Personel Indonesia Siap Diterjunkan ke Gaza Mei 2026 dalam Misi Stabilisasi Internasional

Pasukan internasional untuk Jalur Gaza, termasuk personel dari Indonesia, dilaporkan akan mulai diterjunkan pada Mei 2026. Misi ini merupakan bagian dari implementasi tahapan selanjutnya rencana pemulihan Gaza yang dirancang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kedatangan pasukan ini diharapkan membawa stabilitas di wilayah yang hancur akibat konflik berkepanjangan.

Menurut laporan media publik Israel KAN pada Sabtu, pasukan stabilisasi internasional (ISF) ini akan beranggotakan 5.000 personel asal Indonesia, serta puluhan lainnya dari Kazakhstan, Maroko, Albania, dan Kosovo. Mereka dijadwalkan dapat beroperasi penuh mulai 1 Mei 2026. Penempatan awal akan difokuskan di sekitar kota Rafah, Gaza selatan, yang sedang dalam proses pembangunan ulang.

Delegasi militer dari negara-negara peserta pasukan internasional ini diperkirakan akan tiba di Israel dalam dua pekan mendatang. Kedatangan mereka bertujuan untuk melaksanakan pemantauan langsung di wilayah Gaza. Pemantauan ini krusial sebagai persiapan sebelum penerjunan pasukan secara resmi.

Pasukan stabilisasi internasional (ISF) yang akan beroperasi di Gaza pada Mei 2026 terdiri dari kontingen besar personel Indonesia. Selain itu, Kazakhstan, Maroko, Albania, dan Kosovo juga menyumbangkan personel mereka. Total 5.000 personel Indonesia akan menjadi bagian signifikan dari kekuatan ini.

Penempatan awal pasukan akan dilakukan di sekitar kota Rafah, Gaza selatan. Kota ini sedang dibangun ulang dengan dukungan penuh dari Uni Emirat Arab (UEA). Setelah Rafah stabil, pasukan akan disebar ke wilayah lain di Gaza.

Sebelum diterjunkan ke Gaza, ratusan personel asing ini akan diberangkatkan ke Yordania bulan depan untuk mengikuti pelatihan intensif. Pelatihan ini penting untuk memastikan kesiapan mereka menghadapi tantangan di lapangan. Pelatihan tersebut merupakan bagian integral dari persiapan misi.

Personel kemudian akan disebar hingga mendekati "garis kuning," sebuah perbatasan sementara di Gaza. Garis ini menandai batas keberadaan pasukan Israel berdasarkan kesepakatan gencatan senjata. Tujuannya adalah memisahkan wilayah yang diduduki Israel dengan area yang dapat ditinggali warga Palestina di Gaza.

Struktur pemerintahan transisional di Gaza, yang diumumkan Gedung Putih pada 16 Januari, mencakup Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) dan Komite Nasional Administrasi Gaza (NCGA). Pasukan stabilisasi internasional menjadi komponen penting dalam struktur ini. Kehadiran mereka vital untuk menjaga keamanan di wilayah tersebut.

Mandat utama pasukan ini meliputi pengawasan operasi pengamanan di Gaza dan pelucutan kelompok bersenjata. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab memastikan kelancaran distribusi bantuan kemanusiaan. Distribusi material rekonstruksi infrastruktur juga menjadi prioritas utama.

Langkah ini merupakan implementasi tahap kedua dari Rencana 20 Poin Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza. Rencana ini telah didukung oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) melalui Resolusi 2803 pada 17 November 2025. Resolusi tersebut memberikan legitimasi internasional terhadap misi ini.

Indonesia telah menyatakan kemungkinan keluar dari Dewan Perdamaian jika badan tersebut gagal mendukung kemerdekaan Palestina. Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat berdialog dengan lebih dari 160 cendekiawan dan pemuka agama Islam di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Sikap ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap perjuangan Palestina.

Proses perdamaian di Gaza ini terjadi menyusul kesepakatan gencatan senjata pada 10 Oktober 2025. Gencatan senjata tersebut mengakhiri genosida selama dua tahun di Jalur Gaza oleh pasukan Zionis Israel. Konflik ini menyebabkan lebih dari 72.000 warga Palestina tewas dan 171.000 lainnya cedera.

Agresi Zionis Israel diperkirakan telah menghancurkan sekitar 90 persen infrastruktur sipil Jalur Gaza. Estimasi PBB menunjukkan total biaya pemulihan mencapai 70 miliar dolar AS. Misi pasukan stabilisasi internasional diharapkan dapat mempercepat proses rekonstruksi dan pemulihan kehidupan warga Gaza.

Sumber: AntaraNews