta pengiriman bantuan kemanusiaan dengan aman di Gaza.