FOTO: Di Tengah Ketegangan Gaza dengan Israel, Presiden Mahmoud Abbas Bentuk Pemerintahan Baru Palestina untuk Reformasi

Program kerja pemerintahan baru Palestina akan fokus pada upaya menstabilkan situasi keuangan dan mengurangi dampak ekonomi di Gaza dan Tepi Barat yang terkena blokade Israel.

Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, mengumumkan pemerintahan barunya di tengah ketegangan yang terjadi di Gaza dan tekanan  internasional.

Pembentukan ini dilakukan sebagai bentuk untuk melakukan reformasi. 

Pemerintahan baru ini dipimpin oleh perdana menteri, Mohammad Mustafa.

Penunjukan Mustafa dilakukan setelah pemerintah Palestina yang pimpin mantan perdana menteri Mohammad Shtayyeh mengundurkan diri akibat ketegangan yang terjadi di Gaza, Tepi Barat, dan Yerussalam.

Pemerintahan baru Palestina ini merupakan yang ke-19 dalam sejarah Palestina.

Kabinet baru pimpinan Mustafa terdiri dari 23 menteri yang mencangkup kekuasaan di beberapa wilayah konflik, termasuk Tepi Barat yang diduduki Israel.

Sebelumnya, Abbas menunjuk Mustafa sebagai Kepala Dana Investasi Palestina (Palestine Investment Fund/PIF) dan penasihat ekonomi senior untuk membentuk pemerintahan baru. Pelantikan pemerintah baru ini telah dilaksanakan pada Minggu (31/3/2024) dan Mustafa juga akan menjabat sebagai menteri luar negeri.

Rencana kerja pemerintahan baru ini akan memprioritaskan isu-isu kemanusiaan seperti bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina di Jalur Gaza dan rekonstruksi daerah yang terdampak konflik.

Program kerja pemerintahan Mustafa juga akan fokus pada upaya menstabilkan situasi keuangan dan mengurangi dampak ekonomi di Gaza dan Tepi Barat yang terkena blokade Israel.