China Desak AS Hormati Kedaulatan Venezuela, Minta Maduro Dibebaskan

Pemerintah China menegaskan bahwa tidak ada negara yang berhak mengutamakan peraturan dalam negeri dibandingkan dengan hukum internasional.

Pemerintah China menunjukkan respons terhadap proses hukum yang dihadapi oleh Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, beserta istrinya, Cilia Flores, di New York, Amerika Serikat.

Mereka menilai bahwa sidang tersebut tidak memiliki legitimasi dan menuduh AS telah melanggar kedaulatan nasional Venezuela serta mengganggu stabilitas hubungan internasional.

"Amerika Serikat mengabaikan status kepala negara Presiden Maduro, secara terang-terangan menuntut dan mengadilinya di pengadilan domestik," ungkap juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dalam konferensi pers yang diadakan di Beijing pada hari Selasa (6/1), seperti dilansir oleh Antara.

Maduro dan Cilia Flores ditangkap dalam sebuah operasi militer yang dilakukan oleh AS di Caracas pada hari Sabtu (3/1).

Mereka menghadiri persidangan pertama mereka di pengadilan federal New York pada hari Senin (5/1), di mana keduanya dituduh terlibat dalam kejahatan narkoba dan terorisme.

Tuduhan tersebut digunakan oleh pemerintahan Trump sebagai dasar untuk penangkapan mereka di Caracas.

Dalam persidangan, Maduro menegaskan bahwa dirinya tidak bersalah atas semua tuduhan yang diajukan, termasuk yang berkaitan dengan terorisme narkoba dan konspirasi impor kokain, serta menegaskan posisinya sebagai pemimpin sah Venezuela.

"Tidak ada negara yang boleh menempatkan aturan domestik di atas hukum internasional. China menyerukan AS untuk segera membebaskan Presiden Maduro dan istrinya serta menjamin keselamatan mereka," ungkapnya.

Pada hari yang sama, Delcy Rodriguez, Wakil Presiden dan Menteri Perminyakan, dilantik sebagai presiden sementara Venezuela oleh kakaknya, Jorge Rodriguez, Ketua Parlemen yang terpilih kembali.

Rodriguez mengumumkan keadaan darurat nasional dan menegaskan bahwa Maduro masih merupakan presiden yang sah.

Mao Ning juga menekankan bahwa China menghormati kedaulatan dan kemerdekaan Venezuela, serta mendukung Dewan Keamanan PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

"AS mengabaikan kekhawatiran serius komunitas internasional dan menginjak-injak kedaulatan serta hak sah Venezuela. China menentang tindakan itu," tutupnya.

Tidak Seharusnya Ada Negara yang Berperan sebagai Polisi Dunia

Mao Ning menegaskan bahwa pendekatan militer bukanlah jalan keluar dan penggunaan kekuatan hanya akan memperburuk situasi yang ada.

Ia menyatakan bahwa China siap untuk berkolaborasi dengan negara-negara di kawasan serta komunitas internasional demi menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah Amerika Latin dan Karibia.

"Semua negara harus menghormati jalur pembangunan yang dipilih rakyat negara lain dan mematuhi hukum internasional serta Piagam PBB. Negara besar harus memberi contoh. Tidak ada yang boleh menjadi polisi atau hakim dunia," tegas Mao Ning.

Walaupun Venezuela memiliki presiden sementara, konstitusi negara tersebut mengharuskan diadakannya pemilu dalam waktu 30 hari jika presiden tidak bisa menjalankan tugasnya secara permanen.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa ketidakhadiran Maduro adalah bersifat "sementara". Masa jabatan presiden sementara ini dapat berlangsung selama 90 hari dan bisa diperpanjang hingga enam bulan dengan persetujuan dari Majelis Nasional.

Presiden Trump menyatakan bahwa Venezuela tidak akan mengadakan pemilu baru dalam waktu 30 hari karena Amerika Serikat perlu memperbaiki negara itu terlebih dahulu.

Ia menekankan bahwa AS sedang berperang dengan pengedar narkoba, bukan dengan Venezuela.

Trump juga menambahkan bahwa AS bisa memberikan subsidi kepada perusahaan minyak untuk membangun kembali infrastruktur energi Venezuela, yang diperkirakan akan selesai dalam waktu 18 bulan.